Hukum Perikatan

 

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI

Nama: Atika Robiyatul Aulia

Kelas : 2eb24

Npm : 21212236

 

Pengertian Hukum Perikatan
Jika dirumuskan, perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession) serta dalam bidang hukum pribadi(pers onal law).
Dasar Hukum Perikatan
Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHP perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut.
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul undang-undang.
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) dan perwakilan sukarela ( zaakwarneming).

Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu:

  1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian.
  2. Karena keadaan memaksa (overmacht), force mejeure, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sangaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan, yaitu:

  1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali,
  2. debitur memenuhi prestasi, tetapi tetapi tidak baik atau keliru,
  3. debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perkataan itu ditentukan tanggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan        prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur sepaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tanggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau saksi hukum berikut ini:

  1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata);
  2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui Hakim (pasal 1266 KUH Perdata);
  3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko berlaih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237  ayat 2);
  4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUH Perdata);
  5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah;
  6. Keadaan Mamaksa (overmacht)

Azas-azas dalam hukum perikatan
1.   Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.
2.   Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338  KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
3.   Asas konsensualisme Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata.

 

 

Hapusnya perikatan

Menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata, ada sepuluh caranya hapusnya perikatan yaitu :

1. Pembayaran

Pembayaran disini tidak saja meliputi penyerahan sejumlah  uang melainkan juga penyerahan suatu benda. Dengan kata lain perikatan berakhir karen pembayaran dan peneyerahan benda. Jadi dalam hal objek perikatan adalah sejumlah uang maka perikatan berakhir dengan pembayaran uang. Dalam hal perikatan adalah suatu benda, maka perikatan berakhir setelah penyerahan benda. Dalam hal objek perikatan adalah pebayaran uang dan penyerahan benda secra timbl balik, perikatan baru berakhir setelah pembayaran dan penyerahan benda.

2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan

Apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantara Notaris dan atau jurusita, kemudian kreditur menolak penawaran tersebut, atas penolakan kreditur itu kemudian debitur meniptipkan pembayaran itu kepada Panitra pengadilan Negeri setempat untu disimpan. Dengan demikian perikatan menjadi hapus (pasal1404 KUHpd). Supaya penawaran pembayaran itu sah, perlu dipenuhi syarat-syarat :

a. Dilakukan kepada kreditur atau kuasanya;

b. Dilakukan oleh debitur yang wenang membayar;

c. mengenai semua uang pokok, bunga, biaya yang telah  ditetapkan;

d. waktu yang ditetapkan telah tiba;

e. syarat  dengan mana utang dibuat, telah dipenuhi;

f. penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah disetujui;

g. penawaran pembayaran dilakukan oleh Notaris atau Jurusita disertai oleh dua orang sakasi.

3. Pembaharuan hutang (novasi)

Pembaharuan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru , dan kreditur lama dengan kreditur baru. Dalam hal hutang lama diganti dengan hutang baru terjadi penggantian objek perjanjian (novasi objek), di sini hutang lama lenyap. Dalam hal terjadi penggantian orangnya (subjeknya), maka jika diganti debiturnya, pembaharuan ini disebut “novasi subjek pasif”. Jika yang diganti itu krediturnya, pembahruan itu disebut “novasi subjek aktif”.  Dalam hal ini hutang lama lenyap.

 

4. Perjumpaan hutang (kompensasi)

Dikatakan ada perjumpaan hutang apabila hutang piutang debitur dan krteditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. Dengan perhitunganini hutang piutang lama lenyap. Misalanya A mempunyai hutang Rp 25.000.000,- pada B. Sebaliknya B punya hutang pada A sejumlah Rp 50.000.000,-. Setelah diperhitungkan, ternyata B masih mempunyai hutang pada A Rp 25.000.000,-. Supaya hutang itu dapat diperjumpakan, perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. berupa sejumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan;

b. hutang itu harus sudah dapat ditagih;

c. hutang itu seketiga dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya (pasal 1427 KUHPdt).

Setiap hutang apa pun sebabnya dapat diperjumpakan, kecuali dalam hal berikut ini;

a. apabila dituntut pengembalian suatu benda yang secara melawan hukum dirampas dari pemiliknya, misalanya dengan pencurian;

b. apabila dituntut pengambalian barang sesuatu yang  dititipkan atau dipinjamkan;

c. terhadap suatu hutang yang bersumberkan pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tidak dapat disita (pasal 1429 KUH perdata). Selain itu yurisprudensi juga   menetapkan bahwa perjumpaan hutang berikut ini tidak       mungkin, yaitu ;

d. hutang-hutang negara berupa pajak;

e. hutang-hutang yang timbul dari periktan wajar.

5. Percampuran Hutang

Menurut ketentuan pasal 1436 KUH Perdata, percampuran hutang itu terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur itu menjadi satu, artinya berada dalam satu tangan. percampuran hutang tersebut terjadi dami hukum. Dalam  percampuran hutang ini hutang piutang menjadi lenyap.” Percampuran hutang itu terjaadi misalnya A sebagai ahli waris mempunyai hutang pada B sebagai pewaris. Kemudian B meninggal dunia dan A menerima warisan termasuk juga hutang atas dirinya sendiri. Dalam hal ini hutang lenyap demihukum.

6. Pembebasan Hutang

Pembebasan hutang dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menhendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan. Denmgan pembebasan ini perikatan menjadi lenyap atau hapus. Menurut pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan tidak boleh berdasarkan persangkaan, melainkan haruss dibuktikan. Bukti tersebut dapat digunakan, misalnya dengan pengembalian surat piutang asli oleh kreditur kepada debitur secara sukarela (pasal 1439 KUH Perdata).

 

7. Musnahnya Benda yang Terhutang

Menurut ketentuan pasal 1444 KUH perdata, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, di luar kesalahan debitur dan sebelumnya ia lalai menyerahkan nya pada waktu yang telah ditentukan, maka perikatannya memnjadi hapus. Tetapi bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya karena pencurian, mka musnahnya atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitur (orang yang mencurinya) untuk mengganti harganya. Meskipun debitur lalai menyerahkan benda itu, ia pun akan bebas dari perikatan itu, apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya atau musnahnya benda itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya dan benda itumjuga akan menemui nasib yang sama, meskipun sudah berada di tangan kreditur.

 

 

 

8. Karena Pembatalan

Dalam pasal 1446 KUH Perdata ditegaskan bahwa hanyalah menganai soal pembatalan saja dan tidak mengenai kebatalannya, karena syarat-syarat untuk batal yang disebutkan itu adalah syarat-syarat subjektif yang  ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Jika syarat-syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perikatan itu tidak batal, melainkan “dapat dibatalan” (vernitigbaar, voidable).

Perikatan yang tidak memenuhi syarat-syarat subjektif dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim dengan dua cara yaitu :

a. Dengan cara aktif, yaitu meneuntut pembatalan kepada Hakim dengan mengajukan gugatan;

b. Dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat dimuka Hakim untuk memenuhi perikatan dan baru diajukan alasan kekurangan dari perikatan itu.

Sementara itu, untuk pembatalan secara aktif, undang-undang memeberikan pembatasan waktu yaitu lima tahun (pasal 1445 KUHPdt). Sedangkan pembatalan untuk pembelaan tidak diadakan pembatasan waktu waktu.

9. Berlaku syarat batal

Maksud dengan syarat disini adalah ketentuan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat manajika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal (neitig, void), sehingga perikatan menjadi hapus. Syarat ini disebut “syarata batal”. Syarat batal pada asasnya selalu berlaku surut, yaitu sejak perikatan itu dilahirkan. Perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan.

 

10. Lampau waktu (daluarsa)

Menurut ketentuan pasal 1956 BW, “lampau waktu adalah alat untuk memperoleh sesuatu (acquissitieve verjaring) atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang” (extintieve verjaring).

 

REFERENSI :

http://career.gunadarma.ac.id/

http://taniaanjani.blogspot.com/2013/05/hukum-perikatan.html

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s