Kasus koperasi

Kasus koperasi Nasabah Koperasi Bodong Resah ~ Dana Ratusan Juta Digelapkan Negara (Bisnis Bali) – Ratusan nasabah koperasi Sumber Insan Mandiri (SIM) Cabang Pembantu Negara yang terletak di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk Desa Mendoyo Dauh Tukad, Mendoyo resah. Dana milik 190 nasabah yang berjumlah Rp 678 juta diduga digelapkan. Akibatnya, koperasi ini terus saja didatangi para nasabah yang ingin menagih dana mereka namun tidak bisa dikembalikan oleh General Manajer Koperasi SIM Cabang Negara Made Suarta. Kantor koperasi ini akhirnya ditutup sejak Jumat (23/7) lalu, setelah dilakukan rapat. Menyikapi permasalahan ini, Camat Mendoyo Nengah Ledang Jumat (30/7) kemarin memanggil GM Koperasi Made Suarta untuk meminta keterangan terkait masalah koperasi yang kini meresahkan warga Mendoyo ini. Pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Desa Mendoyo Dauh Tukad selain dihadiri camat dan GM koperasi juga dihadiri Kakankesbanglinmas Pemkab Jembrana, perwakilan dari Disperindagkop, Perbekel Mendoyo Dauh Tukad. Nengah Ledang mengatakan, pihaknya baru mengetahui keberadaan koperasi ini setelah diberi tahu oleh Kakankesbanlinmas Suherman kalau ada koperasi yang mau kolaps di Mendoyo. Kemudian pihaknya melakukan pengecekan dan ternyata koperasi ini tidak terdaftar dan tidak ada izinnya. ”Kami sudah cek tidak terdaftar di kecamatan maupun di kabupaten, padahal sudah berdiri sejak dua tahun lalu di Mendoyo,” katanya. Menurut Ledang, saat pihaknya rapat dengan GM Koperasi Made Suarta dijelaskan kalau jumlah nasabah 190 orang dengan pegawai 9 orang. Koperasi ini berdiri di Mendoyo sejak tahun 2008. Kebanyakan nasabah dari Pohsanten dan Mendoyo Dauh Tukad. Uang yang masuk dari nasabah mencapai Rp 600 juta lebih. “Dari pengakuan Suarta, dana itu disetorkan ke pusat Rp 200 juta. Sisanya tidak dijelaskan secara mendetail dan belum dipertanggungjawabkan. Kemungkinan dipakai untuk membayar pegawai, karena gajinya Rp 1,2 juta, dan mungkin juga untuk ATK dan operasional lainnya,” katanya. Menurut Ledang, sebelumnya Dinas Perindagkop sudah tahu kalau ada koperasi ini berdiri di Mendoyo dan sudah pernah diingatkan untuk mengurus izin. “Kami sudah sempat meminta nama-nama nasabah namun masih disembunyikan. Demikian juga rincian gaji pegawai juga belum diberi. ”Sekarang kami hanya berusaha meredam para nasabah saja agar bersabar dan tidak terpancing emosi dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga tercipta kondisi yang aman,” katanya. Sementara itu dari pengamatan di kantor Koperasi Sumber Insan Mandiri kemarin sudah tidak ada aktivitas di kantor tersebut. Kantor tampak tutup dan pintu gerbangnya digembok. Hanya lampu depan kantor yang masih tampak menyala. Papan nama kantor juga masih dipasang dan di papan tersebut tertulis kalau koperasi itu berbadan hukum nasional 58/pad/meneg.1/2004. Salah seorang warga yang berada di depan kantor koperasi itu, koperasi itu memang banyak nasabahnya. Kemudian ditutup karena ada masalah. “Badan hukum dicantumkan itu bodong, hanya untuk mengibuli nasabah,” kata salah seorang warga http://airprawitasari.blogspot.com/2010/10/contoh-kasus-koperasi.html . • Analisis : Harusnya penduduk setempat lebih bisa menilai terlebih dahulu untuk melakukan simpan pinjam atau menanamkan modal dengan jumlah besar di sebuah koperasi apalagi yang tidak terdaftar dalam Bank Indonesia,penilaiannya mungkin seperti Apakah uang saya terjamin keamanannya?, apakah koperasi ini sudah dibawah lindungan hukum? ,kira-kira koperasi ini akan masih berjalan dengan baik dalam beberapa tahun kemudian?. Penilaian tersebut mungkin terlihat tidak penting, namun berpengaruh terhadap kualitas yang dimiliki koperasi tersebut. Dan kemudian selalu diadakan penyuluhan/seminar tentang koperasi yang benar, agar tidak dapat di tipu oleh oknum-oknum koperasi yang jahat.

Iklan

EKONOMI KOPERASI

TUGAS EKONOMI KOPERASI
PERBEDAAN KETENTUAN ANTARA UU NO 12 TAHUN 1967 DAN UU NO 25 TAHUN1992
Nama : Atika Robiyatul Aulia
Kelas : 2EB24
NPM : 21212236

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang
P e r k o p e r a s i a n
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1.    Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan     hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2.    Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3.    Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4.    Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5.    Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok Pokok Perkoperasian

Yang dimaksud didalam Undang-undang ini dengan:

Koperasi :          adalah organisasi ekonomi rakyat, yang termasuk dalam didirikan
                           menurut ketentuan Undang-undang ini.

Perkoperasian: adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi yang
                          meliputi bidang-bidang idiil, organisasi dan usaha.

Menteri               adalah Menteri yang diserahi urusan Perkoperasian.

Pejabat :             adalah Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari
                            Pemerintah atau Menteri untuk beberapa soal Perkoperasian

ANALISIS:
Perbedaan antara UU no 25 tahun1967 dan UU no 25 tahun 1992 :
dinyatakan bahwa UU no 25 tahun 1995 berisi kan untuk mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, dengan tujuan untuk mewujudkan beberapa hal dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, yang disebutkan dalam UU no 25 tahun 1992 adalah
a.    bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
b.    bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;
c.    bahwa pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat;
Sementara UU no 12 tahun 1967
1    a.    menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung dari pada politik, sehingga mengabaikan Koperasi sebagai wadah perdjuangan ekonomi rakyat;
b.    menjelewengkan landasan-landasan azas-azas dan sendi- sendi dasar Koperasi dari kemurniannja;

2      
a.    bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang- undang baru yang sesuai dengan semangat dan djiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan ketetapan M.P.R.S. Sidang ke-IV dan Sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi Koperasi mendapatkan kedu dukan hukum dan tempat jang semestinja sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakjat jang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional;
b.    bahwa Koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi Negara dan Swasta bergerak disegala sektor kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinja bagi usaha-usaha mewudjudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur diridhoi Tuhan Yang Maha Esa;
3.    bahwa berhubung dengan itu, maka Undang-undang No. 14 tahun 1965 perlu ditjabut dan perlu disusun suatu Undang~ undang baru yang mencerminkan djiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ajat (1)  

Read more: http://gioakram13.blogspot.com/2013/05/perbedaan-uu-nomor-12-tahun-1967-dan.html#ixzz2kjscJVg3
http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1967/12Tahun~1967UU.htm