Tugas Perekonomian Indonesia

        Multinational Corporate, sebuah agresi pada wirausahawan

 

  • Perusahaan Multinational Corporation (MNC)
    Perusahaan multinasional (MNC) adalah sebuah perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu negara tetapi kantor cabang di berbagai negara maju dan berkembang. Contohnya termasuk General Motors, Coca-Cola, Firestone, Philips, Volkswagen, British Petroleum, Exxon, dan ITT. Sebuah perusahaan akan menjadi perusahaan multinasional berdasarkan keuntungan untuk mendirikan produksi dan kegiatan lainnya di lokasi asing.
    Perusahaan mengglobalisasikan kegiatan mereka baik untuk memasok pasar dalam negeri-negara mereka , dan untuk melayani pasar luar negeri secara langsung. Menjaga kegiatan asing dalam struktur perusahaan memungkinkan perusahaan menghindari biaya yang melekat oleh perantara, dengan entitas yang terpisah sambil memanfaatkan pengetahuan perusahaan mereka sendiri..
  • Wirausahawan Wirausahawan merupakan Seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, me_manage sumber daya yang dibutuhkan serta mengambil tindakan yang akurat, guna memastikan sukses secara berkelanjutan agar menghasilkan keuntungan.

 

 

Wajah Ekonomi Indonesia Tahun 2012

 

 

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tergolong tiga besar di Asia ternyata hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja, yakni kelas menengah. Agar lebih merata, pemerintah Indonesia harus memanfaatkan aliran investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar demi terciptanya pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable growth). Hasil studi “Asian Trends Monitoring” yang diselenggarakan Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore dan didukung The Rockefeller Foundation, menyatakan, dibalik kebangkitan Asia terdapat resiko ketidakmerataan akses dan kesejahteraan. hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan aspek lain dalam masyarakat.

Sebagai gambaran, di tengah meningkatnya produk domestik bruto (GDP) per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 7-10 persen di beberapa negara Asia, masih ada sekitar 1 miliar orang yang belum memiliki akses bank. “Entah karena mereka miskin sehingga tidak memerlukan bank, atau karena mereka tidak punya cukup dana untuk menaruh dana di bank,” kata Associate Professor di National University of Singapore (NUS), Prof Darryl S. L. Jarvis, spesialisasi analisa resiko ekonomi dan studi politik di Asia, dalam wawancara eksklusif dengan The Jakarta Globe, di Jakarta.

Menurut hasil studinya, sekitar 60-70 persen manfaat ekonomi hanya dirasakan kelas menengah atas yang tinggal di perkotaan dan memiliki tingkat pendidikan tinggi. Mereka yang tinggal di perkotaaan bisa menikmati akses ke fasilitas-fasilitas dasar seperti pelayanan kesehatan, telekomunikasi dan transportasi.

Pertumbuhan ekonomi Asia telah menguntungkan sebagian, tetapi tidak semua masyarakat. Kondisi  ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Vietnam dan Malaysia. “Ketika ekonomi bertumbuh sebesar 7-9 persen, namun tidak ada akses air minum bersih yang gratis, sanitasi, serta sistem pelayanan kesehatan, maka alokasi dana pemerintah harus dipertanyakan. Meski Indonesia tergolong negara berpendapatan menengah versi World Bank, namun jika melihat aspek-aspek lain seperti tingkat kematian anak dan tingkat ibu hamil, Indonesia masih tergolong negara dunia ketiga.

Selain itu, meski Indonesia termasuk kelompok negara maju dan berkembang (G-20), namun faktanya, banyak daerah di luar Jakarta yang tidak merasakan perbaikan ekonomi. Gambaran bahwa Jakarta mewakili seluruh negara itu tidak benar. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kinerja dan regulasi pemerintah sehingga tidak mampu mewujudkan tingkat kesejahteraan agar lebih merata. Pemerintah juga belum mampu meningkatkan fasilitas-fasilitas di daerah.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chris Kanter, yang juga anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN), tidak setuju dengan pendapat Jarvis. Meski di daerah-daerah tertentu belum menikmati pertumbuhan ekonomi akibat kurangnya infrastruktur, namun hampir semua industri yang berkaitan dengan konsumsi melakukan ekspansi. Artinya tidak mungkin pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di kota. Pertumbuhan kelas menengah Indonesia bisa terlihat dari jumlah penjualan elektronik dan otomotif yang terus meningkat dari tahun ke tahun. “Akan selalu ada pihak yang tidak menikmati. Salah satu penghambat pembangunan infrastruktur adalah mahalnya biaya logistik. Di Indonesia, biaya logistik bisa memakan 14-17 persen dari total biaya produksi. Bandingkan negara lain di Asean yang rata-rata hanya 5 persen. “Akibatnya, harga semen di Papua, misalnya, bisa tiga kali lipat lebih mahal,” jelasnya.

Utang Luar Negeri Dipakai untuk Membiayai Perubahan Iklim

Data Bank Dunia menyatakan, dalam tujuh tahun terakhir, sebanyak 50 juta penduduk Indonesia masuk kelas menengah atas. Hingga akhir 2010, pendapatan per kapita Indonesia mencapai US$ 3.000. Sementara PDB Indonesia tahun ini meningkat 17 persen menjadi US$ 840 miliar, dari tahun sebelumnya US$ 720 miliar. Nilai ini menempati urutan 17 dari 195 negara di dunia. Pada 2040, PDB Indonesia diprediksi berada di peringkat 4-5 besar dunia.

Pada 2011 saja disebut pemerintah sudah berutang sebesar US$ 600 juta. Rasio utang luar negeri terhadap PDB terus membaik sejak 2004, dan masih dibawah rata-rata rasio utang dari PDB negara-negara berkembang yang mencapai 33 persen.

Koalisi masyarakat sipil mempertanyakan utang pemerintah untuk pendanaan perubahan iklim. “Pemerintah secara diam-diam telah melanjutkan kebijakan pendanaan perubahan iklim yang bersumber dari utang luar negeri. Sebagaimana disebutkan dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2012,” kata Yuyun Harmono dari Koalisi Anti Utang, melalui rilis. Kebiasaan berutang pada luar negeri ini disayangkan tak hanya terjadi pada sektor lingkungan, namun juga pembiayaan berbagai aktivitas pembangunan di Indonesia. Pemerintah diminta lebih transparan perihal utang luar negeri.

Teguh Surya dari WALHI menyoroti soal Bank Dunia yang menjadi pengelola dana iklim PBB yaitu UNFCC untuk Indonesia. Pengelolaan ini akan berlangsung selama tiga tahun. “Bagaimana mungkin perbaikan lingkungan sekaligus kondisi sosial terus menerus dikelola oleh lembaga-lembaga yang selama ini mengabaikan tanggung jawabnya dalam kelestarian lingkungan, dan terus menerus mengalienasi masyarakat dari lingkungan dan sumber kehidupannya,” kata Teguh.

Koalisi akan menyelenggarakan Pekan Aksi Anti Utang, dan menyerukan perlawanan terhadap Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Dalam Koalisi ini tergabung antara lain WALHI, KAU, KRuHA, debtWATCH Indonesia, Solidaritas Perempuan, dan Sawit Watch.

Agregasi Utang Indonesia Masih Wajar?

Peneliti Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Rizal Edy Halim, di Depok, Minggu (21/10)mengatakan, utang luar negeri (LN) Indonesia yang mencapai Rp1.975 triliun dan merupakan agregasi utang masa lalu ditambah pinjaman tahun ini masih wajar.  Prospek ekonomi Indonesia yang terus berkilau dan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus meningkat, sehingga jumlah utang masih wajar. Kemampuan dan fundamental ekonomi Indonesia terus meningkat seiring dengan peningkatan postur anggaran.

Ekonomi Indonesia terus dipacu, percepatan pembangunan dan perluasan pertumbuhan atau yang sering disebut pertumbuhan dan pembangunan berkualitas, adil dan merata tercermin dalam kebijakan fiskal dan alokasi anggaran APBN  dalam 3 tahun terakhir. Pembangunan harus terus digenjot di tengah ruang gerak fiskal terbatas walaupun terus ekspansi. Rasio utang LN terhadap PDB terus membaik sejak 2004, dan masih dibawah rata-rata rasio utang dari PDB negara-negara berkembang yang mencapai 33 persen. Konsensus internasional memberikan batasan “aman” bagi rasio utang terhadap PDB maksimal sebesar 60 persen.

Pada satu sisi, utang merupakan momok bagi negara-negara dengan kedisiplinan fiskal rendah seperti di zona Eropa, di sisi lain utang merupakan indkator kekuatan ekonomi suatu negara (dengan asumsi disiplin fiskal yang tinggi). Profil utang LN masih sangat terkontrol hingga saat ini, bahkan hingga tahun 2050 utang LN masih dalam pengendalian fiskal. Pemerintah harus tetap menjaga ruang gerak fiskal agar tetap dapat menjadi stimulus pertumbuhan yang merupakan salah satu instrumen untuk merespon turunnya permintaan global saat ini. Stimulus untuk menggenjot pertumbuhan melalui alokasi fiskal yang tepat terus ditingkatkan.

Pada saat krisis seperti ini, Indonesia terus melakukan konsolidasi fiskal untuk memberi ruang gerak kebijakan fiskal mengantisipasi perubahan-perubahan ekstrim. Profil jatuh tempo utang LN hingga 2055 masih sangat terkendali dengan terus tumbuhnya PDB nasional. Utang LN bukan satu-satunya instrumen ekonomi yang dilakukan Indonesia, untuk mengatasi defisit anggaran, neraca pembayaran terus ditingkatkan, kinerja perdagangan dan investasi terus dimaksimalkan. Hasilnya, dapat dilihat dalam semester 1-2012, dimana neraca pembayaran dapat dipulihkan dalam kondisis surplus di tengah tekanan turunnya permintaan global. Kesehatan fiskal Indonesia sepanjang tahun 2009 hingga semester 1-2012 semakin meningkat. Pengelolaan fiskal di tengah perlambatan global merupakan prestasi tersendirii bagi pemerintah saat ini. Di tengah dunia yang tertekan ketidakpastian global, ekonomi Indonesia sebaliknya terus berkembang dan bertumbuh positif di semester 1-2012.

Cermati Resiko Konsumsi Domestik Selamatkan RI dari Krisis Global

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah dalam acara Investment Strategy and Oppurtunity in Volatile  Market PT CIMB Principal Asset Management di Jakarta, mengatakan bahwa meski pertumbuhan ekonomi Indonesia diselamatkan konsumsi domestik, namun pemerintah harus bisa mengelola agar tidak menjadi negatif. Tingginya konsumsi domestik telah menyelamatkan ekonomi Indonesia dari krisis Eropa dan Amerika Serikat (AS). Indonesia masih kalah dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Thailand dalam hal mengundang investasi asing (foreign direct invesment/FDI). Untuk itu, menurut dia, Indonesia memiliki tantangan besar untuk mengundang FDI.

Saat ini, infrastruktur masih menjadi kendala utama, selain, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar berpusat di Jawa dan Sumatera. Salah satu tantangan Indonesia menggeser ekonomi ke Indonesia Timur. “Khususnya mengembangkan ekonomi  kelautan karena itu bisa jadi potensi ekonomi besar. Program MPE3I diharapkan dapat membantu program infrastruktur. Meski ada beberapa hal yang masih menjadi kendala yaitu kebutuhan pendanaan dan koordinasi pusat dan daerah. “Tahun 2012 ada tahun infrastruktur, kondisi geografis Indonesia yang merupakan kelautan, infrastruktur menjadi sangat penting. Ada tiga pilar untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yakni kompetensi sumber daya manusia (SDM), hard infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan dan kereta api dansoft infrastruktur seperti perizinan.

Chief Economist Bank CIMB Niaga Winang Budoyo  menuturkan  perekonomian Indonesia diperkirakan akan melesat cukup tinggi. Pasalnya saat ini produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia sudah melampaui US$ 3.000.  Kita sudah melewati PDB US$ 3.000. Berdasarkan pengalaman di India dan  China, setelah mereka melewati US$ 3.000, pertumbuhan PDB akan lebih  cepat lagi. Saat ini menurut Winang, kemampuan Indonesia mengelola fiskal dan moneter sudah baik. Namun, belum diimbangi pertumbuhan sektor riil sehingga penyerapan tenaga kerja belum optimal.

Bank Dunia menilai pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia tetap, kuat ditengah rapuhnya perekonomian global. Jika tahun ini diprediksi tumbuh 6,1 persen, tahun depan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 6,3 persen. Penilaian tersebut didasarkan atas fakta bahwa permintaan domestik tetap tinggi, dan investasi terus meningkat, serta didukung oleh tingginya kepercayaan investor dan terkendalinya laju inflasi. Hal itu diungkapkan Ekonom Utama dan Penasihat Ekonomi Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop saat mempresentasikan “Laporan Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia” edisi Oktober 2012 terbitan Bank Dunia di Universitas Paramadina Jakarta.

Ndiame Diop mengapresiasi pertumbuhan PDB kuartal II-2012 yang cukup kuat, yakni 6,4 persen, sedikit meningkat dibanding pertumbuhan PDB kuartal I sebesar 6,3 persen. Dia yakin tahun ini ekonomi Indonesia tumbuh 6,1 persen dan tahun depan 6,3 persen. Indonesia mampu tumbuh pada level 6,4 persen pada kuartal kedua. Ini adalah bukti nyata bahwa perekonomian Indonesia bisa melaju pesat di tengah krisis global jika dibandingkan dengan negara lain di dunia. Yang lebih istimewa lagi, kata Ndiame Diop, pertumbuhan yang tinggi tersebut dibarengi dengan meningkatnya kepercayaan investor.

Selain karena dukungan permintaan domestik yang solid terutama konsumsi rumah tangga, investasi di Indonesia telah berkembang secara dinamis, dan membantu pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.  Itu adalah dua indikator yang kuat dalam perekonomian Indonesia, ditambah inflasi Indonesia yang terkendali merupakan nilai tambah dalam perekonomian. Itulah sebabnya, Bank Dunia mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang terus berupaya meningkatkan kesiagaan menghadapi krisis dan mendorong investasi pada infrastruktur. Pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp 212 triliun tahun depan, naik dibanding tahun ini sekitar Rp 178 triliun.

Meski pertumbuhan PDB kuat, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia Stefan Koeberle mengingatkan, Pemerintah Indonesia harus mencermati berbagai risiko yang bisa memengaruhi perekonomian.  Di antaranya adalah perlambatan ekonomi global yang dipicu oleh ketidakpastian di Eropa, problem fiskal di Amerika Serikat, perlambatan ekonomi Tiongkok, penurunan harga komoditas, serta kemungkinan terjadinya gejolak baru di pasar keuangan.

Menurut Stefan Koeberle, peningkatan risiko terutama disebabkan oleh berlanjutnya ketidakpastian di zona euro, kemungkinan terjadinya kontraksi fiskal di AS, dan risiko perlambatan di sejumlah mitra perdagangan utama Indonesia, terutama China.  Pelemahan di China akan berdampak pada ekonomi Jepang dan Korea Selatan, yang juga mer upakan mitra potensial Indonesia.

Peluang RI meraup Investasi Manufaktur Asing

Bank Dunia menyatakan, Indonesia berpeluang menjaring investasi asing di sektor manufaktur menyusul kuatnya fundamental ekonomi nasional. Keunggulan yang dimiliki Indonesia adalah tingginya permintaan domestik, potensi kelas menengah, serta upah buruh yang kompetitif dibanding negara lain. Konsumsi domestik meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir,” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefan Koeberle, di Jakarta Rabu (10/10).

Data investasi terkini menunjukkan laju pertumbuhan sektor manufaktur semakin cepat. Pertumbuhan tersebut menurut dia, merupakan hasil permintaan domestik, terutama untuk logam, makanan, bahan kimia dan suku cadang otomotif. Mengutip data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Stefan mengatakan, investasi asing di sektor manufaktur pada kuartal kedua 2012 mencapai US$1,2 miliar, atau naik 62 persen year-on-year (YoY). Investasi asing, akan semakin meningkat dengan adanya kenaikan upah buruh di China. Kondisi inii membuat perusahaan tekstil, pakaian dan sepatu, memindahkan operasinya ke Indonesia.

Di samping itu, industri manufaktur domestik juga dipastikan akan berkembang, karena sejumlah perusahaan otomotif Jepang berencana memperluas jaringan pemasoknya di dalam negeri. Indonesia berpeluang meningkatkan pangsa pasar globalnya di sektor manufaktur, membuka jutaan peluang kerja baru dan menggerakkan transformasi struktural. Pemerintah dan swasta bisa bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang menghalangi jalan sektor manufaktur Indonesia untuk menjadi lebih kompetitif di kawasan dan tumbuh secara berkelanjutan.

Sejak krisis keuangan Asia, sejumlah masalah makro telah melemahkan pertumbuhan manufaktur Indonesia sehingga menurunkan daya saing di kawasan Asia. Masalah tersebut antara lain adalah apresiasi rupiah, naiknya upah buruh relatif, pergeseran fokus ke perdagangan komoditas dan sektor-sektor berbasis sumber daya alam, persaingan internasional (terutama dengan China), dan pengetatan margin keuntungan.

Ekonom senior Bank Dunia, Sjamsu Rahardja, menambahkan kendala yang saat ini dihadapi adalah pertumbuhan produktivitas industri Indonesia tidak sekuat negara-negara pesaingnya Penyebabnya masalah mikro yang dihadapi perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk biaya transportasi dan logistik yang tinggi, sulitnya mengakses pinjaman bank, serta kurangnya transparansi dan kepastian hukum.

Masalah-masalah ini menyulitkan pendatang baru untuk membangun usaha, dan mempersulit upaya pemain lama untuk melakukan ekspansi dan mencapai skala ekonomi. Berbagai permasalahan ini, telah menggerus perusahaan lapisan tengah (missing middle), dan menimbulkan banyak perusahaan kecil yang kurang produktif. Kondisi ini membuat kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja menjadi kurang signifikan.Masalah makro dan mikro sektor manufaktur bisa diatasi, dengan merubah kebijakan yang mampu meningatkan daya saing biaya dan mengurangi biaya peluang.

Revitalisasi sektor manufaktur juga membutuhkan kordinasi yang lebih kuat antarinstansi pemerintah dan pemerintah daerah. Sektor swasta juga perlu diajak berunding, karena masukan mereka bisa memperkaya desain kebijakan-kebijakan baru. Beberapa rekomendasi kebijakan, seperti membuka akses usaha kecil terhadap sumber daya dan keuangan, serta menyederhanakan kondisi bursa keja, agar usaha-usaha kecil bisa tumbuh kembang dan mengisi missing middle. Pemerintah juga harus menyelesaikan isu-isu transportasi dan logistik, serta mengurangi hambatan non-tarif untuk mengakses pasar internasional agar perusahaan-perusahaan non-eksportir lebih mudah menjadi eksportir dan melebarkan pangsa pasarnya.  Rekomendasi lain adalah membantu perusahaan-perusahaan menaiki mata rantai nilai, antara lain dengan investasi lebih besar di bidang pendidikan, keterampilan pekerja dan teknologi, serta kerja sama teknologi  antara perusahaan dan lembaga pendidikan.

Sumber : http://www.beritasatu.com/ekonomi/

 

Nama :Atika Robiyatul Aulia

Kelas : 1EB17

NPM :21212236

 

 

 

 

 

 

Iklan