BAB 6 : TRANSLASI MATA UANG ASING

Alasan Translasi Mata Uang Asing.

Translasi mata uang asing adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Translasi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai oprasional perusahaan secara global, dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan.

Tiga alasan tambahan dilakukannya translasi mata uang asing yaitu:

  1. Mencatat translasi mata uang asing
  2. Memperhitungkan efeknya perusahaan terhadap translasi mata uang asing, dan
  3. Berkomunikasi dengan peminat saham asing

Latar Belakang dan Terminologi

Translasi mata uang asing tidak sama dengan konversi, yaitu translasi mata uang secara fisik. Translasi mata uang asing merupakan translasi sederhana dalam ekspresi moneter, seperti saat neraca menggunakan poundsterling  Inggris kemudian disajikan ulang dalam pedanannya dolar AS. Tidak terjadi translasi secara fisik dan tidak ada transaksi yang dapat dihitung seperti pada konversi.

Transaksi mata uang bisa terjadi langsung di pasar spot, pasar forward atau pasar swap.

Ø  Kurs pasar spot dipengaruhi berbagai factor, termasuk juga perbedaan tingkat inflasi antar Negara, perbedaan pada saham nasional dan espektasi mengenai arah tingkat mata uang selanjutnya, kurs ini bersifat langsung atau tidak langsung.

Ø  Kurs pada pasar forward adalah persetujuan untuk mentranslasikan sejumlah mata uang yang telah ditetapkan untuk masa yang akan dating. Transaksi pada pasar forward mendapatkan potongan atau premi dari pasar spot atau sebagai tingkat pasar forward.

Ø  Transaksi kurs swap melibatkan pembelian spot dan penjualan forward yang simultan atau penjualan forward yang simultan atau penjualan spot dan pembelian forward mata uang.

 

 

 

Rumusan Masalah

Jika nilai tukar mata uang asing relatif stabil. translasi mata uang asing keuangan tidak akan sulit daripada mentranslasikan perinchi atau kaki terhadap pedanannya metric tersebut. Bagaimanapun, nilai tukar tidak pernah stabil. Sistem keuangan pada kebanyakan negara industri sangat bebas dalam menentukan nilai mereka sendiri pada pasar saham.

 

Efek Laporan Keuangan Terhadap Kurs Alternatif Translasi Mata Uang Asing

Tiga kurs translasi yang digunakan untuk mentranslasikan maraca mata uang asing terhadap mata uang domestik yaitu:

Ø  Kurs saat ini, kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan.

Ø  Kurs historis, translasi mata uang yang berlaku saat aseets dengan mata uang pertama kali didapatkn atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul.

Ø  Lurs rata rata, nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini.

 

Tipe dalam penyesuaian tukar menukar

 

 

 

 

 

Transaksi Mata Uang Asing

Kriteria mata uang fungsional

Faktor Ekonomi Mata Uang Lokal Sebagai Mata Uang Fungsional Mata Uang Induk Perusahaan Sebagai Mata Uang Fungsional
Arus Kas Menggunakan mata uang lokal dan tidak berpengaruh terhadap arus kas Berpengaruh secara langsung terhadap arus kas dan dikembalikan ke induk perusahaan
Harga Jual Sangat tidak peduli dengan tingkat perubahan nilai tukar dan diatur oleh kompeasi lokal Respinsif terhadap perubahan nilai tukar dan dilakukan oleh kompetisi internasional
Harga Pasar Kebanyakan pada negara adidaya dan menggunakan mata uang lokal Kebanyakan pada negara induk dan menggunakan mata uang induk
Anggaran Biaya Sering terjadi pada daerah local Sangat berkaitan dengan faktor produktif yang diberikan dari induk perusahaan
Keuangan Menggunakan mata uang lokal dan dilayani oleh operasional local Diberikan oleh induk perusahaan atau bergantung pada induk perusahaan agar memenuhi keajaiban jangka panjang
Internal Perusahaan Jarang, tidak ekstensif Sering kali 4 transaksi yang eksentif

 

 

  • Perspektif Transaksi Tunggal

Pada transaksi tunggal, penyesuaian nilai tukar baik stabil atau tidak dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal.

  • Perspektif Ganda

Pada transaksi ganda, penerimaan piutang mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan.

 

 

Translasi Mata Uang Asing

Ø  Metode Nilai Tukar Tunggal

Metode ini mengaplikasikan nilai tukar tunggal, harga penutupan atau harga saat itu terhadap saham dan hutang asing. Pendapatan dan beban biasanya ditranslasikan oleh rata rata nilai tukar saat itu pada setiap periode.

Ø  Metode Current-Noncurrent

Pada metode ini, asset lancar yang dimiliki anak perusahaan saat itu dan utang lancer ditranslasikan ke dalam mata uang induk perusahaan mereka pada laporan keuangannya dengan kurs saat ini.

Ø  Metode Moneter-Nonmoneter

Metode ini menggunakan skema klasifikasi neraca untuk menukarkan nilai tukar mata uang asing yang sesuai.

Ø  Metode Kurs Sementara

Dengan metode ini, translasi mata uang asing tidak merubah sifat sebuah item yang dihitung, hal tersebut hanya merubah unit peruntungannya saja. Dengan kata lain, translasi mata uang asing neraca disajikan ulang menggunakan mata uang item tersebut, tetapi bukan penilaian aktual.

Ø  Metode Nilai Tukar Ganda

Metode ini mengkombinasikan kurs saat ini dan kurs historis dalam proses transalasi mata uang asingnya.

Keuntungan dan Kerugian Translasi Mata Uang Asing

Pendekatan akutansi untuk penyesuaian translasi mata uang asing yaitu:

  1. Penangguhan
  2. Penangguhan dan Amortitasi
  3. Penangguhan Sebagian
  4. Tidak Ada Penangguhan

 

 

Pengembangan Akutansi Translasi Mata Uang Asing

Beberapa perspektif historis tentang akutansi Translasi Mata Uang Asing di Negara amerika sebagai berikut:

  1. Pra 1965

Praktik translasi mata uang asing masih dipandu oleh bab 12 dari Accounting Research Bulletin No 43

  1. 1965-1975

Translasi mata uang asing seluruh pembayaran dan penerimaan mata uang asing pada kurs saat ini diperbolehkan setelah Accounting Principles Board Opinion No 6 dikeluarkan pada tahun 1965.

  1. 1975-1981

FASB mengeluarkan FAS no 8 pada tahun 1975.

  1. 1981-sekarang

FASB mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standards no 52 tahun 1981.

 

Gambaran Standar No. 52/ Standar Akuntansi Internasional 21.

 

  • Translasi Saat Mata Uang Local Adalah Mata Uang Fungsional.

Prosedur kurs saat ini digunakan adalah:

  1. Seluruh aset dan kewajiban asing yang ditranslasikan terhadap dolar menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal tanggal neraca. Akun modal ditranslasikan pada kurs historis.
  2. Pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada waktu translasi, walaupun nilai tukar rata-rata tambahan dapat digunakan untuk kelayakan.
  3. Keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam komponen ekuitas gabungan pemegang saham yang terpisah. Penyesuaian nilai tukar tersebut tidak dimasukan kedalam laporan laba rugi higga operasional luar negri telah terjual atau investasi telah diputuskan tidak bernilai.

 

  • Translasi Saat Mata Uang Induk Perusahaan Adalah Mata Uang Fungsional.
  1. Aset dan kewajiban moneter serta nonmoneter bernilai pada harga pasar saat itu ditranslasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat laporan keuangan, item nonmoneter lainnya dan modal ditranslasikan pada kurs historis.
  2. Pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan nilai tukar rata-rata untuk periode kecuali item yang berhubungan dengan item nonmoneter yang ditranslasikan menggunakan kurs historis.
  3. Keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing direfleksikan dalam pendapatan lancar.

 

  • Translasi saat mata uang asing adalah mata uang fungsional.

Usaha gabungan asing mungkin akan tetap mencatat pmbukuanta dalam satu mata uang asing saat mata uang fungsionalnya adalah mata uang asing lain. Dalam situasi ini, laporan keuangan akan dihitung ulang dari mata uang local ke dalam mata uang fungsional (metode kurs sementara) lalu ditranslasikan ke dalam dollar AS menggunakan metode kurs saat ini.

 

Permasalahan Perhitungan

  1. Perspektif Laporan
  2. Harga Perolehan
  3. Konsep Pendapatan
  4. Laba Terkelola

 

Translasi Mata Uang Asing Dan Inflasi

Hubungan terbalik antara tingkat inflasi sebuah Negara dengan nilai eksternal mata uangnya telah ditunjukan secara empiris. Sehingga penggunaan kurs saat ini untuk mentranslasikan biaya aset nonmoneter yang bertempat dalam kondisi yang cenderung berinflasi akan menghasilkan paclanannya mata uang dosmetik jauh dibawah nilai aslinya.

 

Translasi Mata Uang Asing Dimana Saja

Gambaran kurs dalam standar kanada (Cica 1960) focus terhadap utang asing jangka panjang. Keuntungan dan kerugian dari translasi mata uang asing ditangguhkan dan diamortitasi karena tidak diakui sebagai pendapatan.

Perbedaan antara Inggris dan Amerika Serikat, di Inggris laporan keuangan harus disesuaikan terlebih dahulu terhadap level harga saat itu lalu ditranslasikan menggunakan kurs saat ini. AS menggunakan kurs sementara.

Terdapat perbedaan ias 21 revisi dan ias no 25. Pada ias no 21 laporan keuangan anak perusahaan yang berbeda dinegara dengan inflasi tinggi harus disesuaikan untuk merefleksikan perubahan dalam harga secara umum sebelum translasi mata uang asing standard yang dilakukan inggris.

 

Jepang telah merubah standard mereka untuk menggunakan metode kurs saat ini pada semua kondisi dengan penyesuaian translasi mata uang asing yang diperlihatkan pada neraca dalam ekuitas pemegang saham.

 

Iklan

BAB 5 : Pelaporan dan Pengungkapa

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Kepentingan relatif pada pasar ekuitas dalam perekonomian nasional yang tumbuh dan investor individual menjadi lebih aktif dalam pasar ini. Sebagai hasilnya, pengungkapan publik, proteksi investor, nilai pemegang saham, dan pasar modal yang terbentuk dari pengelolaan perusahaan menjadi sangat penting. Walaupun praktik pengungkapan sangat beragam dari negara yang satu dengan yang lainnya, namun mereka satu. Akan tetapi, perbedaan yang penting di antara negara akan berlanjut dengan mempengaruhi praktik banyak perusahaan, khususnya bagi semua perusahaan yang tidak aktif dalam hal produk atau pasar modal internasional.

Pemerintah mengatur siapa yang menjaga atau meningkatkan kredibilitas pasar modal mereka juga memengaruhi praktik pengungkapan di seluruh dunia. Bursa saham telah dapat disimpulkan bahwa mereka terus tumbuh dan berhasil mempertahankan penawaran pasar berkualitas tinggi dengan proteksi investor efektif. Hasilnya, kekeliruan pengatur dan bursa saham meningkat dan kebutuhan akan pengungkapan menjadi lebih keras. Maraknya proteksi lebih terhadap investor dan mempertinggi pengungkapan akan terus berjalan seperti halnya bursa saham menghadapi persaingan dari satu sama lain dan dari sistem perdagangan yang kurang teratur.

  1. Rumusan Masalah
    1. Menjelaskan bagaimana perkembangan pengungkapan ?
    2. Menjelaskan bagaimana praktek pelaporan dan pengungkapan ?
    3. Menjelaskan bagaimana pengungkapan laporan tahunan dinegara-negara pasar berkembang ?
    4. Menjelaskan bagaimana implikasi bagi pengguna laporan keuangandan para manajer?

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

  1. Perkembangan Pengungkapan.

Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan.Di Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Anglo Amerika lainnya, pasar ekuitas menyediakan kebanyakan pendanaan yang dibutuhkan perusahaan sehingga menjadi sangat maju. Di pasar-pasar tersebut, kepemilikan cenderung tersebar luas di antara banyak pemegang saham dan perlindungan terhadap investor sangat ditekankan. Investor institusional memainkan peranan yang semakin penting di negara-negara ini, menuntut pengembalian keuangan dan nilai pemegang saham yang meningkat.

Di negara-negara lainnya (seperti Prancis, Jerman, Jepang, dan berbagai negara dengan pasar yang baru muncul), pemegang saham tetap terkonsentrasi dan bank secara tradisional telah menjadi sumber keuangan utama perusahaan. Pengungkapan publik kurang berkembang dalam semua pasar ini dan perbedaan yang besar dalam bobot informasi yang diberikan dengan besar pemegang saham dan kreditor yang berhubungan dengan publik mungkin diizinkan.

  1. Konsep – konsep pengungkapan

Konsep – konsep pengungkapan meliputi:

  1. a)    Pengungkapan cukup adalah pengungkapan yang di wajibkan oleh standar akuntansi yangberlaku.
  2. b)   Pengungkapan wajar merupakan konsep yang bersifat lebih positif, pengungkapan yang wajar merupakan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan.
  3. c)     Pengungkapan Sukarela yaitu dalam hal ini Beberapa studi menunjukkan bahwa manajer memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi mengenai kinerja perusahaan saat ini dan saat mendatang secara sukarela.

Dalam laporan terakhir, Badan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) menjelaskan sebuah proyek FASB mengenai pelaporan bisnis yang mendukung pandangan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat pasar modal dengan meningkatkan pengungkapan sukarelanya. Laporan ini berisi tentang bagaimana perusahaan dapat menggambarkan dan menjelaskan potensi investasinya kepada para investor.Sejumlah aturan, seperti aturan akuntansi dan pengungkapan, dan pengesahan oleh pihak ketiga (seperti auditing) dapat memperbaiki berfungsinya pasar. Aturan akuntansi mencoba mengurangi kemampuan manjer dalam mencatat transaksi-transaksi ekonomi dengan carayang tidak mewakili kepentingan terbaik pemegang saham. Aturan pengungkapan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk memastikan bahwa para pemegang saham menerima informasi yang tepat waktu, lengkap dan akurat.Keuntungan dari pengungkapan tersebut mungkin menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan, bunga yang lebih tinggi dari analisis keuangan dan investor, meningkatkan likuiditas saham dan biaya modal yang lebih rendah.

  1. Kebutuhan Pengaturan  Pengungkapan

Untuk melindungi investor, sebagaian besar bursa sekuritas menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing yang mencari akses untuk pasar mereka. Bursa saham dan pengaturan pemerintah secara membutuhkan perusahaan asing yang terdaftar untuk melengkapi semua informasi keuangan dan non-keuangan yang hampir sama seperti yang dibutuhkan untuk perusahaan domestik.

Bursa saham dan pengaturan pemerintah secara umum membutuhkan perusahaan asing yang terdaftar untuk melengkapi semua informasi keuangan dan non-keuangan yang hampir sama seperti yang dibutuhkan untuk perusahaan domestik. Perusahaan asing yang terdaftar secara umum memiliki fleksibilitas yang berhubungan dengan prinsip akuntansi yang mereka gunakan dan untuk sejumlah pengungkapan. Di kebanyakan negara, perusahaan asing yang terdaftar harus menyimpan dengan informasi bursa saham yang dibuat publik, mendistribusikan kepada pemegang saham, atau dicatat dengan pengaturan di pasar domestik.

Proteksi pemegang saham bermacam-macam diseluruh negara. Negara Anglo Amerika seperti Kanada, Inggris Raya, dan Amerika Serikat memberikan investor proteksi ekstensif dan ketat. Sebaliknya, proteksi pemegang saham kurang memberikan tekanan di bagian lain dunia.

Frost dan Lang membahas dua objek investor berorientasi pasar: pelindungan investor dan kualitas pasar.

  1. a)    Proteksi Investor yaitu dalam hal ini Investor dijamin dengan informasi dengan informasi dan dilindungi dengan pelaksanaan dan pengawasan peraturan pasar. Kecurangan mencegah adanya penawaran publik, perdangan, pemilihan, dan sekuritas penawaran. Informasi keuangan dan non keuangan yang bisa dibandingkan telah ditemukan sehingga investor bisa membandingkan perusahaan area industri dan negara.
  2. b)   Kualitas Pasar yaitu dalam hal Pasar adalah adil, tersusun, efesien, dan bebas dari penyalahgunaan dan perbuatan jahat. Keadilan pasar dipromosikan dengan akses informasi yang wajar dan kesempatan berdagang. Efesien pasar berkembang dengan meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya tansaksi. Kualitas pasar ditandai dengan kepercayaan investor dan mereka memfasilitasi pembentukan modal.

Fost dan lang juga mengulas empat prinsip pada investor yang berorientasi pasar yang harus dijalankan.

  1. a)    Keefektifan biaya yaitu dalam hal ini Regulasi biaya pasar sebaiknya dibandingkan dengan keuntungan sekuritasnya.
  2. b)   Fleksibilitas dan kebebasab pasar yaitu dalam hal ini Regulasi tidak seharusnya menghalangi kompetisi dan evolusi pasar.
  3. c)    Laporan keuangan transparan dan pngungkapan menyuluruh
  4. d)   Perlakuan setara perusahaan domestik dan asing

Seperti Frost dan Lang catat, proteksi investor mewajibkan bahwa investor menerima informasi secara berkala dan diproteksi dengan pengawasan dan pelaksanaan. Pengungkapan harus memadai supaya investor membandingkan perusahaan area industri dan negara. Lebih jauh lagi, pengungkapan yang menyeluruh dan dapat dipercaya akan meningkatkan kepercayaan investor, di mana meningkatkan likuiditas, mengurangi biaya transaksi, akan meningkatkan kualitas pasar secara keseluruhan.

  1. Pembahasan Laporan Keuangan SEC Amerika Serikat

SEC secara umum mewajibkan pendaftaran asing untuk melengkapi informasi keuangan yang pada hakikatnya sama dengan yangdibutuhkan perusahaan domestik. akan tetapi, laporan keuangan pendaftaran tidak harus disiapkan menurut GAAP Amerika Serikat jika mereka disajikan sesuai dengan prinsip lemabaga akuntansi secara menyeluruh dan dilengkapi dengan rekonsiliasi kuantitatif dengan pendapatan bersih GAAP Amerika Serikat, ekuitas pemegang saham, dan pendpatan per saham, jika secar material berbeda. Beberapa pengamat menyatakan bawha syarat laporan keuangan SEC bagi perusahaan asing menghalangi mereka dari pembuatan sekuritas mereka yang ada di Amerika serikat.

  1. Praktik Pelaporan dan Pengungkapan

Praktik pengungkapan laporan tahunan memperlihatkan respons manajer terhadap kebutuhan pengaturan pengungkapan dan insentif mereka untuk menyediakan informasi laporan keuangan pengguna secara sukarela. Di belahan dunia, pengungkapan bermakna kecil dan pengawasan serta pelaksanaan sukarl\ela, karena manajer perusahaan tidak akan patuh dengan peraturan pengungkapan jika kepatuhan lebih menguras biaya daripada biaya non-kepatuhan yang diharapkan. Pada bagian ini akan meliputi tentang:

  1. Pengungkapan Informasi Progresif

Pengungkapan informasi adalah pertimbangan tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. EU’s Fourth Directivemenyatakan bahwa laporan tahunan seharusnya menyertakan sebuah indikasi pengembangan perusahaan di masa depan.Dalam hal ini, istilah informasi progresifmeliputi:

  1. a)    perkiraan pendapatan, laba (rugi), arus kas, pengeluaran modal, dan hal-hal keuangan lainnya;
  2. b)   tujian informasi mengenai kinerja dan posisi ekonomi di masa depan yang tidak menentu daripada perkiraan menyangkut proyek, periode fiskal dan proyeksi jumlah;
  3. c)    laporan dan program dan sasaran manajemen untuk usaha masa depan.

Ketiga kategori informasi progresif ini menjadi lebih umum sebagaimana kita berangkat dari (a) perkiraan, (b) informasi potensial (c) sasaran dan tujuan. Tujuan utama investor dan analisis tersebut adalah menilai pendapatan dan arus kas di masa depan, sangatlah masuk akal untuk menyakan apakah perusahaan menyediakan perkiraan informasi internal mereka sendiri seperti itu. Praktiknya tidaklah sangat biasa, khususnya perkiraan tepat, dan terarah. Alasannya adalah perkiraan bisa menjadi tidak bisa diandalkan karena mereka menggabungkan subjek-subjek yang memperkirakan peristiwa di masa depan yang belum pasti. Di Amerika serikat, perkara hukum yang potensial adalah alat utama menyediakan perkiraan keuangan. Akan tetapi, seperti yang bisa ditebak, format yang lebih samar dari informasi progresif lebih umum ada. Sebuah penelitian pada dua ratus perusahaan besar di prancis, jerman, jepang, inggris Raya, dan Amerika menemukan bahwa sebagian besar dari mereka mengungkap informasi sasaran dan tujuan manajemen.

  1. Pengungkapan Segmen

Investor dan analisis menuntut informasi hasil perusahaan industri dan segmen geografi usaha dan keuangan signifikan dan berkembang. Sebagai contoh, analis keuangan di Amerika Serikat secara konsisten meminta data laporan keuangan yang tidak banyak dipisahkan daripada yang ada sekarang. International Financial Reporting Standars (IFRS) mencakup laporan keuangansegmen yang sangat lengkap, seperti halnya standar akuntansi di berbagai negara. Pengungkapan segmen lebih membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana bagian-bagian perusahaan menata semuanya. Setelah itu, alur produk dan wilayah di dunia memiliki resiko yang beragam, pengembalian, dan kesempatan pemisahan jalur usaha dan area geografis harus membuat penilaian yang lebih terpapar tentang keseluruhan perusahaan.

  1. Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial

Dengan terus meningkat perusahaan dituntut untuk memberikan jawaban secara luas mengenai “pemegang saham” pegawai, pelanggan, penyedian, pemerintah, kelompok aktivitas, dan masyarakat umum yang sangat berpengaruh daripada kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi. Laporan pertanggungjawaban sosial mengacu pada pengukuran dan komunikasi informasi tentang pengaruh perusahaan terhadap kemakmuran pegawai, komunitas sosial dan lingkungan. Hal ini mencerminkan sebuah kepercayaan bahwa perusahaan bergantung pada pemegang saham dalam laporan tahunan kinerja terhadap lingkungan dan sosial mereka seperti halnya laporan keuangan yang mereka berikan kepada pemegang saham. Lebih penting lagi, seperti yang di umpamakan “apa yang bisa diukur, maka bisa diatur” laporan pertanggungjawabaan sosial adalah sebuah cara untuk menunjukkan sebagai perusahaan penduduk. “ketahanan” melaporkan bahwa kesatuan ekonomi, sosial, kinerja lingkungan, ditunjukkan sebagai “tiga dasar pelapor”. Pelaporan pertanggungjawaban sosial mengupas masalahnya sendiri. Di samping itu, pelaporan pertanggungjawaban sosial menjadi model di antara semua perusahaan besar multinasional.

 

 

  • Pengungkapan Khusus Bagi Pengguna Laporan Keuangan Non-domestik Dan Prinsip Akuntansi Yang Diguanakan

Laporan tahunan bisa meliputi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi pengguna laporan keuangan non-domestik. Pengungkapan tersebut meliputi :

  1. a)    laporan ulang yang mudah tentang informasi keuangan ke dalam mata uang asing;
  2. b)   pembahasan perbedaan antara prinsip akuntansi lainnya;
  3. c)    posisi dan laporan keuangan utama dan beberapa ketetapan standar akuntansi yang kedua;
  4. d)   sebuah laporan keuangan lengkap disiapkan yang berhubungan dengan ketetapan prinsip akuntansi kedua.

Di negara dimana bahasa inggris adalah bukan bahasa utama, banyak perusahaan yang menerjemahkan seluruh laporan keuangan mereka ke dalam bahasa inggris daripada bahasa negaranya. Juga, beberapa perusahaan mempersiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi lebih bisa diterima daripada standar domestik (utamanya IFRS atau GAAP AS), atau yang sesuai dengan standar domestik dan sesuai dengan ketetapan prinsip akuntansi yang kedua.

  • Pengungkapan Pengelolah Perusahaan

Pengelolah perusahaan berhubungan denga sarana internal di mana perusahaan dijalankan atau dikendalikan tanggungjawab, akuntabilitas, hubungan di antara pemegang saham, anggota direksi, dan manajer yang disusun supaya mencapai sasaran perusahaan. Dengan kata lain, pengelolaan perusahaan adalah sistem di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Di antara pengelolaan perusahaan adalah hak dan perlakuan pemegang saham, pertanggungjawaban direksi, pengungkapan dan transparansi, dan peran pemegang saham.

Dallas memberikan sebuah rancangan kerja untuk memahami dan menilai pengelolaan perusahaan di sebuah negara. Empat komponen dari rancangan kerjanya adalah :

  1. a)    Infrastruktur pasarmencakup pola kepemilikan, keleluasaan di mana perusahaan terdaftar di masyarakat, hak kepemilikan, dan pasar untuk pengendalian perusahaan.
  2. b)   Lingkuan hukummeliputi sistem hukum dan hak pemegang saham dengan jelas diterangkan dan konsisten dan dikuatkan secara efektif.
  3. c)    Lingkungan peraturanhampir mendekati lingkungan hukum. Agen pengaturan bertanggung jawab atas pengaturan pasar supaya  sesuai dengan hukum yang ada. Mereka memastikan aturan dan efisiensi pasar dan memperkuat ketentuan pengungkapan publik
  4. d)   Infrasturktur informasibersinggungandengan standar akuntansi yang digunakan dan apakah hasil laporan keuangan akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Ini juga mencajup struktur profesi auditing dan standar profesional untuk praktik auditing dan standar profesional untuk praktik auditing dan kemandirian. Pengungkapan sesuai jadwal bisa diandalkan, informasi yang tersedian untuk publik membuat pemegang saham mampu menilai keefektifan pengelolah peusahaan dan jalan usahanya dan performa keuangannya.

Amerika Seikat, Inggris, dan Australia adalah negara maju yang membutuhkan daftar perusahaan untuk membuat pengungkapan pengelolaan perusahaan dalam laporan tahunan mereka. Eropa sekarang ini telah mengubah Fourth dan Seven Directivesupaya mewajibkan perusahaan dagang Eropa Go publicuntuk memberikan laporan pengelolaan perusahaan. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengeluarkan prinsip pengelolaanperusahaanyang tela direvisi tahun 2004, memaparkan enam prinsip dasar pengelolaan perusahaan. Pengungkapan dan transparansi dikupas pada prinsip kelima.Prinsip kelima OECD dalam pengungkapan dan transparansi pengelolaan perusahaan yaitu  Kerangka kerja pengelolaan perusahaan harus memastikan bahwa pengungkapan akurat dan tepat waktu dibuat untuk semua permasalahan menyangkut perusahaan, termasuk kondisi keuangan, performa, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.

  1. a)    Pengungkapan harus mencakup, tetapi tidak terbatas pada meteri informasi:

1)   Hasil keuangan dan usaha perusahaan.

2)   Sasaran perusahaan.

3)   Kepemilikan saham mayoritas dan hak voting.

4)   Kebijakan pembayaran gaji bagi anggota direksi dan eksekutif utama dan informasi mengenai anggota direksi, termasuk kelayakan mereka, proses pemilihan, kepemimpinan di perusahaan lainnya, dan apakan mereka dianggap independen oleh direksi.

5)   Tramsaksi dan pihak terkait.

6)   Faktor risiko terduga.

7)   Isu-isu menyangkut pegawai dan pemegang saham lainnya.

8)   Struktur dan kebijakan pemerintah, khususnya, isi dari hukum kebijakan perusahaan dan proses dimana hal ini diterapkan.

  1. b)   Informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas tinggi akuntansi dan keuangan dan pengungkapan non-finansial.
  2. c)    Audit tahunan harus dilaksanakan oleh pihak independen, kompeten, dan auditor bermutu dalam rangka untuk memberikan sebuah sasaran eksternal dan asuransi untuk direksi dan pemegang saham di mana laporan keuangan memperlihatkan kedudukan dan performa keuangan dengan wajar dari peruhaan dalam semua aspek.
  3. d)   Auditor dari pihak luar sebaiknya bisa bertanggung jawab kepada pemegang saham dan perkewajiban perusahaan untuk bertindak sebagai profesional dalam melakukan audit.
  4. e)    Saluran untuk menyebarkan informasi harus seimbang, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pengguna dengan biaya efisien.
  5. f)    Rancangan kerja pengelolaan perusahaan harus dilengkapi dengan sebuah pendekatan efektif yang mengarah dan mengangkat ketentuan analisis atau nasihat dari analis, broker,agen rating, dan lainnya, yang sesuai dengan keputusan investor, bebas dari permasalahan bunga yang mungkin membahayakan integritas analisis atau nasihat mereka.
  • Pengungkapan dan Laporan Bisnis di Internet

World Wibe Web terus digunakan sebagai sebuah ruangan penyebaran informasi, dengan media cetak yang selalu mendapat peran kedua. Penyebaran informasi secara elektronik sering kali murah meriah dibandingkan dengan media cetak dan menawarkan komunikasi instan. Web juga bisa digunakan untuk meyebarkan informasi interaktif yang tidak serupa dengan media cetak. Keamanan berdagang menggunakan internet telah meningkatkan permintaan untuk bisnis dan pelaporan keuangan melalui Web. Investor sering menggunakan Web untuk berdagang dan mengambil keputusan investasi modal, dan menggunakan Web sebagai sebuah sarana informasi penting.

Bursa saham, pengatur, dan perusahaan publik terus menggunakan inernet untuk memberikan pengguna laporan keuangan dengan akses cepat untuk informasi perusahaan. Contoh, berita pertukaran saham sekarang lebih banyak menggunakan jasa elektronik untuk memberikan akses cepat bagi semua pengumuman dari perusahaan yang terdaftar. Semua layanan ini memberikan keuntungan penting bagi perusahaan dan investor yang terdaftar: semua pengumuman perusahaan yang terdaftar, tidak hanya untuk semua yang dianggap “berita berharga” oleh pers keuangan, diluncurkan kepada masyarakat dalam satu situs.

Semua pengungkapan dan pelaporan ini dipilih karena atas dasar kepentingan pengguna laporan keuangan.

 

  1. Pengungkapan Laporan Tahunan Di Negara-Negara Pasar Berkembang

Pengungkapan laporan tahunan perusahaan di negara-negara pasar berkembang secara umum kurang ekstensif dan kurang kredibel dibandingkan dengan pelaporan perusahaan di negara-negara maju. Sebagai contoh, pengungkapan yang tidak cukup dan yang menyesatkan dan perlindungan konsumen yang terabaikan disebut-sebut sebagai penyebab krisis keuangan Asia Timur di tahun 1997.

Tingkat pengungkapan yang rendah di negara-negara pasar berkembang tersebut konsisten dengan sistem tata kelola perusahaan dan keuangan di negara-negara itu. Pasar ekuitas tidak terlalu berkembang, bank dan pihak internal seperti kelompok keluarga menyalurkan kebanyakan kebutuhan pendanaan dan secara umum tidak terlalu banyak adanya kebutuhan akan pengungkapan publik yang kredibel dan tepat waktu, bila dibandingkan dengan perekonomian yang lebih maju.

Akan tetapi, investor menuntut informasi tentang perusahaan yang bias dipercaya dan tepat waktu di negara berkembang dengan pasar yang baru muncul. Regulator telah merespons tuntutan ini dengan  membuat ketentuan pengungkapan yang lebih kuat, dengan meningkatkan pengawasan dan usaha pelaksanaan mereka.

Bukti empiris praktik pengungkapan di negara-negara dengan pasar yang baru muncul masih terbatas sampai sekarang. Akan tetapi, seperti halnya dengan semua pasar modal negara ini dan perusahaan yang terdaftar ingin meningkatkan kehadiran mereka, peneliti mengembangkan bukti-bukti yang lebih banyak untuk semua kegiatan ini dan bagaimana mereka berbeda dari semua negara berkembang.

  1. Implikasi Bagi Para Pengguna Laporan Keuangan Dan Para Manajer

Para manajer dari banyak perusahaan terus-menerus sangat dipengaruhi oleh biaya pengungkapan informasi yang bersifat wajib, tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela semakin meningkat di seluruh dunia. Manajer di negara-negara yang secara tradisional memiliki pengungkapan rendah harus mempertimbangkan apakah menerapkan kebijakan peningkatan pengungkapan dapat memberikan manfaat dalam jumlah yang signifikan bagi perusahaan mereka. Lagipula, para manajer yang memutuskan untuk memberikan pengungkapan yang lebih banyak dalam bidang-bidang yang dipandang penting oleh para investor dan analis keuangan, seperti pengungkapan segmen dan rekonsiliasi, dapat memperoleh keunggulan kompetitif dari perusahaan lain yang memiliki kebijakan pengungkapan yang ketat.

 

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

 

  1. kesimpulan

Perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan pengaruh lainnya. Perkembangan pengungkapan ini meliputi: Konsep – konsep pengungkapan, Kebutuhasn Pengaturan  Pengungkapan, Pembahasan Laporan Keuangan SEC Amerika Serikat.

Praktik Pelaporan dan Pengungkapan meliputi: Pengungkapan Informasi Progresif, Pengungkapan Segmen, Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial, Pengungkapan Khusus Bagi Pengguna Laporan Keuangan Non-domestik Dan Prinsip Akuntansi Yang Diguanakan, Pengungkapan Pengelolah Perusahaan, Pengungkapan dan Laporan Bisnis di Internet.Pengungkapan Laporan Tahunan Di Negara-Negara Pasar Berkembang dalam hal ini perusahaan di negara-negara pasar berkembang secara umum kurang ekstensif dan kurang kredibel dibandingkan dengan pelaporan perusahaan di negara-negara maju. Akan tetapi, investor menuntut informasi tentang perusahaan yang bias dipercaya dan tepat waktu di negara berkembang dengan pasar yang baru muncul. Regulator telah merespons tuntutan ini dengan  membuat ketentuan pengungkapan yang lebih kuat, dengan meningkatkan pengawasan dan usaha pelaksanaan mereka.

Implikasi Bagi Para Pengguna Laporan Keuangan Dan Para Manajer dalam hal ini Para manajer dari banyak perusahaan terus-menerus sangat dipengaruhi oleh biaya pengungkapan informasi yang bersifat wajib, tingkat pengungkapan wajib maupun sukarela semakin meningkat di seluruh dunia.para manajer yang memutuskan untuk memberikan pengungkapan yang lebih banyak dalam bidang-bidang yang dipandang penting oleh para investor dan analis keuangan, seperti pengungkapan segmen dan rekonsiliasi, dapat memperoleh keunggulan kompetitif dari perusahaan lain yang memiliki kebijakan pengungkapan yang ketat.

  1. Saran

Kami mengharapkan agar pembaca makalah ini mampu mengetahui dan memahami tentang isi Makalah kami.Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi pengembangan ilmu pengetahuaan kami.manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan makalah kami ini mohon di maklumi, karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah SWT

  

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Choi, Frederick D.S. & Meek, Gary K. 2012. Akuntansi Internasional. Buku 1 Edisi Enam. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

MATERI : BAB 4 (Akuntansi Komparatif : Amerika dan Asia)

Nama : Atika Robiyatul Aulia

Kelas : 4EB24

NPM : 21212236

 

AKUNTANSI KOMPARATIF : AMERIKA DAN ASIA

BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Amerika Serikat merupakan pusat perekonomian terbesar dan rumah bagi perusahaan-perusahaan besar bertaraf internasional. Jepang menjadi negara dengan perekonomian tertinggi kedua serta  menjadi rumah untuk bisnis-bisnis terbesar dunia. Kedua Negara tersebut merupakan pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards committee), sekarang menjadi Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB-  International Accounting Standards Board), dan mereka juga memiliki peraturan utama dalam menjalankan agenda IASB. Sebagai tambahan, kedua lembaga pengatur standar tersebut memiliki komitmen untuk memusatkan prinsip akuntansi umum berlaku nasional (GAAP-national generally accepted accounting principles) dengan Standar Laporan Keuangan Internasional (IFRS-International Financial Reporting Standards).

Hubungan politik dan ekonomi memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem akuntansi kelima negara yaitu:Amerika, Jepang,meksiko,Cina dan India. Sistem akuntansi Amerika Serikat pada awalnya mengambil dari Britania Utara (beserta bahasa Inggris dan sistem peraturan yang berlaku). Kebanyakan akuntan pertama di  Amerika Serikat adalah ekspatriat asal Inggris. Bagaimanapun, sebagai hasil dari pertumbuhan ekonomi  serta politik Amerika Serikat pada abad ke-20, pemikiran Amerika Serikat mengenai akuntansi serta laporan finansial mempengaruhi sebagian besar dunia pada saat ini. Landasan ekonomi Meksiko yang paling dekat Amerika Serikat adalah alasan mengapa memiliki akuntansi berorientasi keadilan dari pada terhadap undang-undang negara. India merupakan salah satu bagian Britania Raya. Seperti Amerika Serikat, India juga mengadopsi sistem akuntansi dari Britania Raya. Cina, efek dari dasar ekonomi dan politik cenderung lebih antisipatoris dari pada historikal. Untuk sistem akuntansinya yang baru, Cina mengikuti standar IFRS dengan harapan  agar dapat lebih baik dalam berhubungan dengan investor asing yang sangat vital dalam rencana pengembangan perekonomian mereka.

 

  1. RUMUSAN MASALAH
  2. Memahami bagaimana pelaporan keungan tersebut diwajibkan dan dipaksa pada lima negara-negara Amerika dan Asia: Amerika Serikat, Meksiko, Jepang, Cina dan India.
  3. Menjelaskan persamaan dan perbedaan yang penting antar-sistem akuntansi  di lima negara tersebut.
  4. Mendeskripsikan mekanisme pengawasan audit pada lima  negara tersebut.
  5. Menjelaskan perbedaan antara dasar-dasar prinsip dan dasar-dasar aturan dari standar akuntansi.

 

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

LIMA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN NASIONAL

 

  1. AMERIKA SERIKAT

Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh badan sector khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan (Financial Accounting Standard Board – FASB), akan tetapi yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standardisasi mereka adalah agensi kepemerintahan Komisi Keamanan dan Kurs (Securities and Exchange Commission –SEC). Kunci utama yang memungkinkan sistem shared power ini bekerja dengan efektif adalah 1973 SEC Accounting Series Release (ASR) No. 150 yang mengemukakan :

Komisi bermaksud melanjutkan kebijakannya dalam mencari sector swasta untuk kepemimpinan dalam rangka membangun dan meningkatkan prinsip-prinsip akuntansi. Untuk tujuan praktik kebijakan, prinsip, standar, dan praktik yang dikeluarkan secara resmi oleh FASB dalam interpretasi dan pernyataannya, yang dipertimbangkan oleh komisi yang memiliki dukungan kewenangan substansial, dan bagi yang tidak setuju dengan keputusan FASB akan dianggap tidak memiliki dukungan.

 

  1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk dibawah hukum Negara, bukan hukum federal. Setiap Negara bagian memiliki peraturan dasar perusahaan tersendiri. Banyak dari peraturan tersebut tidak kaku memaksa, serta laporan yang diberikan kepada agensi local sering kali tidak bisa diketahui umum. Dengan demikian, audit tahunan serta persyaratanlaporan keuangan secara realistis hanya ada pada tingkat federal saja seperti yang dispesifikasikan oleh SEC. oleh karena itu, SEC memiliki yurisdiksi terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pertukaran stok AS serta perusahaan yang berdagang over the counter. Perusahaan yang memiliki keuangan terbatas tidak memiliki kewajiban persyaratan untuk laporan keuangan, yang membuat Amerika Serikat terlihat ganjil dalam norma internasional.

SEC memiliki kewenangan penuh untuk menjelaskan standar akuntansi dan laporan kepada perusahaan public akan tetapi bergantung pada sector swasta dalam penerapan standardisasi tersebut. SEC dipilih oleh presiden dan disetujui oleh senat dan memiliki kewenangan yang diberikan melalui keputusan kongres. Sebagai bagian dari proses regulasi, SEC mengeluarkan accounting series releases, financial reporting releases, dan staf accounting bulletins.

FASB dibentuk pada tahun 1973 dan pada Desember 2006 telah mengeluarkan Laporan Standar Akuntansi Keuangan 158 ( 158 Statements of Financial Accounting Standards- SFASs). Tujuan SFASs adalah untuk menyediakan informasi yang berguna untuk para invesrtor baik yang telah maupun yang berpotensi menjadi investor, kreditor, dan lainnya yang memutuskan untuk mengambil kredit, investasi dan sebagainya. Jika sebuah topic sudah masuk dalam agenda kerja, staf teknik FSAB melakukan penelitian dan menganalisis, serta memberikan saran tindakan yang harus dilakukan. Sebuah Discussion Memorandum (Memorandum Diskusi) atau dokumen hasil diskusi lainnya disebarkan untuk mendapatkan komentar, serta melakukan diskusi public.

Prinsip akuntansi yang umum berlaku (generally accepted accounting principles- GAAP) terdiri atas seluruh standar akuntansi keuangan, peraturan, dan regulasi yang harus dipatuhi dalam mempersiapkan laporan keuangan.SFASs merupakan komponen utama dari GAAP.

Sarbanes-Oxley Act memiliki dasar hukum pada tahun 2002, yang secara signifikan memperluas persyaratan AS dalam perusahaan pemerintah, penjelasan dan laporan, serta regulasi audit profesi. Di antara semuanya yang paling penting adalah pembentukan PCAOB yaitu sebuah organisasi non-profit yang diawasi langsung oleh SEC. PCAOB memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

–          Menerapkan audit, pengendalian kualitas, etika, kemandirian, dan standardisasi lainnya yang berhubungan dengan persiapan untuk laporan audit perusahaan agar aman diketahui publik.

–          Mengawasi subjek audit perusahaan publik terhadap keamanan hukum.

–          Memeriksa akuntansi firma public yang telah terdaftar.

–          Mendukung akuntansi firma public, serta memberikan kasus kepada SEC atau badan lain untuk menginvestigasi lebih lanjut.

 

 

  1. Laporan Keuangan

Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan besar di AS memiliki beberapa komponen di bawah ini:

1)      Laporan manajemen,

2)      Laporan auditor independen,

3)      Laporan keuangan primer (laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laba rugi komprehensif, perubahan ekuitas pemegang saham),

4)      Diskusi manajemen, analisis hasil oprasional dan kondisi keuangan

5)      Penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan,

6)      Catatan atas laporan keuangan,

7)      Perbandingan data keuangan selama lima atau sepuluh tahun, dan

8)      Data triwulan terpilih.

 

  1. Patokan Akuntansi

Peraturan patokan akuntansi di Amerika Serikat berasumsi bahwa kesatuan bisnis akan terus berlangsung jika terus diperhatikan. Dasar perhitungan akrual cukup meresap, serta peraturan transaksi dan pengenalan event  sangat bergantung pada konsep yang cocok.

Amerika Serikat bergantung pada harga perolehan untuk menilai asset berwujud dan asset tidak berwujud. Penyesuaian nilai mata uang hanya diperbolehkan setelah ada penggabungan bisnis (dihitung sebagai pembelian).  Metode akselerasi ataupun straight-line keduanya diperbolehkan.  Estimasi umur ekonomis digunakan untuk menentukan periode penyusutan dan amortisasi. Seluruh biaya penelitian dan pengembangan dibebankan saat terjadinya walaupun terdapat aturan khusus kapitalisasi untuk biaya software computer. LIFO, FIFO, dan metode biaya rata-rata diperbolehkan dan telah digunakan secara luas untuk penetapan harga persediaan. Surat-surat berharga yang dapat dipasarkan memiliki nilai di pasar jika surat-surat tersebut termasuk dalam held-to-maturity dan dinilai pada harga perolehan.

Saat financial lease menjadi bahan dalam pembelian properti, nilai properti tersebut dikapitalisasi dan korespondensi kewajiban dibukukan. Biaya pensiun dan keuntungan lain setelah masa pensiun diakui selama periode tertentu dimana para pegawai mendapatkan keuntungan, serta kewajiban tanpa dana dilaporkan sebagai kewajiban. Kerugian bersyarat/kewajiban diakui saat ada kemungkinan terealisasi dan jumlahnya dapat diestimasi. Teknik memanipulasi pendapatan tidak diperbolehkan.Pendapatan pajak dihitung menggunakan metode kewajiban. Pajak yang ditangguhkan diakui karena pengaruh perbedaan sementara antara metode akuntansi pajak dengan keuangan, serta dihitung berdasarkan tingkat pajak yang akan datang yanga kan digunakan saat item tersebut kembali. Dibutuhkan alokasi pendapatan pajak yang komprehensif.

 

  1. MEKSIKO

Meksiko memiliki FreeMarket ekonomi yang besar: Perusahaan milik pemerintah atau yang dikontrol perusahaan mengusai industri perminyakan dan sarana umum, sedangkan perusahaan swasta mendominasi prabrik, konstruksi, tambang, hiburan, serta industri pelayanan. Perjanjian yang paling penting bagi Meksiko adalah North America Free Trade Agereement  (NAFTA), yang ditandatangani oleh Kanada dan Amerika Serikat pada tahun 1994.  Hampir 60% untuk perdagangan impor dan 90% untuk ekspor Meksiko berasal dari Amerika Serikat. Meksiko merupakan negara dengan perekonomian tersebar kedua belas (dalam hal produk domestik bruto).

NAFTA memberikan trend baru mengenai kerja sama yang lebih kuat antara organisasi akuntansi Meksiko, Kanada dan Amerika Serikat. Sekarang, bentuk pengaturan standardisasi akuntansi ketiga negara tersebut berkomitmen pada program harmonisasi dan mencoba untuk selalu bekerja sama. Sebagai pendiri International  Accounting Standards Kommittee  (sekarang menjadi International Accounting Standards Board). Meksiko juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan IFRS. Sekarang Meksiko menurut IASB sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang muncul, terutama dalam kasus dimana tidak tercantum dalam standardisasi Meksiko.

 

  1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Mexican Commercial Code dan hukum pendapatan pajak mengandung persyaratan untuk menjaga kumpulan data pembukuan tertentu dan mempersipkan laporan keuangan, akan tetapi pengaruh mereka terhadap laporan keuangan secara umum tidaklah lebih besar.

Mexican Instituite of Public Accounting Tants (Instituto Mexicano De Ontadores Pulicos) mengeluarkan standardisasi proses audit melalui
Auditing Standards and Procegjures  Commision. Institute tersebut, federasi negara bagian, Assosiasi sosial yang terdaftar sebagai akuntan publik merupakan assosiasi pergerakan independen profesional non-pemerintah yang mewakili banyaknya akuntan publik besar. Profesi akuntansi di Meksiko sudah berkembang, teratur dan dihormati oleh komunitas bisnis.

Walaupun sistem yang legal berdasarkan pada hukum publik, pengaturan standardisasi akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan sistem Inggris-Amerika, atau Anglo-Saxon dari pada pendekatan Eropa Kontingental. Proses pengaturan standardisasinya berkembang dengan baik. Prinsip akuntansi Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan kecil, serta dapat diaplikasikan disemua bidang bisnis. Pada beberapa kasus, national banking and securities commission mengeluarkan peraturan bagi perusahaan terdaftar yang membatasi beberapa pilihan dalam menerima prinsip pembukuan yang berlaku secara umum.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan keuangan dan audit berbeda-beda, tergantung pada tipe dan ukuran perusahaan. Semua perusahaan yang berada  dibawah hukum Meksiko (sociedades anonimas) harus menunjuk minimal satu auditor berwenang untuk melapor pada para pemegang saham terkait laporan keuangan tahunan.

  1. Laporan Keuangan

Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan yaitu:

1)        Neraca

2)        Laporan laba rugi

3)        Laporan perubahan ekiutas pemegang saham

4)        Laporan perubahan posisi keuangan

5)        Catatan

Catatan adalah bagian yang melengkapi laporan atas perubahan posisi keuangan (yang dibantu oleh laporan auditor) yaitu antara lain:

–          Kebijakan akuntansi pada perusahaan

–          Katersediaan material

–          Komitmen untuk pembelian saham substansial atau di bawah hak kontrak

–          Penjelesan mendetail mengenai utang jangka panjang dan kurs mata uang asing.

–          Batasan dividen

–          Jaminan

–          Rencana pension pegawai

–          Transaksi dengan perusahaan sejawat

–          Pajak

  1. Patokan Akuntansi

Metode pembelian digunakan untuk menghitung bisnis gabungan. Goodwill  merupakan kelebihan harga pembelian terhadap nilai sekarang asset bersih yang didapatkan. Hal tersebut tidak diamortisasi, tetapi merupakan subjek untuk melakukan pengujian penurunan nilai.

Akuntansi tingkat harga umum  telah digunakan Meksiko. Harga perolehan dari asset non moneter disajikan ulang dalam peso terhadap kekuatan pembelian saat ini dengan menggunakan  factor yang diturunkan dari National Consumer Price Index (NCPI). Keuntungan atau kerugian  yang didapatkan karena menahan aset moneter dan utang yang dimaksudkan sebagai pendapatan periode berjalan, akan tetapi pengaruh penyajian ulang tersebut adalah pada ekuitas pemegang saham. Aset berwujud akan didepresiasi berdasarkan masa manfaat/kegunaannya. Aset tidak berwujud diamortisasi berdsarkan masa manfaatnya (tidak lebih dari 20 tahun) kecuali manfaatnya tidak terbatas, dimana kasusnya tidak diamortisasi melainkan bergantung pada tes penurunan nilai tahunan.

 

 

 

  1. JEPANG

Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestic dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi, dan terdapat pengaruh yang lebih jauh lagi dari undang-undang pajak penghasilan perusahaan Jepang.

Perusahaan Jepang memiliki ketertarikan ekuitas tersendiri, dan sering kali bergabung dengan firma milik pribadi yang lain. Keterhubungan daerah investasi industri konglomerat raksasa ini disebut kieretsu.

Bentuk bisnis keiretsu telah ditransformasi saat Jepang mengambil alih perbaikan structural untuk menggerakkan stagnasi ekonomi yang dimulai tahun 1999-an. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakan ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan Jepang. Sebagai contoh:

  1. a) Hilangnya konsolidasi standardisasi menyebabkan adanya perusahaan Jepang yang menutupi kerugian operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat melihat apakah kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar menguntungkan.
  2. b) Kewajiban pensiun dan pesangon hanya diakui sekitar 40% dari jumlah pinjaman karena hal itu merupakan batas pengurang pajak mereka. Hal ini mengarah pada praktik rendahnya kewajiban pensiun.
  3. c) Pemegang saham dibebani biaya, bukan berdasarkan harga pasar. Dibuat untuk mempertegas kohesi dari keiretsu, sehingga saham silang sangatlah luas. Perusahaan menahan mereka yang rugi, akan tetapi menjual mereka yang untung untuk mendapatkan laba.
  4. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang. Relugasi akuntansi berdasarkan pada tiga badan hukum, yaitu : undang-undang perusahaan (company law), undang-undang pertukaran dan sekuritas (securities and exchange law) , dan undang-undang pajak penghasilan perusahaan (corporate income tax law). Ketiganya badan hukum tersebut saling berhubungan dan berinterasksi satu sama lain. Praktisi terkemuka jepang menggambarkan situasi tersebut sebagai “ sistem legal triangular “.

Kepemilikan perusahaan public harus memenuhi persyaratan lanjutan dari undang-undang pertukaran dan sekuritas (SEL), yang diatur oleh Financial Service Agency (FSA). Tujuan utama SEL adalah untuk menyediakan informasi bagi pembuatan keputusan investasi.

Hingga kini, terdapat lembaga penasihat khusus terdapat FSA bertanggungjawab untuk mengembangkan standarisasi pembukuan berdasarkan SEL. Lembaga tersebut adalah Business Accounting Deliberation Council (BADC), sekarang menjadi Business Accounting Council (BAC), dapat membantah perubahan besar mengenai prinsip-prinsip yang berlaku umum pembukuan yang diberikan di Jepang. Standarisasi pembukuan Jepang tidak boleh bertentangan dengan hukum komersial. Oleh karena itu, triangulasi standardisasi pembukuan, undang-undang perusahaan, dan undang-undang perpajakan masih tetap menjadi gambaran dari laporan keuangan Jepang.

Japanese Institute of Certified Public Accountans (JICPA) merupakan organisasi professional dari CPAs di Jepang. Seluruh CPAs harus termasuk ke dalam JICPA. JICPA mengeluarkan panduan mengenai permasalahan akuntansi, serta menyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan standardisasi akuntansi. Agensi pemerintahan, didesain untuk mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di Jepang. Hal ini dicantumkan dalam FSA pada tahun 2004.

  1. Laporan keuangan

Perusahaan yang bergabung di bawah undang-undang perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat para pemegang saham, yang isinya antara lain:

1)      Neraca

2)      Laporan laba rugi

3)      Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham

4)      Laporan bisnis

5)      Jadwal terkait

Beberapa jadwal pendukung juga dibutuhkan, tetapi terpisah dari catatan, yaitu:

  • Perubahan pada obligasi dan utang jangka pendek dan panjang
  • Perubahan pada aktiva tetap dan akumulasi penyusutan
  • Asset yang dijaminkan
  • Jaminan utang
  • Perubahan pencadangan
  • Jumlah dari dan untuk pemegang saham
  • Kepemilikan ekuitas dalam anak perusahaan serta jumlah saham anak perusahaan
  • Penerimaan dari anak perusahaan
  • Transaksi dengan direktur, auditor berwenang, pemegang saham dan pihak ketiga yang menghasilkan konflik kepentingan
  • Pembayaran gaji kepada direktur dan auditor berwenang
  1. Patokan akuntansi

Undang-undang perusahaan membutuhkan perusahaan besar untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan. Akun perusahaan pribadi merupakan dasar bagi laporan gabungan, dan prinsip akuntansi yang sama normalnya digunakan pada kedua tingkatan.

Persediaan yang ada harus dihitung apakah cocok dengan biaya atau lebih rendah atau nilai keuntungan bersih. FIFO, LIFO, serta metode biaya rata-rata semuanya menerima metode cost-flow (arus-biaya), dengan rata-rata yang paling popular.  Investasi dalam saham dinilai pada harga pasar. Asset tetap dinilai pada biaya dan didepresiasi yang berkenaan dengan hokum perpajakan. Metode declining-balance (saldo-menurun) merupakan depresiasi  yang paling umum. Aset bersih juga diuji dengan penurunan nilai.

Biaya penelitian dan pengembangan juga dibebankan saat terjadinya. Kontrak sewa yang memindahkan kepemilikan terhadap penyewa dikapitalisasi. Sewa – menyewa keuangan lainnya mungkin kapitalisasi atau dianggap sebagai kontrak operasional. Pajak tangguhan dipersiapkan untuk perubahan sepanjang waktu dengan menggunakan metode kewajiban. Kerugian bersyarat dipersiapkan hingga terbuka kemungkinan dan dapat diperkirakan. Keuntungan bagi para pensiunan dan pegawai yang diberhentikan diakui secara penuh karena pegawai berhak mendapatkannya, dan obligasi tanpa dana seperti kewajiban. Dibutuhkan cadangan setiap tahun perusahaan harus mengalokasikan sejumlah minimal 10 persen kas dividend an bonus yang dibayarkan pada direktur dan auditor berwenang hingga cadangan mencapai 25 persen dari saham.

Banyak praktik akuntansi mendeskripsikan bahwa hal tersebut diimplementasikan pada beberapa tahun terakhir sebagai hasil dari akuntansi big bang yang disebutkan sebelumnya. Perubahan tersebut antara lain:

  1. Adanya kebutuhan daftar perusahaan untuk laporan arus kas.
  2. Penambahan jumlah anak perusahaan yang bergabung berdasarkan control daripada persentase kepemilikan.
  3. Penambahan jumlah perusahaan afiliasi yang dilaporkan menggunakan metode ekuitas berdasarkan signifikansi pengaruh daripada persentase kepemilikan.
  4. Menilai investasi sekuritas pada pasar bukan pada biaya.
  5. Menilai persediaan dengan biaya yang lebih rendah atau nilai bersih daripada dengan biaya.
  6. Pencadangan penuh atas pajak tangguhan dan
  7. Akrual penuh bagi kewajiban pensiun dan pemberhentian kerja lainnya.

Akuntansi di Jepang sedang diubah agar dapat mengikuti IFRS.

 

  1. CINA

Cina memiliki seperempat populasi dunia, dan reformasi orientasi pasarnya membantu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Cirri-ciri penting mencakup pembagian sistem kepemilikan saham, privatisasi dan pengembangan penukaran saham terorganisir,dan pendaftaran saham perusahaan Cina dalam Bursa Saham Barat.meskipun demikian, perusahaan milik negara masih mendominasi banyak kunci industri pada apa yang orang Cina sebut “ekonomi pasar sosialis”, yaitu ekonomi berencana dengan adaptasi pasar.

Karakteristik dasar akuntansi di Cina dimulai sejak pertumbuhan RRC pada tahun 1949. Cina menerapkan program ekonomi yang sangat terpusat, memperlihatkan prinsip dan pola Marxis meniru sistem kesatuan Soviet.  Negara mengendalikan kepemilika, hak guna, dan distribusi untuk semua sarana produksi, dan memberlakukan pelaksanaan dan pengendalian ekonomi yang disiplin. Produksi menjadi prioritas utama perusahaan milik negara. Mereka menjual dan memberi harga yang ditentukan oleh otoritas program negara, dan penetapan biaya keuangan produk mereka diatur oleh departemen keuangan negara. Berdasarkan sistem ini, tujuan  akuntansi adalah memenuhi kebutuhan negara untuk program dan pengendalian ekonomi. Susunan persamaan standar akuntansi telah dikembangkan supaya menyatukan informasi  ke dalam perencanaan ekonomi nasional. Sistem akuntansi yang seragam/terpusat berisikan semua aturan akuntansi yang dimandatkan pada perusahaan milik negara kesuluh negeri.

Ekonomi Cina saat ini digambarkan sebagai ekonomi hidbrid, dimana negara mengontrol komoditas dan industri strategis, sementara industri lainnya, seperti perdagangan dan sector swasta, ditumbuhkan dengan sistem yang berorientasi pada pasar. Peran pemerintah telah berubah dari pengaturan makro dan mikro ekonomi menjadi satu pengaturan level makro.

  1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Pada tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan Accounting Standards for Business Enterprises (ASBE), sebuah konsep kerangka kerja yang dirancang untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi yang pada akhirnya menyeragamkan praktik domestic dan akuntansi Cina dengan praktik internasional.  ASBE adalah peristiwa penting dalam pergerakan pasar ekonomi Cina. Sebelum ASBE, Cina menggunakan lebih dari 40 regulasi sistem akuntansi yang berbeda, bermacam-macam industri dan tipe kepemilikan. Dengan demikian, salah satu motif dibuatnya ASBE adalah untuk menyeragamkan praktik akuntansi  domestik. Menyeragamkan akuntansi Cina dengan praktik Internasional dijalankan untuk menghapus hambatan dalam berkomunikasi dengan investor asing dan membantu menyesuaikan dengan kebutuhan ekonomi yang sedang masa perubahan.

Standar dasar akuntansi di Cina, antara lain:

–       Ketentuan umum: pemeliharaan, pembuatan keputusan di bidang ekonomi, perusahaan menguntungkan, berbasis percadangan (accrual).

–        Informasi persyaratan akuntansi kualitatif : representasi terpercaya, relevansi,bisa dipahami,bisa dibandingkan, isi melebihi bentuk, penilaian.

–       Penjelasan tiap elemen : asset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, beban dan laba.

–       Pengukuran akuntansi: pada umumnya, biaya perolehan; jika elemen-elemen yang diukur pada biaya penggantian, nilai realisasi bersih, nilai sekarang, atau harga pasar, perusahaan harus yakin bahwa jumlah tersebut ada dan bisa diukur.

–       Laporan keuangan: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan.

  1. Pelaporan Keuangan

Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan. Laporan keuangan terdiri atas:

1)   Neraca

2)   Laporan keuangan

3)   Laporan arus kas

4)   Laporan perubahan ekuitas

5)   Catatan

  1. Patokan Akuntansi

Penggabungan usaha dicatat menggunakan metode pembelian. Goodwill adalah perbedaan antara biaya dan harga pasar asset dan kewajiban yang diakuisisi. Perbedaan ini diuji untuk tes penurunan  nilai tahunan. Metode ekuitas digunakan bagi investasi dalam rekanan, semua hal menyangkut dengan investee memiliki pengaruh yang signifikan. Metode ekuitas juga digunakan untuk menghitung usaha gabungan (joint ventures). Semua cabang tergabung dan dibawah kendali induk perusahaan.

Harga perolehan adalah basis untuk penilaian asset berwujud, revaluasi tidak diperbolehkan. Metode akselerasi dan depresiasi unit produksi juga bisa  diterima. FIFO dan rata-rata adalah metode pembiayaan yang bisa diterima dan persediaan ditulis dalam penurunan harga dan keusangan. Asset tidak berrwujud yang dimiliki dicatat sebagai biaya. Oleh karena sebagaian besar wilayah dan properti industrial Cina dimiliki  oleh negara, perusahaan yang berhak untuk menggunakan area  dan hak properti industri diperlihatkan sebagai asset tidak berwujud. Lembaga penilaian asset atau lembaga CPA yang menentukan semua penilaian ini.

Biaya riset dibebankan, tetapi biaya pengembangan dikapitalisasi jika kelayakan teknologi dan biaya pemulihan dibuat.  Financial lease dikapitalisasi. Pajak tangguhan diberikan secara penuh untuk semua perbedaan sementara. Keuntungan pegawai dibebankan ketika didapatkan bukan ketika dibayar.  Kewajiban bersyarat diberikan saat ada kemungkinan terjadi dan jumlahnya bias benar-benar diperkirakan.

 

  1. INDIA

Masyarakat India telah memiliki peradaban lebih dari 5000 tahun. Urbanisasi besar-beasran didasari oleh perniagaan dan perdagangan pertanian mulai di Lembah Sungai Indus (di barat laut) sekitar 3000 SM.

Perekonomian Eropa mulai bersaing dengan India setelah Portugis tiba pada tahun 1498. Dari tahun 1497 sampai akhir 1970-an, ekonomi India digolongkan dengan bergaya program sosialis pemerintah terpusat dan industry pengganti barang impor. Produksi ekonomi telah berubah dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan manufaktur tekstil dengan beragam industri berat dan transportasi. Akan tetapi, kurangnya persaingan berakibat pada rendahnya kualitas produk dan inefisiensi dalam produksi. Menghadapi krisis ekonomi, pemerintah mulai melaksanakan ekonomi terbuka pada tahun 1991. Reformasi ekonomi pasar diadopsi sejak saat itu, termasuk privatisasi industri pemerintah, pembebasan investasi asing dan rezim bursa, pengurangan tarif dan hambatan perdagangan lainnya, perubahan dan modernisasi sektor keuangan, penyesuaian kekuasaan pemerintah secara signifikan dan kebijakan fiskal, serta penjagaan hak intelektual. Akan tetapi, sebagian besar industri berat masih dimiliki pemerintah, dan tarif tinggi serta membatasi investasi asing langsung terjadi. Sektor jasa telah terbukti menjadii sektor India yang paling dinamis pada saat itu, dimana telekomunikasi dan teknologi informasi memiliki pertumbuhan yang pesat.

Pertumbuhan ekonomi berikutnya dibatasi oleh infrastruktur yang tidak memadai, hambatan birokrasi dan birokrasi berlebihan, kekakuan buruh pasar, dan korupsi. Infrastruktur yang kurang bisa diandalkan dan kurang bisa digunakan khususnya listrik, dipandang oleh banyak kalangan sebagai salah satu terobosan yang paling penting untuk pertumbuhan masa depan. Birokrasi berlebihan juga membebankan biaya yang besar pada bisnis di berbagai bagian Negara. Pada akhirnya, hukum buruh membebankan biaya ekstra- sebagai contoh, sogokan kepada inspektur. Perubahan yang dimulai 1991 telah memutus kendali birokrasi dan mendorong terciptanya pasar yang paling kompetitif. Kebanyakan pengamat sepakat bahwa perubahan lebih jauh dan investasi modal tambahan dalam infrastruktur dibutuhkan supaya India menjadi pemain ekonomi terpandang.

  1. Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Pengaruh bangsa Inggris meluas pada akuntansi: pelaporan keuangan ditujukan pada saat presentasi wajar dan ada profesi akuntansi independen yang mengatur standar akuntansi dan proses audit. Dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India adalah lembaga hukum dan profesi akuntansi. Penetapan lembaga pertama diatur dalam UU tahun 1857, dan hukum pertama berhubungan dengan pemeliharaan dan pemeriksaan catatan akuntansi yang telah dilaksanakan tahun 1866, bersamaan dengan kualifikasi resmi auditor pertama. Keduanya berlandaskan hukum inggris.

Akta perusahaan 1956 diatur dan diperbarui oleh agen pemerintah, Departemen Urusan Perusahaan. Akta tersebut menyediakan cara kerja yang luas yang disebut kitab akuntansi dan persyaratan untuk sebuah audit. Menurut akta, kitab akuntansi:

Ø  Harus memberikan sudut pandang yang adil dan sebenarnya menyangkut status urusan perusahaan.

Ø  Harus tetap pada basis akrual sesuai dengan sistem akuntansi pencatatan ganda.

Akta ini mewajibkan neraca yang telah diaudit dan akun laba-rugi telah ditandatangani oleh jajaran direktur. Laporan tambahan direktur harus memuat status urusan perusahaan, ketetapan materinya, rekomendasi dividen, dan informasi penting lainnya guna memahami sifat bisnis perusahaan dan anak perusahaan.

Dewan Akuntansi Standar- Accounting Standards Board menerbitkan Indian Accounting Standards(AS), dan Dewan Audit dan Asuransi Standar- Auditing and Assurance Standards Board menerbitkan Auditing Assurance Standards(AAS). AS menurut undang-undang berwenang , dan AAS adalah prasyarat untuk praktik proses audit. Institut diawasi oleh Departemen Urusan Perusahaan. Tahun 2006, pemerintah mengumumkan bahwa hal itu cenderung untuk memperkenalkan legislasi baru perusahaan yang menyerahkan AS dengan Internation Financial Reporting Standards. Institut menentukan tugas untuk mempelajari kemungkinan untuk memakai IFRS secara penuh, tanpa modifikasi, seperti AS.

Ada 22 saham di India, yang paling tua adalah Mumbai( Bombay) bursa saham, didirikan pada tahun1875 dan sekarang terdaftar lebih dari 6000 saham. Ketentuan agen yang mengawasi fungsi  pasar modal adalah Securities and Exchange Board of India (SEBI), agen departemen keuangan yang dibentuk tahun 1988 dan diberi kewenangan secara hukum tahun 1992. Pada garis besarnya, pembukuan dan pengungkapan kebutuhan bagi perusahaan terdaftar sama dengan mereka yang ada di AS.

  1. Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan India itu terdiri dari :

–          Neraca dua tahun

–          Laporan laba rugi

–          Laporan arus kas

–          Kebijakan akuntansi dan catatan

Bagi perusahaan yang tidak terdaftar hanya menyiapkan laporan intinya saja, akan tetapi bagi perusahaan yang terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporn inti.bukan laporan ekuits pemegang saham maupun laporan laba menyeluruh yang diminta. Perusahaan yang terdaftar pada pasar modal juga harus menyediakan diskusi dan analisis manajemen yang mencakup semua topic seperti halnya strukttur industri dan pengembangannya, kesempatan dan ancamanyang dihadapi oleh perusahaan,, kendali internal, dan risiko yang mempengaruhi performa bisnis atau produk. Perusahaan yang terdaftar juga harus menyediakan laporan keuangan triwulan.

  1. Pengukuran Akuntansi

Anak perusahaan digabungkan ketika induk perusahaan memiliki saham lebih dari setengah kemampuan voting atau mengontrol pengaturan komposisi dewan direktur.tidak ada standar pembukuan untuk penggabungan usaha, tetapi kebanyakan dari mereka dihitung sebagai pembelian. Akan tetapi, metode penyatuan bunga (pooling) digunakan bagi perusahaan merger(amalgamations). Goodwill berbeda diantara perhitungan yang ada dan hasil jumlah asset dan hutang yang diperoleh. Praktik yang seragam antara goodwill yang tidak diamortisasi sudah berlangsung lebih dari 10 tahun. Goodwill juga dikaji ulang untuk penurunan nilainya. Penggabungan yang proporsional digunakan untuk kesatuan kendali gabungan (usaha gabungan/ joint venture). Metode ekuitas digunakan pada akun afiliasi- terhadap entitas yang memiliki pengaruh yang signifikan namun bukan kendali..

Penyesuaian pertukaran mata uuang dalam laporan keuangan untuk usaha asing bergantung pada apakah kesatuan (induk) laporan perusahaan itu integral atau non integral. Aset dan utang usaha non integral asing disesuaikan pada penurunan nilai tukar pendapatan dan beban disesuaikan dengan nilai tukar pada tanggal transaksi dan menghasilkan penukaran yang berbeda yang dikaumulsi dalam nilai tukar mata uang asing yang dicadangkan pada neraca. AS tidak memiliki ketentuan untuk hiperinflasi perekonomian anak perusahaan.

Asset tetap nilai baik dalam harga perolehan atau harga wajar. Revaluasi harus diterapkan pada keseluruhan golongan aset tetap, tapi tidak ada persyaratan yang menyatakan bahwa revaluasi bisa dilakukan dalam interval beraturan. Depresiasi dialokasikan secara berkala terhadap penggunaan asset. Jika asset direvaluasi, depresiasi didasari oleh jumlah yang direvaluasi. Asset tidak berwujud biasanya diamortisasi lebih dari 10 tahun. Goodwill yang dihasilkan dari dalam atau asset tidak berwujud lainnya( contoh, merek dagang) tidak diakui sebagai asset. Biaya penelitian dibebankan saat terjadinya, namun biaya pengembangan mungkin bisa ditangguhkan jika kelayakan produk atau proses telah diperlihatkan dan biaya pemulihan masuk akal. Biaya persediaan dihitung lebih rendah atau lebih bersih yang dapat dicapai. FIFO dan rata-rata adalah metode arus kas yang bisa diterima.

Sewa pembiayaan dikapitalisasi dalam nilai lancar pasar dan didepresiasi terhadap masa penggunaan sewa. Sewa operasional dicatat sebagai biaya dengan metode garis lurus selama masa sewa. Biaya imbalan pasca kerja pegawai dihitung ketika pegawai mendapatkan bukan ketika dibayar. Kerugian bersyarat disediakan ketika mungkin terjadi dan nilai yang diestimasi tersebut bisa tercapai. Pajak tangguhan dan kewajiban tidak dikurangi dengan nilai sekarang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

 

  1. Laporan keuangan

Amerika Serikat = Laporan Keuangan :

laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan primer (laporan laba-rugi, neraca, laporan arus kas, laba-rugi komprehensif, perubahan ekuitas pemegang saham), diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, perbandingan data keuangan selama lima atau sepuluh tahun, serta data triwulan terpilih.

Meksiko = neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan yang dibantu oleh laporan auditor meliputi kebijakan akuntansi pada perusahaan, ketersediaan material, komitmen untuk pembelian saham substansial atau di bawah hak kontrak, penjelasan mendetail mengenai utang jangka panjang dan kurs mata uang asing, batasan deviden, jaminan, rencana pensiun pegawai, transaksi dengan perusahaan sejawat dan pajak.

Jepang = Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan atas Perubahan Ekuitas Pemegang Saham, Laporan Bisnis (ringkasan sistem bisnis, pengendalian internal dan informasi mengenai operasional), dan Jadwal Terkait.

Cina = neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan yang mencakup laporan kebijakan akuntansi. Laporan tambahan dibutuhkan untuk pengungkapan penurunan nilai aset, perubahan pada struktur modal, apropriasi laba dan bisnis serta segmen geografis. Pelaporan keuangan terjadwal dan lengkap ditekankan adanya neraca yang merefleksikan sumber daya dan penggunaan dana. Sistem ini berfokus pada pemeliharaan dan akuntabilitas atau pemenuhan produksi dan tujuan lainnya sebagamaina penyatuan dengan regulasi dan kebijakan pemerintah.

India = neraca dua tahun, laporan laba rugi, laporan arus kas dan kebijakan akuntansi serta catatan. Perusahaan tidak terdaftar hanya perlu menyiapkan laporan inti saja. Perusahaan terdaftar harus menyiapkan laporan gabungan dan laporan inti, laporan keuangan triwulan dan menyediakan diskusi dan analisis manajemen yang menyangkut semua topik seperti halnya struktur industri dan pengembangannya, kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan, kendali internal dan risiko yang mempengaruhi performa bisnis atau produk.

 

  1. Audit negara Jepang

Baik auditor berwenang atau independen, keduanya harus mengaudit perusahaan besar. Auditor independen harus mengaudit laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undan pertukaran dan sekuritas. Auditor yang berwenang tidak memerlukan kualifikasi professional dan ditugasi oleh perusahaan secara penuh. Auditor yang berwenang biasanya focus pada manajerial direktur dan baik bekerja sesuai dengan kewenangannya atau tidak. Auditor independen melibatkan pemeriksaan terhadap laporan dan catatan keuangan serta harus dilakukan oleh akuntan public bersertifikasi certified public accountants- CPAs.

Japanese Institute of Certified Public Accountants (JICPA) merupakan organisasi professional dari CPAs di Jepang. Seluruh CPAs harus termasuk ke dalam JIPCPA. Sebagai tambahan unt untuk memberikan panduan mengenai pelaksanaan audit, JIPCA mengeluarkan panduan mengenai permasalahan akuntansi, serta meyediakan input bagi ASBJ dalam mengembangkan standardisasi akuntansi. Standardisasi proses audit yang berlaku umum dikeluarkan oleh BAC daripada JIPCA. Certified Public Accoauntant and Auditing Oversight Board dibentuk pada tahun 2003. Agensi pemerintahan, didesain untuk mengawasi dan mengontrol auditor serta meningkatkan kualitas audit di Jepang. Hal ini dicantumkan FSA pada tahun 2004.

Audit negara Meksiko

Persyaratan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan keuangan dan audit berbeda-beda, tergantung pada tipe dan ukuran perusahaan. Semua perusahaan yang berada  dibawah hukum Meksiko (sociedades anonimas) harus menunjuk minimal satu auditor berwenang untuk melapor pada para pemegang saham terkait laporan keuangan tahunan. Auditor yang berwenang tidak harus seorang akuntan public, akan tetapi sebuah firma menggunakan auditor independen, anggota audit firma tersebut berlaku sebagai auditor pula. Perusahaan atau usaha gabungan yang t telah memenuhi persyaratan harus memeriksa laporan pajaknya setiap tahun dengan Departemen Audit Pajak Federal dari Kementerian Keuangan (Fedral Tax Audit Departement of the Ministry Finance). Laporan tersebut sudah termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, jadwal tambahan, serta laporan auditor yang menyatakan tidak adanya permasalahan mengenai perpajakan selama pemeriksaaan. Audit semacam  ini harus dilakukan oleh akuntan publik dari Meksiko. Tahap terakhir, perusahaan yang telah terdaftar dalam Mexican Stock Exchange harus melaporkan pula laporan keuangan gabungan yang diaudit oleh akuntan public dari Meksiko, baik pada Mexican Stock Exchange maupun National Banking and Securities Commission.

Audit negara India

 

 

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Amerika Serikat merupakan pusat perekonomian terbesar dan rumah bagi perusahaan-perusahaan besar bertaraf multinasional. Jepang menjadi Negara dengan perekonomian tertinggi kedua serta menjadi rumah untuk bisnis-bisnis terbesar dunia. Meksiko dan India merupakan Negara kapitalis akan tetapi dengan tekanan pemerintah pusat  serta kepemilikan pemerintah terhadap industri-industri penting. Sedangkan pada area cina adalah yang terbesar dibandingkan dengan Negara lain. Perbandingan yang mencolok lainnya adalah pada nilai produk domestik kotor (GDP-gross domestic product) per kapita dan sektor. Amerika Serikat merupakan rekan dagang utama dari keempat Negara lainnya. Bahkan faktanya, Amerika Serikat adalah rekan dagang terbesar Jepang, Meksiko, dan India. Jepang juga memiliki perekonomian yang maju seperti yang terlihat oleh nilai GDP (secara absolute dan per kapita serta sektor) serta kapitalisasi stok pasar. Jepang juga merupakan rekan dagang utama Cina dan Meksiko, sebagai tambahan selain Amerika Serikat.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Choi, Frederick D. S. Meek, Gary K.  International AccountinG. BUKU 1 EDISI 6. SALEMBA EMPAT

http://ndhyanaelah.blogspot.co.id/2013/12/makalah-akuntansi-komparatif-amerika.html

AKUNTANSI INTERNASIONAL

Nama  : Atika Robiyatul Aulia

Kelas   : 4EB24

Materi : AKUNTANSI INTERNASIONAL

 

BAB 1 PENDAHULUAN

SUDUT PANDANG SEJARAH

Sejarah akuntansi merupakan sejarah internasional. Kronologi berikut ini menunjukkan bahwa akuntansi telah meraih keberhasilan besar dalam kemampuannya untuk diterapkan dari satu kondisi nasional ke kondisi lainnya sementara di pihak lain memungkinkan timbulnya pengembangan terus – menerus dalam bidang teori dan praktik di seluruh dunia.

  1. Sistem pembukuan berpasangan (double-entry bookkeeping) berawal dari negara – negara kota di Italia pada abad ke-14 dan ke-15. Perkembangannya didorong oleh pertumbuhan perdagangan internasional di Italia Utara dan keinginan pemerintah untuk menemukan cara dalam mengenakan pajak terhadap transaksi komersial. “Pembukuan ala Italia” kemudian beralih ke Jerman untuk membantu para pedagang pada zaman Fugger dan kelompok Hanseatik. Singkat kata, gagasan akuntansi pembukuan berpasangan mencapai kepulauan Inggris. Perkembangannya menciptakan kebutuhan yang tak terelakkan lagi bagi kepentingan komersial Inggris untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan daerah koloni serta untuk pencatatan perusahaan kolonial. Kebutuhan – kebutuhan tersebut menyebabkan tumbuhnya masyarakat akuntansi pada tahun 1850-an dan profesi akuntansi publik di Skotlandia dan Inggris tahun 1870-an.
  1. Perkembangan juga terjadi di tempat lain, model akuntansi Belanda di ekspor ke Indonesia. Sistem akuntansi Prancis menemukan tempatnya di Polinesia dan wilayah di Afrika yang di bawah pemerintahan Prancis, sedangkan kerangka pelaporan sistem Jerman berpengaruh di Jepang, Swedia dan Rusia.

 

SUDUT PANDANG KONTEMPORER

Terdapat sejumlah faktor tambahan yang turut menambah pentingnya mempelajari akuntansi internasional. Faktor – faktor ini tumbuh dari pengurangan yang signifikan dan terus – menerus hambatan perdagangan dan pengendalian modal secara nasional yang terjadi bersamaan dengan kemajuan dalam teknologi informasi. Pengendalian nasional terhadap arus modal, valuta asing, investasi asing langsung dan transaksi terkait telah diliberalisasikan secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, sehingga mengurangi hambatan terhadap bisnis internasional.

 

PERTUMBUHAN DAN PENYEBARAN OPERASI MULTINASIONAL

Bisnis internasional secara tradisional terkait dengan perdagangan luar negeri. Kegiatan ini yang barakar dari masa lampau, akan terus berlanjut.

Isu akuntansi utama yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor adalah akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Bisnis internasional saat ini semakin berhubungan dengan investasi asing langsung, yang meliputi pendirian sistem manufaktur atau distribusi di luar negeri dengan membentuk afiliasi yang dimiliki seutuhnya, usaha patungan atau aliansi strategis. Operasi yang dilaksanakan di luar negeri membuat manajer keuangan dan akuntan menghadapi resiko barupa semua jenis masalah yang ketika operasi perusahaan tidak mereka hadapi ketika operasi perusahaan dilaksanakan didalam wilayah satu negara.

 

KOMPETISI GLOBAL

Faktor lain yang turut menyumbangkan semakin pentingnya akuntansi internasional adalah fenomena kompetisi global. Penentuan acuan (benchmarking), suatu tindakan untuk membandingkan kinerja satu pihak dengan suatu standar yang memadai bukan hal yang baru. Yang baru adalah standar perbandingan yang digunakan kioni melampaui batas – batas nasional.

Dalam penentuan acuan terhadap pesaing internasional, seseorang harus berhati – hati untuk memastikan bahwa perbandingan yang dilakukan memang benar – benar dapat dibandingkan. Sebagai contoh, satu alat ukur kinerja yang sering digunakan adalah pengembalian atas ekuitas (return on equity – ROE).

 

MERGER DAN AKUISISI LINTAS BATAS

Merger umumnya diringkas dengan istilah sinergi operasi atau skala ekonomi, akuntansi memainkan peranan yang penting dalam mega konsolidasi ini karena angka – angka yang dihasilkan akuntansi bersifat mendasar dalam proses penilaian perusahaan. Perbedaan aturan pengukuran nasional dapat memperumit proses panilaian perusahaan.

Sebagai contoh, penilaian perusahaan sering kali didasarkan pada faktor – faktor berbasis harga, seperti rasio harga atas laba (P/E). Pendekatan di sini adalah untuk menurunkan rata-rata faktor P/E untuk perusahaan yang sebanding dalam industri dan menerapkan faktor ini atas laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang sedang dinilai untuk menghasilkan harga tawaran yang memadai. Perhatian utama perusahaan yang melakukan akuisisi ketika sedang memberikan tawaran atas target akuisisi asing adalah sejauh apa faktor E (laba-earnings) dalam ukuran P/E ini merupakan refleksi sesungguhnya dari variabel yang sedang diukur, bila dibandingkan dengan hasil dari perbedaan pengukuran akuntansi. Perbedaan aturan pengukuran akuntansi dapat menimbulkan arena bermain yang tidak sebanding dalam pasar untuk memperoleh kendali perusahaan.

 

INOVASI KEUANGAN

Manajemen resiko telah menjadi istilah yang populer dalam lingkungan perusahaan dan menajemen. Dengan deregulasi pasar keuangan dan pengendalian modal yang terus dilakukan, volatilitas dalam harga komoditas, valuta asing, kredit dan ekuitas menjadi hal yang biasa. Berdasarkan kondisi dunia saat ini, manajer keuangan perlu menyadari resiko yang mereka hadapi yang berasal dari volatilitas tersebut, memutuskan resiko manakah yang perlu dilindungi dan mengevaluasi hasil strategi manajemen risiko yang dijalankan. Meskipun kemajuan teknologi memungkinkan pergeseran risiko keuangan ke pihak lain, tetapi beban untuk mengukur risiko antar pihak tidak dapat dialihkan dan sekarang berada pada pundak sekelompok besar pelaku pasar.

 

INTERNASIONALISASI PASAR MODAL

Faktor yang banyak menyumbang perhatian lebih terhadap akuntansi internasional dikalangan eksekutif perusahaan, investor, regulator pasar, pembuat standar akuntansi dan para pendidik ilmu bisnis adalah internasionalisasi pasar modal seluruh dunia.

Federasi Pasar Modal Dunia (World Federation of Exchnages) melaporan bahwa jumlah perusahaan domestik mencatatkan sahamnya meningkat di beberapa pasar dan menurun di beberapa pasar yang lain selama masa – masa awal dekade sekarang. Meskipun demikian, rata – rata ukuran dan volume perdagangan per tahun atas perusahaan yang mencatatkan sahamnya telah tumbuh secara besar, yang sebagian disebabkan oleh merger dan akuisisi, yang juga berakibat pada penghapusan pencatatan saham (delisting) yang dilakukan beberapa perusahaan yang terkait.

Tiga wilayah pasar ekuitas terbesar adalah Amerika Utara, Asia Pasifik dan Eropa

  1. Amerika Utara

Ekonomi AS dan pasar sahamnya mengalami pertumbuhan tanpa henti selama tahun 1990-an. Pada tahun 2000, baik NYSE maupun Nasdaq mendominasi bursa efek lain diseluruh dunia dalam hal kapitalisasi pasar, nilai perdagangan saham domestik, nilai perdagangan saham asing, modal yang diperoleh perusahaan yang baru terdaftar, jumlah perusahaan domestik yang mencatatkan saham dan jumlah perusahaan asing yang mencatatkan sahamnya.

  1. Asia

Banyak ahli yang memperkirakan Asia akan menjadi wilayah pasar ekuitas kedua terpenting. Republik Rakyat Cina (Cina) muncul sebagai perekonomian global utama dan negara-negara “Macan Asia” mengalami pertumbuhan dan pembangunan yang fenomenal. Beberapa krisis keuangan di Asia selama tahun 1990-an menunjukkan kerentanan dan ketidakmatangan perekonomian di Asia dan memperlambat pertumbuhan pasar modal di wilayah ini.

Namun demikian, prospek pertumbuhan masa depan dalam pasar ekuitas Asia tampak kuat. Kapitalisasi pasar sebagai persentase dari produk domestik bruto (Gross Domestic Product-GDP) di Asia terbilang rendah dibandingkan Amerika Serikat dan beberapa pasar utama Eropa, yang menunjukkan bahwa pasar ekuitas dapat memainkan peranan yang lebih besar di banyak perekonomian Asia.

  1. Eropa Barat

Eropa adalah wilayah pasar ekuitas terbesar kedua di dunia dalam hal kapitalisasi pasar dan volume perdagangan. Perluasan ekonomi secara signifikan turut menyumbangkan pertumbuhan pasar ekuitas Eropa yang cepat selama paruh kedua tahun 1990-an. Faktor terkait di Eropa kontinental adalah perubahan perlahan menuju orientasi ekuitas yang sudah lama menjadi ciri – ciri pasar ekuitas London dan Amerika Utara.

 

PASAR EKUITAS EROPA – TINJAUAN LEBIH DEKAT

Pasar modal Eropa sedang mengalami perubahan besar dalam waktu singkat, sebagian dikarenakan globalisasi perekonomian dunia dan meningkatnya integrasi ekonomi di dalam Uni Eropa. Perubahan ini mencerminkan dan sekaligus merupakan contoh perubahan yang terjadi di pasar modal di seluruh dunia.

 

Budaya Ekuitas yang Baru di Eropa Kontinental

Persaingan yang intensif di kalangan bursa efek Eropa memicu timbulnya perkembangan suatu budaya ekuitas. Selama tahun 1990-an pasar Eropa Kontinental menjadi lebih berorientasi kepada investor untuk meningkatkan kredibilitas mereka dan menarik pencatatan saham baru. Banyak regulator efek dan bursa efek Eropa telah melaksanakan aturan pasar lebih ketat dan memperkuat upaya penegakan aturan.

Meski demikian, persaingan ketat juga menyebabkan bursa efek dan regulator nasional untuk mempermudah aturan pencatatan saham dan memberikan pengecualian khusus bagi perusahaan penerbit saham.

Perusahaan di Eropa Kontinental telah memulai upaya untuk meningkatkan lingkup pengungkapan yang dilakukan, memperbaiki pelaporan keuangan dan memperkuat tata kelola perusahaan mereka selama tahun 1990-an untuk menarik modal baru dan minat investor. Namun banyak dari perusahaan termasuk diantaranya perusahaan terbesar didunia, masih tertinggal jauh pengungkapan dan standar pencatatan saham yang ada di Inggris dan Amerika Utara.

 

Pencatatan dan Penerbitan Saham Lintas Batas

Gelombang minat melakukan pencatatan saham lintas batas yang terjadi di pasar baru Eropa, menunjukkan bukti bahwa perusahaan penerbit saham bermaksud melakukan pencatatan lintas – batas di Eropa untuk memperluas kelompok pemegang saham, meningkatkan kesadaran terhadap produk mereka dan/atau membangun kesadaran masyarakat terhadap perusahaan, khususnya di negara – negara dimana perusahaan memiliki operasi yang signifikan dan/atau pelanggan utama.

Banyak perusahaan Eropa mengalami kesulitan ketika memutuskan dimana meningkatkan jumlah modal atau mencatatkan sahamnya. Pengetahuan mengenai berbagai pasar ekuitas dengan hukum, aturan dan karakter kelembagaan yang berbeda saat diperlakukan saat ini. Pemahaman mengenai bagaimana karakteristik perusahaan penerbit saham dan bursa efek saling berhubungan. Negara asal, industri, dan besarnya penawaran perusahaan penerbit saham hanyalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan.

 

Sumber :

D.S.Choi,Frederick dan Garyk,Meek.2005.International Accounting.Jakarta:Salemba Empat

http://yoelabraham20.blogspot.com/2014/03/bab-1-pendahuluan-akuntansi_17.html

https://dannysulistiyano11.wordpress.com/2014/05/06/bab-i-pendahuluan-akuntansi-internasional/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 2 : PERKEMBANGAN DAN KLASIFIKASI

 

 

  1. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN DUNIA AKUNTANSI

Akuntansi Internasional adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antarnegara yang berbeda dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi harus berkembang agar mampu memberikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan di perusahaan pada setiap perubahan lingkungan bisnis.

Ada 8 (delapan) factor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional:

  1. Sumber pendanaan

Di Negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, akuntansi memiliki focus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan (profitabilitas), dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan resiko terkait. Sebaliknya, dalam system berbasis kredit di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki focus atas perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif.

  1. Sistem Hukum

Dunia barat memiliki dua orientasi dasar: hukum kode (sipil) dan hukum umum (kasus). Dalam Negara-negara hukum kode, hukum merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur sehingga aturan akuntansi digabungkan dalam hukum nasional dan cenderung sangat lengkap. Sebaliknya, hukum umum berkembang atas dasar kasus per kasus tanpa adanya usaha untuk mencakup seluruh kasus dalam kode yang lengkap.

  1. Perpajakan

Di kebanyakan Negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya untuk keperluan pajak. Ketka akuntansi keuangan dan pajak terpisah, kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu.

  1. Ikatan Politik dan Ekonomi
  2. Inflasi

Inflasi menyebabkan distorsi terhadap akuntansi biaya histories dan mempengaruhi kecenderungan (tendensi) suatu Negara untuk menerapkan perubahan terhadap akun-akun perusahaan.

  1. Tingkat Perkembangan Ekonomi

Faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama.

  1. Tingkat Pendidikan

Standard praktik akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Pengungkapan mengenai resiko efek derivative tidak akan informative kecuali jika dibaca oleh pihak yang berkompeten.

  1. Budaya

Empat dimensi budaya nasional, menurut Hofstede: individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, maskulinitas.

 

  1. PENDEKATAN PERKEMBANGAN AKUNTANSIDALAM EKONOMI YANG BERORIENTASI PASAR

Pendekatan terhadap perkembangan Akuntansi.

–          Pendekatan  makro ekomomi

–          Pendekatan mikro ekonomi

–          Pendektan independen

–          Pendekatan yang seragam

Sistem Hukum: Akuntansi Hukum Umum dan Hukum Kode

–    Akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakteristik berorientasi pada “penyajian wajar”, transparan, full disclousure, dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak.

–     Akuntansi dalam negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi pada legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak.

Sistem Praktek: Akuntansi Penyajian Wajar vs Kepatuhan Hukum

Alasan hilangnya perbedaan tingkat nasional:

  •    Banyak perusahaan telah listing di bursa saham di luar negera asal.
  •   Tanggung jawab pembentukan standar akuntansi beralih dari pemerintah ke sektor swasta yang profesional dan independen, seperti di Jerman dan Jepang.
  • Pasar saham sebagai sumber pendanaan semakin tumbuh di seluruh dunia.

 

III. NEGARA YANG DOMINAN DALAM PERKEMBANGAN PRAKTEK AKUNTANSI

Banyak perbedaan akuntansi di tingkat nasional menjadi semakin hilang. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini

(1) Ratusan perusahaan saat ini mencatat sahamnya pada bursa efek di luar Negara asal mereka,

(2) Beberapa Negara hukum kode, secara khusus Jerman dan Jepang mengalihkan tanggung jawab pembentukan standar akuntansi dari pemerintah kepada kelompok sector swasta yang professional dan independent,

(3) Pentingnya pasar saham sebagai sumber pendanaan semakin tumbuh di seluruh dunia.

 

  1. KLASIFIKASI AKUNTANSI

Klasifikasi dapat dilakukan dengan cara :

  • Dengan pertimbangan
  • Secara empiris

Pendekatan terhadap perkembangan akuntansi

  • Pendekatan Makro – ekonomi
  • Pendekatan Mikro – ekonomi
  • Pendekatan independen
  • Pendekatan yang seragam

 

Sistem Hukum : Akuntansi hukum umum dan hukum kode

  1. Klasifikasi menurut sistem hukum :

Akuntansi dalam negara – negara hukum umum memiliki karakteristik berorientasi pada “penyajian wajar”, transparan, full discloisure, dan pemisahaan antara akuntansi keuangan dan pajak. Akuntansi dalam negara – negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi pada legalistik, tidak membiarkan pengungkapan dalam jumlah kurang, dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak.

  1. Sistem Praktek :

Akuntansi penyajian wajar vs kepatuhan hukum

Alasan hilangnya perbedaan tingkat nasional:

Banyak perusahaan telah listing di bursa saham di luar negara asal

Tanggung jawab pembentukan standar akuntansi beralih dari pemerintah ke sektor swasta yang profesional dan independen, seperti di Jerman dan Jepang. Pasar saham sebagai sumber pendanaan semakin tumbuh di indonesia.

Klasifikasi yang didasarkan padada penyajian wajar versus kepatuhan hukum menimbulkan pengaruh yang besar terhadap banyak permasalahan akuntansi, seperti (1) depresiasi, di mana beban ditentukan berdasarkan penurunan kegunaan suatu aktiva selama masa manfaat ekonomi (penyajian wajar) atau jumlah yang diperbolehkan untuk tujuan pajak (kepatuhan hukum), (2) sewa guna usaha yang memiliki substansi pembelian aktiva tetap diperlakukan seperti itu (penyajian wajar) atau diperlakukan seperti sewa guna usaha operasi yang biasa (kepatuhan hukum), (3) pension dengan biaya yang diakrual pada saat dihasilkan oleh karyawan (penyajian wajar) atau dibebankan menurut dasar dibayar pada saat berhenti kerja (kepatuhan hukum). Masalah lain adalah penggunaan cadangan diskrit untuk meratakan laba dari satu periode ke periode yang lain.

 

  1. PERBEDAAN ANTARA PENYAJIAN WAJAR DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Penyajian wajar dan substansi mengungguli bentuk (substance over form) merupakan cii utama akuntansi hukum umum. Akuntansi kepatuhan hukum drancang untuk memenuhi ketentuan yang dikenankan pemerintah seperti perhitungan laba kena pajak atau memenuhi rencana makroekonomi pemerintah nasional. Pengukuran yang konservatif mamastikan bahwa jumlah yang hati-hati dibagikan. Akuntansi kepatuhan hukum akan terus digunakan dalam laporan keuangan perusahaan secara individu yang ada di Negara-negara hukum kode di mana laporan konsolidasi menerapkan pelaporan dengan penyajian wajar. Dengan cara ini, laporan konsolidasi dapat memberikan informasi kepada investor sedangkan laporan perusahaan individual untuk memenuhi ketentuan hukum.

 

  1. ISU PENTING PERBEDAAN ANTARA PENYAJIAN WAJAR DAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Perdagangan internasional itu sendiri merupakan bidang ekonomi yang menerapkan model ekonomi mikro untuk membantu memahami ekonomi internasional. Isinya sama termasuk alat yang diperkenalkan dalam mata kuliah ekonomi mikro, termasuk analisis permintaan dan penawaran, perusahaan dan perilaku konsumen, persaingan sempurna, pasar monopoli oligopolistik dan struktur, dan efek distorsi pasar. Tentu saja yang khas menggambarkan hubungan ekonomi antara konsumen, perusahaan, faktor pemilik, dan pemerintah.Keuangan internasional menerapkan model-model ekonomi makro untuk membantu memahami ekonomi internasional.

Fokusnya adalah pada hubungan antara variabel-variabel ekonomi agregat seperti PDB, tingkat pengangguran, tingkat inflasi, neraca perdagangan, nilai tukar, suku bunga, dll Bidang ini memperluas makroekonomi untuk memasukkan pertukaran internasional. Fokusnya adalah pada pentingnya ketidakseimbangan perdagangan, faktor-faktor penentu nilai tukar dan efek agregat pemerintah kebijakan moneter dan fiskal. Di antara isu-isu yang paling penting dibahas adalah pro dan kontra tetap versus sistem nilai tukar mengambang.

Berikut ini adalah contoh/ kasus tentang transaksi internasional, FDI (Foreign direct investment) atau Investasi Asing Langsung.

Dijual kepada pelanggan asing

Kebanyakan perusahaan ‘dengan bisnis internasional melakukan penjualan ke pelanggan asing. Seringkali, penjualan dilakukan secara kredit dan disepakati bahwa pelanggan asing akan membayar dalam mata uang sendiri (misalnya, peso Meksiko). Hal ini menimbulkan risiko valuta asing sebagai nilai mata uang asing kemungkinan akan berubah dalam kaitannya dengan mata uang negara perusahaan sendiri (misalnya, dolar U.S).

Dalam transaksi tersebut, akan timbul resiko baru yang biasanya disebut dengan rugi/laba selish kurs dalam proses transaksi internasional. Untuk menghindari resiko tersebut, maka perlu yang namanya Hedging. Dimana Hedging ini berguna untuk memagari diri terhadap kerugian fluktuasi nilai tukar.

Dari wacana diatas, dapat kita simpulkan bahwa FDI menciptakan dua isu yang sangat utama yaitu:

Dengan kebutuhan untuk mengkonversi dari lokal ke US GAAP sejak pencatatan akuntansi biasanya disusun dengan menggunakan GAAP lokal.

untuk menerjemahkan dari mata uang lokal ke dolar AS sejak catatan akuntansi biasanya disusun dengan menggunakan mata uang lokal.

Alasan untuk, dan isu-isu akuntansi yang terkait dengan, Investasi Asing Langsung

Beberapa alasan alas an untuk investasi asing langsung diantaranya :

  • meningkatkan Penjualan dan Keuntungan.

Penjualan internasional dapat menjadi sumber margin keuntunganyang lebih tinggi atau keuntungan tambahan melalui penjualan tambahan. Produk unik atau keunggulan teknologi dapat memberikan keunggulan komparatif bagi yang perusahaan ingin memanfaatkannya dengan memperluas penjualan di luar negeri.

  • Pertumbuhan pasar yang cepat.

Beberapa pasar internasional tumbuh lebih cepat dari yang lain. Investasi asing langsung merupakan sarana untuk memperoleh pijakan di pasar yang berkembang pesat atau muncul. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan.

  • Mengurangi biaya

Sebuah perusahaan terkadang dapat mengurangi biaya penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan melalui investasi langsung asing. Signifikan lebih rendah biaya tenaga kerja dibeberapa negara memberikan kesempatan untuk mengurangi biaya produksi. Jika bahan dalam pasokan pendek atau harus dipindahkan jarak jauh, mungkin lebih murah untuk mencari produksi dekat dengan sumber mengimpor materials.

  • Melindungi Pasar Domestik

Untuk melemahkan pesaing internasional potensial dan melindungi pasar domestik, perusahaan mungkin memasuki pasar rumah pesaing. Alasannya adalah bahwa sebuah potensi pesaing kurang mungkin untuk memasuki pasar asing jika sibuk melindungi pasar domestiknya sendiri.

  • Melindungi Pasar Luar Negri

Bertambahnya Tambahan investasi di luar negeri terkadang termotivasi oleh kebutuhan untuk melindungi pasar yang dari pesaing lokal.

  • Memperoleh Teknologi dan Manajerial.

Selain melakukan penelitian dan pengembangan di rumah, cara lain untuk memperoleh teknologi dan pengetahuan manajerial adalah untuk membuat sebuah operasi dekat untuk memimpin pesaing. Melalui kedekatan geografis, perusahaan akan lebih mudah untuk lebih dekat memantau dan belajar dari para pemimpin industri.

Isu yang dapat dilihat dari investasi asing langsung adalah Faktor yang mungkin banyak menyumbangkan perhatian lebih terhadap akuntansi internasional di kalangan eksekutif perusahaan, investor, regulator pasar, pembuat standar akuntansi, dan para pendidik ilmu bisnis adalah internasionalisasi pasar modal seluruh dunia. Dimana Pricewaterhomms Coopers melaporkan bahwa volume penawaran ekuitas lintas batas dalam dolar meningkat hampir tiga kali lipat antara tahun 1995 dan 1999, dengan jumlah dana 1ebih dari sebesar 100 miliar yang diperoleh selama periode 5 tahun tersebut (penawaran ini hanya mencakup penjualan surat berharga di luar pasar domestik). Penawaran internasional atas obligasi, piujaman sindikasi, dan instrumen utang 1ainnya juga tumbuh secara dramatis selama tahun 1990-an. Tren ini kemudian memburuk selama tahun-tahun awal decade

Akuntansi harus memberikan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang tentu berubah dan mencerminkrn kondisi budaya, ekonomi, hukum,sosial, dan politik yang ada dalam lingkungan operasinya.

 

sumber :

http://wartawarga.gunadarma.ac.id

http://putrijayantieb14.blogspot.com/2013/03/perkembangan-dan-klasifikasi-akuntansi.html

https://dannysulistiyano11.wordpress.com/2014/05/06/bab-2-perkembangan-dan-klasifikasi-akuntansi-internasional/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3 : AKUNTANSI KOMPARATIF

 

 

Pengamatan tentang standar dan praktek akuntansi

Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan (sering kali termasuk hukum dan anggaran dasar) yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Jadi, standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar. Namun, praktik yang sebenarnya bisa saja menyimpang dari apa yang diharuskan standar. Sedikitnya ada tiga alasan untuk hal ini. Pertama, di banyak negara hukuman untuk kegagalan dengan pernyataan akuntansi resmi dianggap lemah atau tidak efektif. Perusahaan tidak selalu mengikuti standar-standar yang ada jika tidak dipaksa. Kedua, perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Ketiga, beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar akuntansi jika hal tersebut bisa menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang bagaimana akuntansi bekerja dalam sebuah negara, kita harus memperhatikan proses penyusunan standar akuntansi, standar akuntansi yang menjadi hasilnya, dan praktik aktualnya. Audit menambahkan kredibilitas pada laporan keuangan.

Susunan standar akuntansi biasanya menggabungkan kombinasi dari kelompok-kelompok sektor umum dan sektor swasta. Sektor swasta meliputi profesi akuntansi dan kelompok-kelompok lain yang dipengaruhi oleh proses pelaporan keuangan, seperti pengguna dan penyusun laporan keuangan dan pegawai. Sektor umum meliputi perwakilan-perwakilan seperti petugas pajak, perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab atas hukum komersial, dan komisi keamanan.

Hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi sangat rumit, dan tidak selalu bergerak dalam gerakan satu arah. Dalam beberapa kasus, praktik diambil dari standar; di kasus lain, standar di ambil dari praktik. Praktik bisa dipengaruhi oleh tekanan pasar; seperti tekanan-tekanan yang berhubungan dengan persaiangan pendapatan dalam pasar modal.

IFRS DALAM UNI EROPA

Kecenderungan dalam laporan keuangan menghadap ke arah kewajaran penyajian, setidaknya bagi laporan keuangan gabungan. Kecenderungan ini sangat benar dalam Uni Eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005. Negara-negara anggota dibebaskan untuk memperluas persyaratan ini bagi semua perusahaan, bukan hanya perusahaan yang terdaftar, termasuk laporan keuangan perusahaan pribadi.

Untuk memahami akuntansi di Eropa, seseorang harus bisa memahami IFRS dan persyaratan akuntansi setempat. Sehingga, kami memberikan sebuah tinjauan tentang IFRS dalam bagan ini.

Persyaratan IFRS

  Republik

Ceko

Prancis Jerman Belanda Inggris
Perusahaan terdaftar Diharuskan Diharuskan Diharuskan Diharuskan Diharuskan
Laporan keungan gabungan Perusahaan terdaftar – laporan keuangan perusahaan pribadi Diharuskan Dilarang Dibolehkan, tapi hanya untuk tujuan informasional Dibolehkan Dibolehkan
Perusahaann tidak terdaftar – laporan keuangan tidak terdaftar Dibolehkan Dibolehkan Dibolehkan Dibolehkan Dibolehkan
Laporan keuangan perusahaan pribadi Dilarang Dilarang Dibolehkan, tapi hanya untuk tujuan informasional Dibolehkan Dibolehkan

 

Laporan Keungan

Laporan keuangan IFRS terdiri atas neraca gabungan, laporan laba rugi, laporan kas, laporan perubahan ekuitas (atau laporan laba rugi dan pengeluaran yang diakui), dan catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup:

  • Kebijakan akuntansi yang diikuti
  • Penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang penting
  • Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi

Informasi komparatif hanya dibutuhkan untuk periode terdahulu. Tidak ada persyaratan IFRS untuk menunjukkan laporan keuangan entitas perusahaan induk sebagai tambahan bagi laporan keuangan gabungan. Persyaratan IFRS juga tidak ada untuk menghasilkan laporan keuangan sementara. Penggabungan didasarkan pada kontrol, yang merupakan kekuatan untuk mengatur kegiatan keuangan dan operasi entitas lain. Kewajaran penyajian diperlukan. IFRS bisa dikesampingkan hanya dalam keadaan yang sangat jarang untuk mencapai kewajaran penyajian. Ketika IFRS dikesampingkan, pengaruh alam, pertimbangan, dan keuangan awal dari IFRS harus diungkapkan.

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN LIMA NEGARA

Perancis

Akuntansi nasional Perancis diatur dalam Plan Comptable General, berisi:

  1. Tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan.
  2. Definisi asset, utang, ekuitas pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran.
  3. Aturan-aturan valuasi dan pengakuan.
  4. Daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi.
  5. Contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya.

 

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Perancis:

  1. Counseil National de la Comptabilite, atau CNC (Badan Akuntansi Nasional).
  2. Comite de la Reglementation Comptable, atau CRC (Komite Regulasi Akuntansi).
  3. Autorite des Marches Financiers, atau AMF (Otoritas Pasar Keuangan).
  4. Ordre des Experts-Comptables, atau OEC (Institut Akuntan Publik).
  5. Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, atau CNCC (Institut Nasional Undang-undang Auditor).

 

Laporan Keuangan

Perusahaan Perancis harus melaporkan hal-hal berikut:

  1. Neraca
  2. Laporan Laba Rugi
  3. Catatan atas laporan keuangan
  4. Laporan Direktur
  5. Laporan Auditor

 

Patokan Akuntansi

  • Aset-aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan.
  • Depresiasi dilakukan menurut ketentuan pajak, biasanya dengan metode garis garis lurus atau saldo menurun.
  • Persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah (FIFO) atau rata-rata tertimbang.
  • Biaya riset dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya (akrual basis)
  • Aset-aset yang dipinjamkan tidak dikapitalisasi, dan biaya sewa dibebankan.
  • Utang untuk kepentingan pasca-pekerjaan tidak harus diakui dan pinjaman keuangan tidak perlu dikapitalisasi.
  • Pajak-pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode kewajiban, dan dipotong ketika pembalikan perbedaan waktu bisa diperkirakan.
  • Goodwill biasanya dikapitalisasi dan diamortisasi ke dalam pendapatan.

 

Jerman

Akuntansi nasional Jerman diatur dalam German Commercial Code (HGB), berisi:

  1. memungkinkan perusahaan yang mengeluarkan ekuitas atau utang pada pasar modal resmi untuk menggunakan prinsip akuntansi internasional dalam laporan keuangan gabungan mereka.
  2. memungkinkan adanya penetapan perusahaan sector swasta untuk menyusun standar akuntansi bagi laporan keuangan gabungan.

 

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Ada lima perusahaan besar yang terlibat dalam penyusunan standar di Jerman:

  1. German Accounting Standards Committee atau GASC, atau dalam bahasa Jerman, Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee atau DRSC (Otoritas penyusun standar Jerman)
  2. Financial Accounting Control Act (Badan pengontrol kepatuhan).
  3. Financial Reporting Enforcement Panel atau FREP (Dewan sector swasta)
  4. Federal Financial Supervisory Authority (Dewan sector public)
  5. Wirtschaftsprufer atau WPs (Badan pemeriksa perusahaan)

 

Laporan Keuangan

Perusahaan Jerman harus melaporkan hal-hal berikut:

  1. Neraca
  2. Laporan Laba Rugi
  3. Catatan
  4. Laporan Manajemen
  5. Laporan Auditor

 

Pengukuran Akuntansi

  • Metode pembelian (akuisisi) menggunakan metode penggabungan usaha.
  • Aset dan utang dari badan usaha yang diakuisisi dinaikkan pada nilai yang ada.
  • Aset berwujud dinilai berdasarkan harga perolehan.
  • Persediaan dicatat pada biaya atau pasar yang lebih rendah.
  • Depresiasi dinilai sesuai dengan penurunan tingkat pajak.
  • Menggunakan pendekatan mata uang fungsional terhadap translasi mata uang asing.
  • Goodwill diuji setiap tahun untuk mengetahui adanya penurunan.
  • Pajak-pajak yang ditangguhkan biasanya tidak muncul dalam akun perusahaan pribadi, namun pajak tersebut bisa muncul dalam laporan gabungan.

 

Republik Ceko

Undang-undang dan praktik akuntansi Republik Ceko lebih menyesuaikan dengan standar Barat yang menggambarkan prinsip-prinsip yang ditanamkan dalam European Union Directives.

 

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

  • Accountancy Act: menentukan persyaratan untuk akuntansi.
  • Fourth and Sevent Directivesdari Uni Eropa: menetapkan penggunaan daftar perkiraan untuk pembukuan catatn dan penyusunan laporan keuangan.
  • Czech Securities Commission: bertanggung jawab mengawasi dan memantau pasar modal.
  • Act on Auditors: Mengatur proses audit.
  • Chamber of Auditors: mengawasi pendaftaran, pendidikan, pengujian dan menertibkan auditor, penyusunan standar audit dan regulasi praktik audit seperti format laporan audit.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus bersifat komparatif, terdiri atas:

  1. Neraca
  2. Akun keuntungan dan kerugian (Laporan Laba Rugi)
  3. Catatan

 

      Pengukuran Akuntansi

  • Metode Akuisisi (pembelian)
  • Goodwill dikapitalisasi atau diamortisasi.
  • Aset berwujud dan tidak berwujud dinilai berdasarkan biaya.
  • Persediaan dinilai pada biaya rendah (FIFO) atau metode rata-rata.
  • Biaya riset dan pengembangan dikapitalisasi.
  • Pajak penghasilan yang ditangguhkan diberikan sepenuhnya untuk semua selisih sementara.

 

 

 

Belanda

Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas tapi standar praktik professional yang sangat tinggi.

 

Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Regulasi akuntansi di Belanda tetap bersifat liberal hingga munculnya Act on Annual Financial Statements pada tahun 1970 yang berisi:

  • Laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan dan hasil tahun tersebut, dan semua artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan tepat.
  • Laporan keuangan harus disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman.
  • Dasar-dasar untuk penulisan asset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan.
  • Laporan keuangan harus disusun pada dasar yang konsisten, dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi harus diungkapkan dengan tepat.
  • Informasi keuangan yang komparatif untuk periode terdahulu harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya.

      Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus meliputi hal-hal:

  1. Neraca
  2. Laporan Laba Rugi
  3. Catatan
  4. Laporan Direktur
  5. Informasi lain yang sudah ditentukan

    

  Pengukuran Akuntansi

  • Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi
  • Persediaan dinilai dengan FIFO, LIFO atau rata-rata
  • Semua asset tidak berwujud memiliki usia terbatas.
  • Biaya riset dan pengembangan hanya dikapitalisasi ketika jumlahnya bisa ditutup kembali
  • Pajak penghasilan yang ditangguhkan diakui berdasarkan konsep alokasi yang komprehensif.

 

Inggris

Sejak tahun 1970-an, sumber paling penting untuk pengembangan dalam undang-undang perusahaan adalah EU Directives, terutama Fourth and Seventh Directive.

      Regulasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Undang-undang tahun 1981 memuat 5 prinsip akuntansi dasar, yaitu:

  1. Pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual.
  2. Aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan asset dan kewajiban dihitung secara terpisah.
  3. Prinsip konservatisme (kehati-hatian) diterapkan, khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan.
  4. Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ketahun.
  5. Prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa diterapkan untuk entitas yang sedang dihitung.

Enam dewan akuntansi di Kerajaan Inggris:

  1. The Institute of Chartered Accountants in England dan Wales
  2. The Institute of Chartered Accountants in Ireland
  3. The Institute of Chartered Accountants in Scotland
  4. The Association of Chartered Certified Accountants
  5. The Chartered Institute of Management Accountants
  6. The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy

      Laporan Keuangan

Laporan keuangan Inggris mencakup hal-hal:

  1. Laporan direktur
  2. Akun Laba dan Rugi serta neraca
  3. Laporan arus kas
  4. Laporan keseluruhan laba dan rugi
  5. Laporan kebijakan akuntansi
  6. Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan
  7. Laporan auditor

 

      Penghitungan akuntansi

  • Goodwill dikapitalisasi dan diamortisasi selama kurang dari 20 tahun
  • Aset-aset dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang atau gabungan keduanya
  • Depresiasi dan amortisasi harus berhubungan dengan dasar perhitungan yang digunakan untuk asset-aset yang mendasarinya
  • Persediaan dihitung berdasarkan FIFO atau rata-rata
  • Pajak yang ditangguhkan dihitung menggunakan metode hutang dengan dasar provisi penuh untuk perbedaan berdasarkan waktu.

 

Sumber :

Choi, Frederick D. S. dan Gary K. Meek. International Accounting. Buku 1 Edisi 6. 2010: Salemba Empat

https://dwintapuspa.wordpress.com/2015/03/30/beberapa-pengamatan-tentang-standar-dan-praktik-akuntansi/

http://windy2502.blogspot.co.id/2013/04/sistem-akuntansi-keuangan-lima-negara.html

 

 

 

Kode Etik Profesi Akuntansi

Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Etika dapat dibagi menjadi beberapa pengertian Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukan. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya.

Kode Etik Profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.

Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional.

Menurut, Warren (2005:10) menjelaskan bahwa: “secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan”.

Etika Profesi Akuntansi
Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi, yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan yang khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengemban profesi yang bersangkutan. Aturan ini sebagai aturan main dalam menjalankan profesi tersebut yang biasa disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi.
Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang perilaku profesional. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap etika profesi adalah akuntan publik, penyedia informasi akuntansi dan mahasiswa akuntansi.

Kode Etik Akuntansi Indonesia
Kode yaitu tanda-tanda atitau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat atau di lingkungan kerja. Kode etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan hal yang benar/baik dan yang tidak benar/tidak baik. Kode etik diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota kelompok tertentu.
Sedangkan kode etik akuntansi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari dalam profesi akuntansi. Kode etik akuntansi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari profesi akuntansi, sehingga kode etik bagai kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi akuntansi dimata masyarakat. Dua sasaran pokok dari kode etik yaitu: (1) kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja ataupun tidak disengaja dari kaum profesional, (2) kode etik bertujuan melindungi keseluruhan profesi tersebut dari perilaku buruk orang-orang yang mengaku diri profesional.

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu :

Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

  1. Profesionalisme

Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

  1. Kualitas Jasa

Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.

  1. Kepercayaan

Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

Kode Perilaku Profesional AICPA

Kode Perilaku Profesional AICPA terdiri atas dua bagian:

  1. Prinsip-prinsip Perilaku Profesional menyatakan tindak – tanduk dan perilaku ideal.
  2. Aturan Perilaku menentukan standar minimum.

Prinsip-prinsip Perilaku Profesional menyediakan kerangka kerja untuk Aturan Perilaku.
Pedoman tambahan untuk penerapan Aturan Perilaku tersedia melalui:

  1. Interpretasi Aturan Perilaku (Interpretations of Rules of Conduct)
  2. Putusan (Rulings) oleh Professional Ethics Executive Committee.

Prinsip-prinsip Etika

Prinsip-prinsip Fundamental Etika IFAC :

  1. Integritas

Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.

  1. Objektivitas

Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh   membiarkan    terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah penguruh orang lain sehinggamengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.

  1. Kompetensi profesional dan kehati-hatian

Seorang akuntan profesionalmempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang dipelukan untuk menjaminseorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten yangdidasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorangakntan profesional harus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesional haus bekerja secara tekun serta mengikuti standar-standar profesionaldan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional.

  1. Kerahasiaan

Seorang akuntan profesional harus menghormati kerhasiaaninformasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnisserta tidak boleh mengungapkan informasi apa pun kepada pihak ketiga tanpa izinyng enar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya.

  1. Perilaku Profesional

Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapatmendiskreditkan profesi.

Prinsip-prinsip Fundamental Etika AICPA :

Menurut American Institute of Certified Public Accountants, seorang profesi dituntut memiliki berbagai sikap seperti :

  1. Tanggung Jawab, seorang akuntan sebagai profesional, harus menerapkan nilai moral serta bertanggung-jawab di setiap pelayanannya.
  2. Kepentingan Umum, seorang akuntan harus menerima kewajibannya untuk melayani publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukan komitmen terhadap profesionalisme.
  3. Integritas, selalu mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik terhadapnya.
  4. Objektivitas dan Independensi, seorang akuntan harus mempertahankan objektibitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
  5. Due Care, seorang akuntan harus mematuhi standar teknis dan etis profesinya, selalu berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.
  6. Sifat dan Cakupan Layanan, seorang akuntan harus memperhatikan prinsip-prinsip dari kode etik profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

Prinsip-prinsip Fundamental Etika IAI :

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, seorang profesi dituntut memiliki berbagai sifat seperti :

  1. Tanggung Jawab
  2. Kepentingan Publik
  3. Integritas
  4. Objektivitas
  5. Kompetensi dan Kehati-hatian
  6. Kerahasiaan
  7. Perilaku Profesional

Aturan dan Interpretasi Etika

Interpretasi Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Kepatuhan terhadap Kode Etik, seperti juga dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik, dan pada akhirnya oleh adanya mekanisme pemrosesan pelanggaran Kode Etik oleh organisasi, apabila diperlukan, terhadap anggota yang tidak menaatinya.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung-jawab profesionalnya.

  1. Aturan

Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung-jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat empat kebutuhan dasar yang harus dipenuhi:

  • Kredibilitas

Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi.

  • Profesionalisme

Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa Akuntan sebagai profesional di bidang akuntansi.

  • Kualitas Jasa

Terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja tertinggi.

  • Kepercayaan

Pemakai jasa akuntan harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa oleh akuntan.

  1. Interpretasi

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari tiga bagian:

(1) Prinsip Etika,

(2) Aturan Etika, dan

(3) Interpretasi Aturan Etika.

Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika, yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan dan hanya mengikat anggota Himpunan yang bersangkutan.

Aturan Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan setelah memperhatikan tanggapan dari anggota, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Pernyataan Etika Profesi yang berlaku saat ini dapat dipakai sebagai Interpretasi dan atau Aturan Etika sampai dikeluarkannya aturan dan interpretasi baru untuk menggantikannya.

Contoh Kasus

Kasus KAP Anderson dan Enron

 

Kasus KAP Anderson dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap, terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap, KAP Anderson mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, dimana sebelumnya Enron menyatakan bahwa periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $ 393, padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar $ 644 juta yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron.

Solusi  :

Kecurangan yang dilakukan oleh Arthur Andersen telah banyak melanggar prinsip etika profesi akuntan diantaranya yaitu melanggar prinsip integritas dan perilaku profesional. KAP Arthur Andersen tidak dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik sebagai KAP yang masuk kategoti The Big Five dan tidak berperilaku profesional serta konsisten dengan reputasi profesi dalam mengaudit laporan keuangan dengan melakukan penyamaran data. Selain itu Arthur Andesen juga melanggar prinsip standar teknis karena tidak melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Solusi dari kasus di atas adalah seharusnya KAP Anderson dan Enron harus melaporkan hasil dari laporan keuangan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan di perusahaan sehingga tidak terjadi kerugian yang sangat besar.

 

 

 

Referensi :

Auditing dan Pelayanan Verifikasi : Pendekatan Terpadu. Arens, Alvin J , Elder, Randal J dkk

http://madewahyudisubrata.blogspot.com/2013/12/kode-etik-profesi-akuntansi.html

http://ikkyfadillah.tumblr.com/post/102347364109/kode-etik-profesi-akuntansi

Etika Dalam Kantor Akuntan Publik

Pergaulan hidup berteman, bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional di perlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul atau beradaptasi. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan ini, tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang sedang dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi padaumumnya. Hal itulah yang mendasari tumbuh kembangnya etika di masyarakat kita. Menurut para ahli, etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan kita. Sedangkan, Akuntan publik adalah seni (keterampilan) dan ilmu mengolah transaksi atau kejadian yang setidak-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pihak yang berkepentingan atas pemerintah yang nantinya akan digunakan didalam proses pengambilan keputusan publik.

  1. Etika Bisnis Akuntan Publik

Etika Bisnis merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat.

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan. Selain itu dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan meliputi :

  1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semuakegiatan yang dilakukannya.

  1. Kepentingan Publik

Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi tertinggi sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.

  1. Integritas

Auditor dituntut harus memiliki sikap yang baik seperti jujur, bijaksana, serta rasa tanggungjawab yang tinggi atas pekerjaannya.

  1. Obyektivitas

Auditor diharuskan tidak memihak siapa pun dalam melaksanakan tugasnya atau pun mengumpulkan informasi data.

  1. Kerahasiaan

Auditor diharuskan untuk menjaga sebaik mungkin data atau informasi yang di dapatkan dalam melaksanakan tugasnya.

  1. Kompetensi

Auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian serta keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

  1. Tanggung Jawab Sosial Kantor Akuntan Publik sebagai Entitas Bisnis

Sebagai entitas bisnis layaknya entitas – entitas bisnis lain, Kantor Akuntan Publik juga dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk ”uang” dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Artinya, pada Kantor Akuntansi Publik bentuk tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tapi meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakn kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi akuntan publik.

  1. Krisis dalam Profesi Akuntansi

Profesi akuntansi yang krisis bahayanya adalah apabila tiap-tiap auditor atau attestor bertindak di jalan yang salah, opini dan audit akan bersifat tidak berharga. Suatu penggunaan untuk akuntan akan mengenakkan pajak preparers dan wartawan keuangan tetapi fungsi audit yang menjadi jantungnya akuntansi akan memotong keluar dari praktek untuk menyumbangkan hampir sia – sia penyalahgunaannya. Perusahaan melakukan pengawasan terhadap auditor-auditor yang sedang bekerja untuk melaksanakan pengawasan intern, keuangan, administratif, penjualan, pengolahan data, dan fungsi pemasaran diantara orang banyak. Akuntan publik merupakan suatu wadah yang dapat menilai apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi ataupun audit. Perbedaan akuntan publik dengan perusahaan jasa lainnya yaitu jasa yang diberikan oleh KAP akan digunakan sebagai alat untuk membuat keputusan. Kewajiban dari KAP yaitu jasa yang diberikan dipakai untuk make decision atau memiliki tanggung jawab sosial atas kegiatan usahanya.

Bagi akuntan berperilaku etis akan berpengaruh terhadap citra KAP dan membangun kepercayaan masyarakat serta akan memperlakukan klien dengan baik dan jujur, maka tidak hanya meningkatkan pendapatannya tetapi juga memberi pengaruh positif bagi karyawan KAP. Perilaku etis ini akan memberi manfaat yang lebih bagi manager KAP dibanding bagi karyawan KAP yang lain. Kesenjangan yang terjadi adalah selain melakukan audit juga melakukan konsultan, membuat laporan keuangan, menyiapkan laporan pajak. Oleh karena itu terdapat kesenjangan diatara profesi akuntansi dan keharusan profesi akuntansinya.

  1. Regulasi dalam Rangka Penegakan Etika Kantor Akuntan Publik

Setiap orang yang melakukan tindakan yang tidak etis maka perlu adanya penanganan terhadap tindakan tidak etis tersebut. Tetapi jika pelanggaran serupa banyak dilakukan oleh anggota masyarakat atau anggota profesi maka hal tersebut perlu dipertanyakan apakah aturan-aturan yang berlaku masih perlu tetap dipertahankan atau dipertimbangkan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan lingkungan. Secara umum kode etik berlaku untuk profesi akuntan secara keselurahan kalau melihat kode etik akuntan Indonesia isinya sebagian besar menyangkut profesi akuntan publik. Padahal IAI mempunyai kompartemen akuntan pendidik, kompartemen akuntan manajemen disamping kompartemen akuntan publik. Perlu dipikir kode etik yang menyangkut akuntan manajemen, akuntan pendidik, akuntan negara (BPKP, BPK, pajak).

Kasus yang sering terjadi dan menjadi berita biasannya yang menyangkut akuntan publik. Kasus tersebut bagi masyarakat sering diangap sebagai pelanggaran kode etik, padahal seringkali kasus tersebut sebenarnya merupakan pelanggaran standar audit atau pelanggaran terhadap SAK. Terlepas dari hal tersebut diatas untuk dapat melakukan penegakan terhadap kode etik ada beberapa hal yang harus dilakukan dan sepertinya masih sejalan dengan salah satu kebijakan umum pengurus IAI periode 1990 s/d 1994 yaitu :

  1. Penyempurnaan kode etik yang ada penerbitan interprestasi atas kode etik yang ada baik sebagai tanggapan atas kasus pengaduan maupun keluhan dari rekan akuntan atau masyarakat umum. Hal ini sudah dilakukan mulai dari seminar pemutakhiran kode etik IAI, hotel Daichi 15 juni 1994 di Jakarta dan kongres ke-7 di Bandung dan masih terus dansedang dilakukan oleh pengurus komite kode etik saat ini.
  2. Proses peradilan baik oleh badan pengawas profesi maupun dewan pertimbangan profesi dan tindak lanjutnya (peringatan tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian sebagai anggota IAI).
  3. Harus ada suatu bagian dalam IAI yang mengambil inisiatif untuk mengajukan pengaduan baik kepada badan pengawasan profesi atas pelanggaran kode etik meskipun tidak ada pengaduan dari pihak lain tetapi menjadi perhatian dari masyarakat luas.

 

 

PERKEMBANGAN TERAKHIR DALAM ETIKA BISNIS DAN PROFESI

Etika dalam dunia bisnis diperlukan untuk menjaga hubungan baik dan fairness dalam dunia bisnis. Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri, pertama kali timbul di amerika srikat pada tahun 1970-an. Untuk memahami perkembangan etika bisnis De George membedakannya kepada lima periode, yaitu :

  1. Situasi Dahulu Pada awal sejarah filsafat, Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain, menyelidiki bagaimana sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga harus diatur. Pada masa ini masalah moral disekitar ekonomi dan bisnis disoroti dari sudut pandang teologi.
  1. Masa Peralihan: Tahun 1960-an Pada saat ini terjadi perkembangan baru yang dapat disebut sbagai prsiapan langsung bagi timbulnya etika bisnis. Ditandai pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di ibukota Perancis), penolakan terhadap establishment (kemapanan), pada saat ini juga timbul anti konsumerisme. Hal ini memberi perhatian pada dunia pendidikan khususnya manajemen, yaitu dengan memasukan mata kuliah baru ke dalam kurikulum dengan nama busines and society and coorporate sosial responsibility, walaupun masih menggunakan pendekatan keilmuan yang beragam minus etika filosofis.
  1. Etika Bisnis Lahir di AS: Tahun 1970-an Terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an yaitu: – Sejumlah filsuf mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis di sekitar bisnis dan etika bisnis dianggap sebagai suatu tanggapan tepat atas krisis moral yang sedang meliputi dunia bisnis – Terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis. Pada saat ini mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manejemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Norman E. Bowie menyebutkan bahwa kelahiran etika bisnis ini disebabkan adanya kerjasama interdisipliner, yaitu pada konferesi perdana tentang etika bisnis yang diselanggarakan di universitas Kansas oleh philosophi Departemen bersama colledge of business pada bulan November 1974.
  1. Etika Bisnis Meluas ke Eropa: Tahun 1980-an Di Eropa Barat, etika bisnis sebagai ilmu baru mulai berkembang kira-kira 10 tahun kemudian. Hal ini pertama kali ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat, yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada tahun 1987 didirikan pula European Ethics Network (EBEN), yang digunakan sebagai forum pertemuan antara akademisi dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional dan internasional.
  1. Etika Bisnis menjadi Fenomena Global: Tahun 1990-an Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin , ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah Institute of Moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekkan oleh Management Center of Human Values yang didirikan oleh dewan direksi dari Indian Institute of Management di Kalkutta tahun 1992. Lalu pada 25-28 Juli 1996, telah didirikan International Society for Business, Economics, and Ethics (ISBEE) di Tokyo. Di Indonesia sendiri, pada beberapa perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika bisnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di Jakarta.

Kini masyarakat berada dalam fase perkembangan bisnis danekonomi kapitalismesemenjak kejatuhankomunisme. Maka, kapitalisme berkembang pesat tanpa timbul hambatan yang berarti. Kini bisnistelah menjadibesar meninggalkan bisnis tradisional yang semakin terdesak, bahkan teraksisikan. Kekayaan perusahaan swasta di berbagai negara dapat melebihi kekayaan negara.

Contoh Kasus

Kredit Macet Rp 52 Miliar, Akuntan Publik Diduga Terlibat

Selasa, 18 Mei 2010 | 21:37 WIB

JAMBI, KOMPAS.com – Seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 miliar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet. Hal ini terungkap setelah pihak Kejati Jambi mengungkap kasus dugaan korupsi tersebut pada kredit macet untuk pengembangan usaha di bidang otomotif tersebut.

Fitri Susanti, kuasa hukum tersangka Effendi Syam, pegawai BRI yang terlibat kasus itu, Selasa (18/5/2010) mengatakan, setelah kliennya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi, terungkap ada dugaan kuat keterlibatan dari Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus ini. Hasil pemeriksaan dan konfrontir keterangan tersangka dengan saksi Biasa Sitepu terungkap ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor dalam mengajukan pinjaman ke BRI.

Ada empat kegiatan data laporan keuangan yang tidak dibuat dalam laporan tersebut oleh akuntan publik, sehingga terjadilah kesalahan dalam proses kredit dan ditemukan dugaan korupsinya. “Ada empat kegiatan laporan keuangan milik Raden Motor yang tidak masuk dalam laporan keuangan yang diajukan ke BRI, sehingga menjadi temuan dan kejanggalan pihak kejaksaan dalam mengungkap kasus kredit macet tersebut,” tegas Fitri.

Keterangan dan fakta tersebut terungkap setelah tersangka Effendi Syam diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik dalam kasus tersebut di Kejati Jambi.

Semestinya data laporan keuangan Raden Motor yang diajukan ke BRI saat itu harus lengkap, namun dalam laporan keuangan yang diberikan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor ada data yang diduga tidak dibuat semestinya dan tidak lengkap oleh akuntan publik.

Tersangka Effendi Syam melalui kuasa hukumnya berharap pihak penyidik Kejati Jambi dapat menjalankan pemeriksaan dan mengungkap kasus dengan adil dan menetapkan siapa saja yang juga terlibat dalam kasus kredit macet senilai Rp 52 miliar, sehingga terungkap kasus korupsinya.

Sementara itu pihak penyidik Kejaksaan yang memeriksa kasus ini belum maumemberikan komentar banyak atas temuan keterangan hasil konfrontir tersangka Effendi Syam dengan saksi Biasa Sitepu sebagai akuntan publik tersebut.

Kasus kredit macet yang menjadi perkara tindak pidana korupsi itu terungkap setelah kejaksaan mendapatkan laporan adanya penyalahgunaan kredit yang diajukan tersangka Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor. Dalam kasus ini pihak Kejati Jambi baru menetapkan dua orang tersangka, pertama Zein Muhamad sebagai pimpinan Raden Motor yang mengajukan pinjaman dan tersangka Effedi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit.

Kesimpulan :

Dalam kasus ini, seorang akuntan publik (Biasa Sitepu) sudah melanggar prinsip kode etik yang ditetapkan oleh KAP ( Kantor Akuntan Publik ). Biasa Sitepu telah melanggar beberapa prinsip kode etik diantaranya yaitu :

  1. Prinsip tanggung jawab

Dalam melaksanakan tugasnya dia (Biasa Sitepu) tidakmempertimbangkan moral dan profesionalismenya sebagai seorang akuntan sehingga dapat menimbulkan berbagai kecurangan dan membuat ketidakpercayaan terhadap masyarakat.

  1. Prinsip integritas

Awalnya dia tidak mengakui kecurangan yang dia lakukan hinggaakhirnya diperiksa dan dikonfrontir keterangannya dengan para saksi.

  1. Prinsip obyektivitas

Dia telah bersikap tidak jujur, mudah dipengaruhi oleh pihak lain.

  1. Prinsip perilaku professional

Dia tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai akuntan publik telah melanggar etika profesi.

  1. Prinsip standar teknis : Dia tidak mengikuti undang-undang yang berlaku sehingga tidak menunjukkan sikap profesionalnya sesuai standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Solusi :

Solusi yang tepat untuk kasus kredit macet adalah seharusnya perusahaan Raden Motor membuat laporan keuangan yang diajukan ke BRI harus lengkap dan tersangka Effedi Syam dari BRI yang saat itu menjabat sebagai pejabat penilai pengajuan kredit, harus teliti dalam melakukan pengajuan kredit terhadap Zein Muhamad, dan Biasa Sitepu selaku seorang akuntan public harus bertindak professional dalam tugasnya apabila ada keganjalan dalam laporan keuangan perusahaan Raden Motor beliau harus mengakuinya, sebagai seorang akuntan publik. Biasa Sitepu telah melanggar etika profesi dan tidak mengikuti undang-undang yang berlaku.

 

Referensi :

  1. Agoes Sukrisno dan Ardana, I Centik (2011), Etika Bisnis dan Profesi-Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya, Penerbit Salemba Empat Jakarta.
  2.  Arfan Ikhsan Lubis, 2010. Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Salemba Empat.
  3.  Bhinga P. dan Jesica,2011. Pengaruh Kode Etik Profesi Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit Auditor Independen. Kota: Surabaya.
  4.  Dr. H. Budi Untung, SH., MM. 2012. Hukum dan Etika Bisnis.Jogjakarta :Andi Yogyakarta.
  5.  Silvia Syahraini . Pemetaan Perilaku Mahasiswa Ekonomi Ditinjau dari Perspektif Etika Teleologi. 2010

Etika dalam Auditing

Etika Auditing adalah suatu sikap dan perilaku mentatati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan menilai bukti-bukti secara objektif, yang berkaitan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi.

Seorang auditor dalam mengaudit sebuah laporan keuangan harus berpedoman terhadap standar auditing yang telah ditntukan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri atas sepuluh standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). Dengan demikian PSA merupakan penjabaran lebih lanjut masing-masing standar yang tercantum di dalam standar auditing.

  1. Kepercayaan Publik

Kepercayaan masyarakat terhadap auditor sangat diperlukan bagi perkembangan profesi akuntan publik. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat tersebut, akan menambah klien yang akan menggunakan jasa auditor. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, auditor harus selalu bertanggung jawab terhadap laporan yang diperiksa dan mengeluarkan hasil yang sebenar-benarnya, jujur dalam bekerja.

  1. Tanggung Jawab Auditor kepada Publik

Profesi akuntan di dalam masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib dengan menilai kewajaran dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Auditor harus memiliki tanggung jawab terhadap laporan keuangan yang sedang dikerjakan. Tanggung jawab disini sangat penting bagi auditor. Publik akan menuntut sikap profesionalitas dari seorang auditor, komitmen saat melakukan pekerjaan. Atas kepercayaan publik yang diberikan inilah seorang akuntan harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasinya untuk mencapai profesionalisme yang tinggi. Dalam kode etik diungkapkan, akuntan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien yang membayarnya saja, akan tetapi memiliki tanggung jawab juga terhadap publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani secara keseluruhan.

  1. Tanggung Jawab Dasar Auditor
  • Perencanaan, Pengendalian dan Pencatatan

Seorang auditor perlu merencanakan, mengendalikan dan mencatat pekerjan yang ia lakukan, agar apa yang telah dilakukan oleh auditor dapat dibaca oleh yang berkepentingan.

  • Sistem Akuntansi

Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

  • Bukti Audit

Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan reliable untuk memberikan kesimpulan rasional. Dan harus memperoleh bukti yang sangat bermanfaat dalam mengaudit laporan keuangan.

  • Pengendalian Intern

Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi pengendalian itu dan melakukan compliance test.

  • Meninjau Ulang Laporan Keuangan yang Relevan

Auditor melaksanakan tinjau ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai laporan keuangan.

  1. Independensi Auditor

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independensi akuntan publik mencakup dua aspek, yaitu :

  • Independensi sikap mental

Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran di dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak di dalam diri akuntan dalam menyatakan pendapatnya.

  • Independensi penampilan.

Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen sehingga akuntan publik harus menghindari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya. Independensi penampilan berhubungan dengan persepsi masyarakat terhadap independensi akuntan publik.

  • Independensi praktisi(practitioner independence)

Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu independensi penyusunan progran, independensi investigatif, dan independensi pelaporan.

  • Independensi profesi(profession independence)

Independensi profesi berhubungan dengan kesan masyarakat terhadap profesi akuntan publik.

  1. Peraturan Pasar Modal dan Regulator mengenai Independensi Akuntan Publik

Undang undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 memberikan pengertian pasar modal yang lebih spesifik yaitu, “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Pasar modal memiliki peran yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal di Indonesia adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam. Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Salah satu tugas pengawasan Bapepam adalah memberikan perlindungan kepada investor dari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pemalsuan data dan laporan keuangan, window dressing,serta lain-lainnya dengan menerbitkan peraturan pelaksana di bidang pasar modal. Dalam melindungi investor dari ketidakakuratan data atau informasi, Bapepam sebagai regulator telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan kereablean data yang disajikan emiten baik dalam laporan tahunan maupun dalam laporan keuangan emiten. Ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam antara lain adalah Peraturan Nomor: VIII.A.2/Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-20/PM/2002 tentang Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa Audit Di Pasar Modal.

 

Contoh Kasus

Kasus Mulyana W Kusuma

 

Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistic pemilu. Logistic untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali satu bulan setelahnya.

Setelah lewat satu bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W Kusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Khairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerjasama dengan auditor BPK. Menurut versi Khairiansyah ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada dua kali pertemuan mereka.

Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu pihak berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman telah berjasa mengungkap kasus ini, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan.

Solusi :

Berdasarkan kode etik akuntan, saya lebih setuju dengan pendapat yang kedua, yaitu bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut, meskipun pada dasarnya tujuannya dapat dikatakan mulia. Perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena beberapa alasan, antara lain bahwa auditor tidak seharusnya melakukan komunikasi atau pertemuan dengan pihak yang sedang diperiksanya. Tujuan yang mulia seperti menguak kecurangan yang dapat berpotensi merugikan negara tidak seharusnya dilakukan dengan cara- cara yang tidak etis. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara, teknik, dan prosedur profesi yang menjaga, menjunjung, menjalankan dan mendasarkan pada etika profesi. Auditor dalam hal ini tampak sangat tidak bertanggung jawab karena telah menggunakan jebakan  uang untuk menjalankan tugasnya sebagai auditor.

Referensi :

http://keuanganlsm.com/pengertian-auditing-pemeriksaan/#sthash.fmOR1783.dpuf

http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Auditing

http://anamencoba.blogspot.com/2012/12/tanggung-jawab-auditor-kepada-publik.html

http://enomutzz.wordpress.com/2012/01/27/etika-dalam-auditing/

http://ziajaljayo.blogspot.com/2011/10/independensi-auditor.html

http://astutibhen.blogspot.com/2013/01/lima-contoh-kasus-pelanggaran-kode-etik.html

Perilaku Etika dalam Profesi Akuntansi

Akuntansi sebagai Profesi dan Peran Akuntan

Profesi akuntansi merupakan sebuah profesi yang menyediakan jasa atestasi maupun non-
Atestasi kepada masyarakat dengan dibatasi kode etik yang ada. Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah ditetapkan. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu; kompetensi, objektif dan mengutamakan integritas. Yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.
Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen.

Peran akuntan dalam perusahaan tidak bisa terlepas dari penerapan prinsipGood Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan. Meliputi prinsip kewajaran(fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility).

Ekspektasi Publik

Masyarakat umumnya mempersepsikan akuntan sebagai orang yang profesional dibidang akuntansi. Ini berarti bahwa mereka mempunyai sesuatu kepandaian yang lebih dibidang ini dibandingkan dengan orang awam. Selain itu masyarakat pun berharap bahwa para akuntan mematuhi standar dan tata nilai yang berlaku dilingkungan profesi akuntan, sehingga masyarakat dapat mengandalkan kepercayaannya terhadap pekerjaan yang diberikan. Dengan demikian unsur kepercayaan memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan antara akuntan dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Nilai-nilai Etika vs Teknik Akuntansi/Auditing

Nilai-nilai etika terdiri dari :

–     Integritas   : setiap tindakan dan kata-kata pelaku profesi menunjukan sikap transparansi,

kejujuran dan konsisten.

–     Kerjasama : mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri maupun dalam tim

–     Inovasi       : pelaku profesi mampu memberi nilai tambah pada pelanggan dan proses kerja

dengan metode baru.

–     Simplisitas  : pelaku profesi mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang timbul, dan

masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana.

Sedangkan teknik akuntansi adalah aturan-aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntan yang menerangkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi tersebut. Teknik akuntansi sektor publik terdiri atas:

  1. budgetary accounting
  2. commitment accounting
  3. fund accounting
  4. cash accounting
  5. accrual accounting

Perilaku Etika dalam Pemberian Jasa Akuntan publik

Dari profesi akuntan publik inilah masyarakat kreditur dan investor mengharapakn penilaian yang bebas. Tidak memihak terhadap informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan oleh manajemen perusahaan. Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai jasa bagi masyarakat yaitu :

  1. Jasa Assurance adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan.
  2. Jasa Atestasi terdiri dari audit, pemeriksaan (examination), review, dan Prosedur.
  3. Jasa Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat, pertimbangan orang yang Independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material, dengan kriteria yang telah ditetapkan.
  4. Jasa Nonassurance adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringakasan temuan, atau bentuk lain keyakinan.

Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik bersumber dari prinsip Etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

CONTOH KASUS ETIKA DALAM PROFESI AKUNTANSI

Nama Todung Mulya Lubis tentu tidak asing lagi bagi banyak masyarakat. Apalagi untuk dunia hukum di Indonesia, Todung Mulya Lubis memiliki trademark tersendiri. Analisis hukum yang sering dilontarkannya seringkali tajam dan kritis. Begitu pula ketika berbicara soal korupsi, Todung sering berbicara blak-blakan. Sebagai ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Todung termasuk tokoh yang mengkritik keras adanya monopoli dan oligopoli yang dilakukan oleh para konglomerat di Indonesia. Pun, Todung menjadi bagian penting dalam kampanye penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Yang tidak kalah penting, sebagai pengacara Todung mendapat banyak kepercayaan dari sejumlah korporasi ternama. Pada saat Majalah Time menghadapi gugatan dari mantan Presiden Soeharto, Todung menjadi pengacara yang dipercaya untuk menghadapi gugatan tersebut. Bahkan, perusahaan telekomunikasi ternama Temasek dari Singapura mempercayakan Todung sebagai kuasa hukumnya di Indonesia. Untuk kasus pertama, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan tulisan Time tentang kekayaan keluarga Pak Harto tidak benar, sehingga Time harus membayar ganti rugi moril sebesar Rp 3 triliun kepada Pak Harto.

Sementara Temasek dinilai telah melakukan monopoli bisnis telekomunikasi di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Kabar terakhir, Majelis Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) DKI Jakarta menjatuhkan hukuman dengan mencabut ijin kepengacaraan Todung seumur hidup. Todung dinilai telah melanggar etika sebagai pengacara dalam perseteruan Sugar Group melawan Salim Group. Pada tahun 2002, Todung menjadi pengacara untuk Sugar Group, namun tahun 2006 Todung menjadi pengacara Salim Group. Selain itu, Todung juga pernah menjadi auditor BPPN untuk menangani Salim Group. Sehingga, sebagai pengacara Todung disebut “plin-plan” dan “hanya mengejar uang.” Benarkah? Keputusan Peradi DKI Jakarta memang belum final. Todung tentu saja tengah bersiap-siap melakuikan perlawanan. Beberapa pengacara senior pun ada yang membela Todung—dengan mengatakan agar keputusan Peradi DKI Jakarta mencabut ijin kepengacaraan Todung Mulya Lubis seumur hidup, diabaikan. Pastilah masing-masing pihak, yang setuju dan tidak setuju, senang dan tidak senang, memiliki argumentasi berdasarkan kaidah-kaidah perundangan dan kode etik yang berlaku. Kita masih menunggu bagaimana akhir kisah Todung Mulya Lubis ini. Menarik lebih luas mengenai pelanggaran kode etik di Indonesia, barangkali kasus Todung hanyalah satu dari sekian banyak kasus serupa. Kode etik untuk sebuah profesi adalah sumpah jabatan yang juga diucapkan oleh para pejabat Negara. Kode etik dan sumpah adalah janji yang harus dipegang teguh. Artinya, tidak ada toleransi terhadap siapa pun yang melanggarnya. Benar adanya, dibutuhkan sanksi keras terhadap pelanggar sumpah dan kode etik profesi. Bahkan, apabila memenuhi unsur adanya tindakan pidana atau perdata, selayaknya para pelanggar sumpah dan kode etik itu harus diseret ke pengadilan.Kita memang harus memiliki keberanian untuk lebih bersikap tegas terhadap penyalahgunaan profesi di bidang apa pun. Kita pun tidak boleh bersikap diskrimatif dan tebang pilih dalam menegakkan hukum di Indonesia. Kode etik dan sumpah jabatan harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Profesi apa pun sesungguhnya tidak memiliki kekebalan di bidang hukum. Penyalahgunaan profesi dengan berlindung di balik kode etik profesi harus diberantas. Kita harus mengakhiri praktik-praktik curang dan penuh manipulatif dari sebagian elite masyarakat. Ini penting dilakukan, kalau Indonesia ingin menjadi sebuah Negara dan Bangsa yang bermartabat

Sumber : http://nielam-tugas.blogspot.co.id/2012/10/perilaku-etika-dalam-profesi-akuntansi.html

Nama : Atika Robiyatul Aulia

Kelas : 4EB24

NPM : 21212236

Ethical Governance

 

Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) adalah Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Ethical Governance ( Etika Pemerintahan ) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparat, aparatur, struktur dan lembaganya. Kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati manusia. Suara hati manusia menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, tergantung pada kepribadian atau jati diri masing-masing. Manusia berbuat baik atau berbuat buruk karena bisikan suara hatinya ( consience of man ).
Kesusilaan mendorong manusia untuk kebaikan akhlaknya, misalnya mencintai orang tua, guru, pemimpin dan lain – lain, disamping itu kesusilaan melarang orang berbuat kejahatan seperti mencuri, berbuat cabul dan lain – lain.

Kesusilaan berasal dari ethos dan esprit yang ada dalam hati nurani. Sanksi yang melanggar kesusilaan adalah batin manusia itu sendiri, seperti penyesalan, keresahan dan lain – lain. Saksi bagi mereka yang melanggar kesopanan adalah dari dalam diri sendiri, bukan dipaksakan dari luar dan bersifat otonom.
Kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena ingin menyenangkan orang lain, pihak luar, dalam pergaulan sehari – hari bermasyarakat, berpemerintahan dan lain – lain.
Kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kepatutan, kebiasaan, keperdulian, kesenonohan yang berlaku dalam pergaulan ( masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara ). Kesopanan disebut pula sopan santun, tata krama, adat, costum, habit.

Kalau kesusilaan ditujukan kepada sikap batin (batiniah ), maka kesopanan dititik beratkan kepada sikap lahir ( lahiriah ) setiap subyek pelakunya, demi ketertiban dan kehidupan masyarakat dalam pergaulan. Tujuan bukan pribadinya akan tetapi manusia sebagai makhluk sosial (communal, community, society, group, govern dan lain – lain ), yaitu kehidupan masyarakat, pemerintah, berbangsa dan bernegara. Sanksi terhadap pelanggaran kesopanan adalah mendapat celaan di tengah – tengah masyarakat lingkungan, dimana ia berada, misalnya dikucilkan dalam pergaulan. Sanksi dipaksakan oleh pihak luar (norma, kaedah yang ada dan hidup dalam masyarakat ). Sanksi kesopanan dipaksakan oleh pihak luar oleh karena itu bersifat heretonom.
Khususnya dalam masa krisis atau perubahan, prinsip pemerintahan dan fundamental etika-nya di dalam masyarakat sering kali dipertanyakan dan kesenjangan antara ideal dan kenyataan ditantang. Belum lagi, kita mengerti diskusi Etika Pemerintahan sebagai diskursus berjalan dalam pengertian bersama tentang apa yang membuat pemerintahan itu baik, dan langkah konkrit yang mana yang harus dilakukan dalam rangka berangkat dari konsensus bersama ke pemerintahan praktis itu adalah indikator demokrasi dan masyarakat multidimensi.

Budaya Etika

Corporate culture (budaya perusahaan) merupakan konsep yang berkembang dari ilmu manajemen serta psikologi industri dan organisasi. Bidang-bidang ilmu tersebut mencoba lebih dalam mengupas penggunaan konsep-konsep budaya dalam ilmu manajemen dan organisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja organisasi, yang dalam hal ini, adalah organisasi yang berbentuk perusahaan.

Djokosantoso Moeljono mendefinisikan corporate culture sebagai suatu sistem nilai yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dijadikan acuan berperilaku dalam organsisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini adalah budaya etika.

Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh seluruh karyawan.

Para eksekutif mencapai penerapan ini melalui suatu metode tiga lapis, yaitu :

  1. Corporate credo : pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang ditegakkan perusahaan.

Komitmen Internal:

Perusahaan terhadap karyawan

Karyawan terhadap perusahaan

Karyawan terhadap karyawan lain.

Komitmen Eksternal :

Perusahaan terhadap pelanggan

Perusahaan terhadap pemegang saham

Perusahaan terhadap masyarakat

  1.  Program etika : suatu sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan pegawai dalam melaksanakan corporate credo.
  2. Kode etik perusahaan: Kode etik yang khusus digunakan perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya.

Mengembangkan Struktur Etika Korporasi

Semangat untuk mewujudkan Good Corporate Governance memang telah dimulai di Indonesia, baik di kalangan akademisi maupun praktisi baik di sektor swasta maupun pemerintah. Berbagai perangkat pendukung terbentuknya suatu organisasi yang memiliki tata kelola yang baik sudah di stimulasi oleh Pemerintah melalui UU Perseroan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, Standar Akuntansi, Komite Pemantau Persaingan Usaha, Komite Corporate Governance, dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah membuat suatu aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi dan tim manajemennya. Pembentukan beberapa perangkat struktural perusahaan seperti komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite risiko, dan sekretaris perusahaan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas “Board Governance”. Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk membentuk komite audit, maka dewan komisaris dapat secara maksimal melakukan pengendalian dan pengarahan kepada dewan direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara itu, sekretaris perusahaan merupakan struktur pembantu dewan direksi untuk menyikapi berbagai tuntutan atau harapan dari berbagai pihak eksternal perusahaan seperti investor agar supaya pencapaian tujuan perusahaan tidak terganggu baik dalam perspektif waktu pencapaian tujuan ataupun kualitas target yang ingin dicapai. Meskipun belum maksimal, Uji Kelayakan dan Kemampuan (fit and proper test) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memilih top pimpinan suatu perusahaan BUMN adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan untuk membangun “Board Governance” yang baik sehingga implementasi Good Corporate Governance akan menjadi lebih mudah dan cepat.  

  Good Corporate Governance (GCG)

Pengertian GCG
Mencuatnya skandal keuangan yang melibatkan perusahaan besar seperti Enron, WorldCom, Tyco, Global Crossing dan yang terakhir AOL-Warner, menuntut peningkatan kualitas Good Corporate Governance (GCG), Soegiharto (2005:38) dalam Pratolo (2007:7). Istilah GCG secara luas telah dikenal dalam dunia usaha. Berikut ini adalah beberapa pengertian GCG :
1) Menurut Hirata (2003) dalam Pratolo (2007:8), pengertian “CG yaitu hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait yang terdiri atas pemegang saham, karyawan, kreditur, pesaing, pelanggan, dan lain-lain. CG merupakan mekanisme pengecekan dan pemantauan perilaku manejemen puncak”.
2) Menurut Pratolo (2007:8), “GCG adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja organisasi semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan stakeholder organisasi tersebut”.
3) Tanri Abeng dalam Tjager (2003:iii) menyatakan bahwa “CG merupakan pilar utama fondasi korporasi untuk tumbuh dan berkembang dalam era persaingan global, sekaligus sebagai prasyarat berfungsinya corporate leadership yang efektif”.
4) Zaini dalam Tjager (2003:iv) menambahkan bahwa “CG sebagai sebuah governance system diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan investor terhadap korporasi melalui mekanisme control and balance antar berbagai organ dalam korporasi, terutama antara Dewan Komisiaris dan Dewan Direksi”.

Secara sederhananya, CG diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.

Prinsip-prinsip dan Manfaat GCG
Prinsip-prinsip GCG merupakan kaedah, norma ataupun pedoman korporasi yang diperlukan dalam sistem pengelolaan BUMN yang sehat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip GCG yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek GCG pada BUMN.
1) Transparansi
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Contohnya mengemukakan informasi target produksi yang akan dicapai dalam rencana kerja dalam tahun mendatang, pencapaian laba.
2) Kemandirian
suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Misalnya pada perusahaan ini sedang membangun pabrik, tetapi limbahnya tidak bertentangan dengan UU lingkungan yg dapat merugikan piha lain.
3) Akuntabilitas
kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Misalnya seluruh pelaku bisnis baik individu maupun kelompok tidak boleh bekerja asal jadi, setengah-setengah atau asal cukup saja, tetapi harus selalu berupaya menyelesaikan tugas dan kewajibannya dengan hasil yang bermutu tinggi.
4) Pertanggungjawaban
kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Contohnya dalam hal ini Komisaris, Direksi, dan jajaran manajemennya dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
5) Kewajaran (fairness)
keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya memperlakukan rekanan sebagai mitra, memberi perlakuan yang sama terhadap semua rekanan, memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan/pembeli, dan sebagainya.

Kode Perilaku Korporasi dan Evaluasi Terhadap Kode Perilaku Korporasi (Corporate Code Of Conduct)

Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan Sistem Nilai, Etika Bisnis, Etika Kerja, Komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan kode perilaku korporasi (corporate code of conduct) adalah sebagai berikut :

PT. NINDYA KARYA (Persero) telah membentuk tim penerapan Good Corporate Governance pada tanggal 5 Februari 2005, melalui Tahapan Kegiatan sebagai berikut :
Sosialisasi dan Workshop. Kegiatan sosialisasi terutama untuk para pejabat telah dilaksanakan dengan harapan bahwa seluruh karyawan PT NINDYA KARYA (Persero) mengetahui & menyadari tentang adanya ketentuan yang mengatur kegiatan pada level Manajemen keatas berdasarkan dokumen yang telah didistribusikan, baik di Kantor Pusat, Divisi maupun ke seluruh Wilayah.
Melakukan evaluasi tahap awal (Diagnostic Assessment) dan penyusunan pedoman-pedoman. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan dari Tim BPKP dan telah diresmikan pada tanggal 30 Mei 2005. Adapun Prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT NINDYA KARYA (Persero) adalah sebagai berikut :

  1. Pengambilan Keputusan bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, tata kerja korporat, kebijakan dan struktur organisasi.
  2. Mendorong untuk pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.
  3. Mendorong dan mendukung pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stake holder lainnya.

Dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance, diperlukan instrumen-instrumen yang menunjang, yaitu sebagai berikut :

  1. Code of Corporate Governance (Pedoman Tata Kelola Perusahaan), pedoman dalam interaksi antar organ Perusahaan maupun stakeholder lainnya.
  2. Code of Conduct (Pedoman Perilaku Etis), pedoman dalam menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis antara Perusahaan dengan Karyawannya.
  3. Board Manual, Panduan bagi Komisaris dan Direksi yang mencakup Keanggotaan, Tugas, Kewajiban, Wewenang serta Hak, Rapat Dewan, Hubungan Kerja antara Komisaris dengan Direksi serta panduan Operasional Best Practice.
  4. Sistim Manajemen Risiko, mencakup Prinsip-prinsip tentang Manajemen Risiko dan Implementasinya.
  5. An Auditing Committee Contract – arranges the Organization and Management of the Auditing Committee along with  its Scope of Work.
  6. Piagam Komite Audit, mengatur tentang Organisasi dan Tata Laksana Komite Audit serta Ruang Lingkup Tugas.

CONTOH KASUS ETHICAL GOVERNANCE

Kasus Bernard Madoff, yang mengguncangkan dunia ketika ia diberitakan menyerahkan diri dan mengaku bahwa telah melakukan fraud sebesar 50 miliar atau setara dengan Rp550 trilyun, yang menjadikannya fraud terbesar sepanjang sejarah. Skema penipuan yang dilakukan Madoff ini adalah berupa skema investasi, dimana ia menjanjikan return tertentu bagi investornya. Padahal kenyataannya, investasinya tidak menguntungkan, dan serupa dengan sistem money game atau gali lubang tutup lubang, dimana investor dibayar dengan setoran dari investor baru.

Pihak yang menjadi korban Madoff tidak tanggung-tanggung, yakni institusi-institusi finansial seperti HSBC, Fortis, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland yang terpaksa menelan kerugian miliaran Dollar dari fraud ini. Mengapa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena kepercayaan terhadap figur dan reputasi seseorang (Madoff) menjadikan banyak institusi lalai melakukan manajemen risiko terhadap investasinya.

Kemudian Satyam, yang dijuluki dengan Enron India, karena kasus yang mirip, yakni melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan, mulai dari melaporkan pendapatan yang jauh lebih besar dari aktual, pencatatan kas yang sebagian besar fiktif, serta pengakuan utang yang jauh lebih kecil. Kasus ini merupakan contoh absennya good corporate governance dan gagal terdeteksi oleh auditor dan regulator.

Nama : Atika Robiyatul Aulia

Kelas : 4EB24

NPM : 21212236

Link :

PERILAKU ETIKA DALAM BISNIS

 

Pengertian Etika Bisnis

Secara sederhana yang dimaksud dengan etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industry, dan juga masyarakat.

Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Etika Bisnis

  1. Pengendalian diri.
  2. Pengembangan tanggung jawab sosial.
  3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang ambing oleh pesatnyaperkembangan informasi dan teknologi.
  4. Menciptakan persaingan yang sehat.
  5. Menerapkan konsep “pembangunan yang berkelanjutan”
  6. Menghindari sikap 5K ( katabelece, kongkalikong, koneksi, kolusi, dan komisi)
  7. Mampu menyatakan yang benar itu benar.
  8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha kebawah.
  9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama.
  10. Menumbuhkembangkan rasa kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati.
  11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

Lingkungan Bisnis yang Mempengaruhi Perilaku Etika

Banyak  perusahaan yang kurang sukses dalam berusaha dikarenakan kurang jujur terhadap konsumen dan tidak menjaga atau memelihara kepercayaan yang telah diberikan oleh konsumen. Dalam hal ini peran manajer sangat penting dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis secara etis.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku etika dalam bisnis yang nampak pada ilustrasi berikut :

  1. Lingkungan Bisnis

Seringkali para eksekutif perusahaan dihadapkan pada suatu dilema yang menekannya, seperti misalnya harus mengejar kuota penjualan, menekan ongkos-ongkos, peningkatan efrisiensi dan bersaing. Dipihak lain eksekutif perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap masyarakat agar kualitas barang terjaga, harga barang terjangkau. Disini nampak terdapat dua hal yang bertentangan harus dijalankan misalnya, menekan ongkos dan efisiensi tetapi harus tetap meningkatkan kualitas produk. Eksekutif perusahaan harus pandai mengambil keputusan etis yang tidak merugikan perusahaan.

  1. Organisasi

Secara umum, anggota organisasi itu sendiri saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya (proses interaktif). Dilain pihak organisasi terhadap individu harus tetap berprilaku etis, misalnya masalah pengupahan, jam kerja maksimum.

  1. Individu

Seseorang yang memiliki filosofi moral, dalam bekerja dan berinteraksi dengan sesama akan berprilaku etis. Prinsip-prinsip yang diterima secara umum dapat dipelajari/diperoleh dari interaksi dengan teman, famili, dan kenalan. Dalam bekerja, individu harus memiliki tanggung jawab moral terhadap hasil pekerjaannya yang menjaga kehormatan profesinya. Bahkan beberapa profesi memiliki kode etik tertentu dalam pekerjaan.

Kesalingtergantungan Antara Bisnis dan Masyarakat

Mungkin ada sebagian masyarakat yang belum mengenali apa itu etika dalam berbisnis. Bisa jadi masyarakat beranggapan bahwa berbisnis tidak perlu menggunakan etika, karena urusan etika hanya berlaku di masyarakat yang memiliki kultur budaya yang kuat. Ataupun etika hanya menjadi wilayah pribadi seseorang. Tetapi pada kenyataannya etika tetap saja masih berlaku dan banyak diterapkan di masyarakat itu sendiri. Bagaimana dengan di lingkungan perusahaan? Perusahaan juga sebuah organisasi yang memiliki struktur yang cukup jelas dalam pengelolaannya. Ada banyak interaksi antar pribadi maupun institusi yang terlibat di dalamnya. Dengan begitu kecenderungan untuk terjadinya konflik dan terbukanya penyelewengan sangat mungkin terjadi. Baik dalam tataran manajemen ataupun personal dalam setiap team maupun hubungan perusahaan dengan lingkungan sekitar. Untuk itu etika ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan, demi kepentingan perusahaan itu sendiri Oleh karena itu kewajiban perusahaan adalah mengejar berbagai sasaran jangka panjang yang baik bagi masyarakat
Dua pandangan tanggung jawab sosial :

  1. Pandangan klasik.

Tanggung jawab sosial adalah bahwa tanggung jawab sosial manajemen hanyalah memaksimalkan laba (profit oriented). Pada pandangan ini manajer mempunyai kewajiban menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemilik saham karena kepentingan pemilik saham adalah tujuan utama perusahaan.

  1. Pandangan sosial ekonomi

Tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar menghasilkan laba, tetapi juga mencakup melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Pada pandangan ini berpendapat bahwa perusahaan bukan intitas independent yang bertanggung jawab hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap masyarakat.

Perkembangan Dalam Etika Bisnis

Diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah lluput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis , mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh kongkrit adanya hubungan antara etika dan bisnis. Namun denikian bila menyimak etika bisnis sperti dikaji dan dipraktekan sekarang, tidak bisa disangkal bahwa terdapat fenomena baru dimana etika bisnis mendapat perhatian yang besar dan intensif.

Etika bisnis mencapai status ilmiah dan akademis dengan identitas sendiri, pertama kali timbul di amrika srikat pada tahun 1970-an. Untuk memahaminya, menurut Richard De George, pertama-tama perlu membedakan antara ethics in business dan business ethics.

Di amerika serikat dan dunia barat pada umumnya ditandai oleh pemberontakan terhadap kuasa dan otoritas penolakan terhadap establishment yang diperkuat oleh situasi demoralisasi baik dalam bidang polotik, sosial, lingkungan dan ekonomi. Pada saat ini juga timbul anti konsumerisme. Dengan situasi dan kondisi seperti ini, dunia pendidikan memberikan respon dengan cara yang berbeda-beda, salah satunya adalah memberikan perhatian khusus kepada sosial issue dalam kuliah manajemen.

Masa lahirnya etika bisnis terdapat dua faktor yang mendorong kelahiran etika bisnis pada tahun 1970-an. Pertama sejumlah filosof mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah sekitar bisnis dan etika bisnis sebagai suatu tanggapan atas krisis moral yang sedang melputi dunia bisnis di Amerika Serikat. Kedua terjadinya krisis moral yang dialami oleh dunia bisnis. Pada saat ini mereka bekerja sama khususnya dengan ahli ekonomi dan manejemen dalam meneruskan tendensi etika terapan. Masa eika bisnis melus ke Eropa, etika bisnis mulai merambah dan berkembang setelah sepuluh tahun kemudian. Hal ini pertama-tama ditandai dengan semakin banyaknya perguruan tinggi di Eropa Barat yang mencantumkan mata kuliah etika bisnis. Pada taun1987 didirkan pula European Ethics Nwork (EBEN) yang bertujuan menjadi forum pertemuan antara akademisi dari universitas, sekolah bisnis, para pengusaha dan wakil-wakil dari organisasi nasional da nternasional.

Masa etika bisnis menjadi fenomena global pada tahun 1990-an, etika bisnis telah menjadi fenomena global dan telah bersifat nasional, internasional dan global seperti bisnis itu sendiri. Etika bisnis telah hadir di Amerika Latin , ASIA, Eropa Timur dan kawasan dunia lainnya. Di Jepang yang aktif melakukan kajian etika bisnis adalah institute of moralogy pada universitas Reitaku di Kashiwa-Shi. Di india etika bisnis dipraktekan oleh manajemen center of human values yang didirikan oleh dewan direksi dari indian institute of manajemen di Kalkutta tahun 1992. Di indonesia sendiri pada beberape perguruan tinggi terutama pada program pascasarjana telah diajarkan mata kuliah etika isnis. Selain itu bermunculan pula organisasi-organisasi yang melakukan pengkajian khusus tentang etika bisnis misalnya lembaga studi dan pengembangan etika usaha indonesia (LSPEU Indonesia) di jakarta.

Etika Bisnis dalam Akuntansi

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah ditetapkan. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu; kompetensi, objektif dan mengutamakan integritas.

Contoh kasus pelanggaran etika bisnis dalam akuntansi adalah sebagai berikut:

  1. Di Indonesia

PT Adam Air telah melanggar teori etika yaitu egoisme karena tidak memperhatikan nasib para karyawan, hal itu dibuktikan antara pihak pemegang saham keluarga Adam Suherman dengan pihak PT Bhakti Investama yang saling berseteru terhadap penyelesaian karyawan dan saling mementingkan kepentingan mereka masing-masing. Pihak manajemen tidak mengambil suatu keputusan yang menyeluruh, yaitu bagaimana kepentingan para stakeholder yang yang lain harus diperhatikan. Pihak manajemen berkewajiban untuk memenuhi hak para karyawan, konsumen, kreditur, pemegang saham dan pihak lain.

  1. Di Amerika

Enron adalah suatu perusahaan yang menduduki ranking tujuh dari lima ratus perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di AS yang jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar US $ 31.2 milyar. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta Dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor, kasus memalukan ini konon ikut melibatkan orang dalam gedung putih, termasuk wakil presiden Amerika Serikat.

Kesimpulan :

Lingkungan Bisnis yang Mempengaruhi Perilaku Etika terbagi menjadi beberapa yakni Linkungan bisnis, organisasi dan individu. Kesalingtergantungan Antara Bisnis dan Masyarakat memiliki pandangan tanggungjawab social yaitu Pandangan klasik dan Pandangan sosial ekonomi.

CONTOH KASUS ETIKA BISNIS MINGGGU 2

Akhir-akhir ini makin banyak dibicarakan perlunya pengaturan tentang perilaku bisnis terutama menjelang mekanisme pasar bebas. Dalam mekanisme pasar bebas diberi kebebasan luas kepada pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan dan mengembangkan diri dalam pembangunan ekonomi. Disini pula pelaku bisnis dibiarkan bersaing untuk berkembang mengikuti mekanisme pasar.

Dalam persaingan antar perusahaan terutama perusahaan besar dalam memperoleh keuntungan sering kali terjadi pelanggaran etika berbisnis, bahkan melanggar peraturan yang berlaku. Apalagi persaingan yang akan dibahas adalah persaingan produk impor dari Indonesia yang ada di Taiwan. Karena harga yang lebih murah serta kualitas yang tidak kalah dari produk-produk lainnya.

Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat). Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik, dan pada Jumat (08/10/2010) pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari peredaran.  Di Hongkong, dua supermarket terkenal juga untuk sementara waktu tidak memasarkan produk dari Indomie.

Kasus Indomie kini mendapat perhatian Anggota DPR dan Komisi IX akan segera memanggil Kepala BPOM Kustantinah. “Kita akan mengundang BPOM untuk menjelaskan masalah terkait produk Indomie itu, secepatnya kalau bisa hari Kamis ini,” kata Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning, di  Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2010). Komisi IX DPR akan meminta keterangan tentang kasus Indomie ini bisa terjadai, apalagi pihak negara luar yang mengetahui terlebih dahulu akan adanya zat berbahaya yang terkandung di dalam produk Indomie.

A Dessy Ratnaningtyas, seorang praktisi kosmetik menjelaskan, dua zat yang terkandung di dalam Indomie yaitu methyl parahydroxybenzoate dan benzoic acid (asam benzoat) adalah bahan pengawet yang membuat produk tidak cepat membusuk dan tahan lama. Zat berbahaya ini umumnya dikenal dengan nama nipagin. Dalam pemakaian untuk produk kosmetik sendiri pemakaian nipagin ini dibatasi maksimal 0,15%.
Ketua BPOM Kustantinah juga membenarkan tentang adanya zat berbahaya bagi manusia dalam kasus Indomie ini. Kustantinah menjelaskan bahwa benar Indomie mengandung nipagin, yang juga berada di dalam kecap dalam kemasam mie instan tersebut. tetapi kadar kimia yang ada dalam Indomie masih dalam batas wajar dan aman untuk dikonsumsi, lanjut Kustantinah.

Tetapi bila kadar nipagin melebihi batas ketetapan aman untuk di konsumsi yaitu 250 mg per kilogram untuk mie instan dan 1.000 mg nipagin per kilogram dalam makanan lain kecuali daging, ikan dan unggas, akan berbahaya bagi tubuh yang bisa mengakibatkan muntah-muntah dan sangat berisiko terkena penyakit kanker.
Menurut Kustantinah, Indonesia yang merupakan anggota Codex Alimentarius Commision, produk Indomie sudah mengacu kepada persyaratan Internasional tentang regulasi mutu, gizi dan kemanan produk pangan. Sedangkan Taiwan bukan merupakan anggota Codec. Produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan seharusnya untuk dikonsumsi di Indonesia. Dan karena standar di antara kedua negara berbeda maka timbulah kasus Indomie ini.

kesimpulan:

menurut saya pemilik atau pemimpin perusahaan ”INDOMIE” harus mengetahui dengan benar dan pasti komposisi kandungan zat-zat yang ada dalam produk indomie tersebut. Agar tidak menimbulkan masalah kesehatan khusus nya dapat menimbulkan penyakit kanker.

Tidak hanya untuk produk eksport saja, tetapi produk indomie yang beredar didalam negri harus dites dahulu kadar zat-zat yang menguntungkan maupun merugikan bagi tubuh sang konsumen.

Kalau produk indomie yang dipasarkan di dalam negri sudah baik dan layak dikonsumsi oleh masyarakat barulah produk tersebut boleh di pasarkan ke luar negri.

Sumber :

Nama : Atika Robiyatul Aulia

Kelas : 4EB24

NPM : 21212236